BATU - Kanwil Kemenkumham Jabar dalam hal ini Kadivmin Jabar, Itun Wardatul Hamro, hari ini, Jum'at, 26 Juli 2024, hadir mengikuti kegiatan Rapat Koordinasi Staf Ahli dan Staf Khusus Menteri Hukum dan HAM Tahun Anggaran 2024 bertempat di The Sighasari Resort, Batu, Jawa Timur, yang dibuka oleh Koordinator Staf Ahli dan Staf Khusus Menteri, yaitu Staf Ahli Menteri Bidang Penguatan RB, Asep Kurnia.

Kegiatan Rapat Koordinasi ini diisi Arahan Kepala Badan Strategi dan Kebijakan, Y. Ambeg Paramarta, tentang “Strategi Peningkatan Survei Penilaian Integritas Kemenkumham”, dan Arahan Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia, Dhahana Putra, tentang “Strategi Peningkatan Pelayanan Berbasis Hak Asasi Manusia”.

Selain Arahan juga dilaksanakan pemaparan materi oleh Kepala Biro Perencanaan, Ida Asep Somara, tentang Program/ Kegiatan Peningkatan SPIP dan SPI dalam Rencana Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2025-2029, kemudian pemaparan materi Inspektur Wilayah I, Ika Yusanti, tentang Peran Inspektorat Jenderal dalam Peningkatan SPIP Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Terakhir dilaksanakan Diskusi Panel dengan membahas 3 Topik yaitu, Evaluasi Kinerja dan Pelaksanaan Tugas Staf Ahli dan Staf Khusus Menteri Tahun Anggaran 2024, Pembahasan Rencana Kerja Staf Ahli dan Staf Khusus Menteri Tahun Anggaran 2025, dan Pembahasan Isu-isu Aktual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

(red/foto: Toh/Adc)

Bandung - Kemenkumham Jabar melalui Ikatan Keluarga Besar Pengayoman (IKBP) Jawa Barat pagi ini (Jumat, 26/07/2024) melaksanakan Musyawarah Daerah dengan mengusung tema “Mewujudkan Keluarga Besar Pengayoman Jawa Barat Berintegritas Di Era Digital”.

Ikatan Keluarga Besar Pengayoman (IKBP) Jawa Barat adalah Paguyuban Ibu - Ibu yang berdiri sendiri di bawah Dharma Wanita Persatuan di lingkungan Kantor Wilayah dan di bawah perlindungan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Barat.

IKBP Jawa Barat (Pengayoman) adalah suatu wadah paling ideal pemersatu paguyuban yang baik seluruh istri pegawai pria dan pegawai wanita pengayoman di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia terutama di Jawa Barat dan menjadi satu keluarga besar, sehingga untuk melangkah ke depan Pengayoman melebur menjadi satu seperti sekarang patutlah kita pertahankan bersama eksistensinya.

IKBP Jawa Barat (Pengayoman) terbagi menjadi 6 (enam) Rayon yaitu ; 1. Bandung Raya, 2. Bogor Raya, 3. Suci Raya, 4. Priangan Timur, 5. Ciayumajakuning, 6. Cipurwabesuka. Peserta Musyawarah Daerah IKBP Pengayoman Jawa Barat terdiri dari Perwakilan Ketua dan Anggota Dharma Wanita Persatuan Unit Pelaksana Teknis, Pengurus Ikatan Keluarga Besar Pengayoman Kanwil Kemenkumham Jabar, dan Pengurus Dharma Wanita Persatuan Kanwil Kemenkumham Jabar.

Penasehat IKBP Jawa Barat Iis Masjuno menyampaikan terima kasih saya kepada Ketua dan perwakilan seluruh anggota Ikatan Keluarga Besar Pengayoman Jawa Barat yang telah memberikan kesempatan untuk berdiri disini dalam Kegiatan Musyawarah Daerah Ikatan Keluarga Besar Pengayoman Jawa Barat. Mari kita manfaatkan setiap momentum pada hari ini kita bangun kesepakatan dan kebersamaan demi kelancaran jalannya setiap kegiatan paguyuban keluarga besar pengayoman Jawa Barat ini.

Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Jabar Masjuno yang sekaligus sebagai Pelindung Ikatan Keluarga Besar Pengayoman (IKBP) Jawa Barat menyampaikan Pertemuan ini akan menjadi wadah bagi kita untuk saling mengenal satu sama lain serta sarana untuk menyalurkan ide-ide inspiratif. Musyawarah Daerah ini dilaksanakan untuk mengevaluasi program yang telah dilaksanakan pada periode sebelumnya.

