- Kemenkumham Jabar Fasilitasi Rapat Konsultasi dan Koordinasi DPRD Kabupaten Pangandaran Terkait Propemperda, Fokus Efisiensi Di Tahun 2025
- Kemenkumham Jabar Gandeng Pemerintah Daerah Dan Mitra Kerja Sinergi Selaraskan Strategi Nasional BHAM Di Tingkat Daerah
- Kemenkumham Jabar Gelar Koordinasi di Universitas Padjadjaran untuk Pelaksanaan Acara Pencatatan Kekayaan Intelektual Komunal
- Kemenkumham Jabar hadiri pelaksanaan penilaian Desa sadar hukum di desa Cibuntu, Kabupaten Purwakarta
- Kemenkumham Jabar Hadiri Pra Evaluasi Satuan Kerja Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani
- Kemenkumham Jabar Harmonisasikan 2 (Dua) Raperda Kabupaten Purwakarta Tentang Perlindungan Dan Pengembangan Produk Unggulan Daerah Serta Cadangan Pangan Pemerintah Daerah
- Kemenkumham Jabar Harmonisasikan 2 (Dua) Raperwal Kota Cimahi
- Kemenkumham Jabar Harmonisasikan 2 (Dua) Raperwal Sukabumi Tentang Tarif Kegiatan Non Pelayanan Pada Unit Organisasi Bersifat Khusus RSUD R. Syamsudin, S.H. Dan Raperwal Sukabumi Tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah
- Kemenkumham Jabar Harmonisasikan 4 (Empat) Rancangan Peraturan Walikota Bekasi
- Kemenkumham Jabar Harmonisasikan Perubahan Kelima Atas Peraturan Walikota Bogor Nomor 60 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bogor
- Kemenkumham Jabar Harmonisasikan Rancangan Peraturan Bupati Cirebon Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Cirebon Nomor 74 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024
- Kemenkumham Jabar Harmonisasikan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Kota Bekasi Tentang Klasifikasi Nilai Jual Objek Pajak Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
- Kemenkumham Jabar Harmonisasikan Raperbub Kabupaten Sukabumi Tentang RDTR Kawasan Perkotaan Cikembar 2024-2044
- Kemenkumham Jabar Harmonisasikan Raperda Cagar Budaya dan Raperwal Pengelolaan Pengaduan Kota Banjar
- Kemenkumham Jabar Harmonisasikan Raperda KBB Tentang RPJPD Dan Raperbub KBB Tentang Pengelolaan Resiko Pemda KBB
- Kemenkumham Jabar Harmonisasikan Raperda Kota Cirebon Tentang RPJPD Tahun 2025-2045
- Kemenkumham Jabar Ikuti FGD Berbagi Pemahaman (Knowledge Sharing) Dokumentasi Hukum Adat “Pentingnya Pendokumentasian Hukum Adat Sebagai Dasar Hukum Yang Berlaku di Indonesia”
- Kemenkumham Jabar Ikuti Pembentukan Organisasi Profesi Jabatan Fungsional di Bidang Kekayaan Intelektual, Jadikan DJKI Menjadi “World Class IP Office”
- Kemenkumham Jabar Ikuti Pembukaan Rangkaian Peringatan Hari Pengayoman Ke 79 Tahun 2024 Oleh Menkumham RI (Yasonna)
- Kemenkumham Jabar Ikuti Sosialisasi Permenkumham 16 Tahun 2024, Dengan Pengarusutamaan Hak Asasi Manusia Wujudkan Regulasi Sempurna