Kehadiran dan kontribusi anggota pada kegiatan Musyawarah Daerah ini sangatlah vital, Masjuno menambahkan sudah menjadi konsekuensi logis bahwa istri-istri dari Kepala Unit Pelaksana Teknis sebagai pimpinan di Satuan Kerja masing-masing untuk hadir pada kegiatan seperti ini sebagai role model bagi anggotanya. 

(red/foto : Adb).

BANDUNG – Kakanwil Kemenkumham Jabar, Masjuno, hari ini, Jum’at, 26 Juli 2024, ikuti secara daring Kegiatan Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI atas Laporan Keuangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2023, yang dihadiri Menkumham RI, Yasonna H. Laoly, dan Pimpinan I BPK RI, Nyoman Adhi Suryadnyana, bertempat di Graha Pengayoman, Kuningan, Jakarta.

Hadir mendampingi Kakanwil diantaranya, Kadivim Jabar, Yayan Indriyana, dan Kadivyankum Jabar, Andi Taletting Langi, Kabag Umum, Ferry Ferdiansyah, Kabag Promas, Archie Tigor, Kabid Yankum, Ave Maria, Kabid HAM, Hasbullah, Kasubbag Keunagan dan BMN, Egga, Kasubbag PP, Erwin Wiryawan, dan Kasubbag Humas, RB, dan TI, Ginni Dewi, serta Jajaran Subbagian Keuangan dan BMN.

Pimpinan I BPK RI, Nyoman Adhi Suryadnyana, Menyampaikan terkait, Realisasi APBN 2023 dan Realisasi Anggaran Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2023, Realisasi Anggaran Kemenkumham mengalami kenaikan pendapatan yang lebih besar dari kenaikan belanja, ini menunjukan Kemenkumham merupakan Organisasi yang efektif dalam pemenuhan tugas dan fungsi.

“Kedepan Pemerintah dalam hal ini Kementerian dan Lembaga tidak hanya cukup mencapai sasaran saja tetapi kemampuan akselerasi untuk mencapai sasaran adalah kunci untuk kita mampu bersaing dan melampaui negara lain.” Ungkapnya.

“Sebelumnya Kemenkumham telah meraih WTP sebanyak 14 Kali yaitu 2008-2009 dan 12 kali secara berturut-turut dari tahun 2011-2022, dan untuk tahun 2023 Kemenkumham kembali meraih WTP sehingga Kemenkumham telah meraih WTP sebanyak 15 Kali secara keseluruhan.” Pungkas Pimpinan I BPK RI.

Ringkasan Temuan dan Tindak Lanjut Pemerikasaan diantaranya, Kekurangan PNBP, Pemborosan Belanja, Lebih Bayar Belanja, Nilai Potensi Lebih Bayar, Setoran ke Kas Negara, dimana kelima hal ini harus ditindaklanjuti dengan baik dan akurat, Kemenkumham sejauh ini telah melaksanakan Tindak Lanjut dengan baik bahkan nyaris sempurna dengan kriteria yang belum ditindak lanjut 0%, Sesuai 90,31%, Belum Sesuai 9,64%, dan Tidak Dapat ditindaklanjuti 0,05%.

Menkumham RI dalam sambutannya, “Saya ingin mengingatkan kepada kita semua, bahwa kita harus meningkatkan kinerja lebih baik lagi, setiap temuan harus ditindak lanjuti segera dan kedepan harus dapat kita hindari, WTP yang kita dapat ini bukan sebuah prestasi tetapi adalah kewajiban kita dalam mengelola anggaran negara yang berdampak kepada kesejahteraan rakyat, jangan berpuas diri dengan predikat WTP yang kita raih tetapi harus dijadikan motivasi untuk lebih baik lagi dalam melaksanakan tugas dan fungsi dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.” Jelasnya.

“Langkah-langkah peningkatan Pengelolaan Keuangan dan BMN yang harus dilakukan diantaranya, Kecermatan dan konsistensi dalam pengawasan serta pengendalian, Sistem Pengendalian Internal di setiap unit kerja, Penerbitan dan Pengawasan atas penatausahaan persediaan dan aset, Penyetoran ke Kas Negara atas kelebihan pembayaran pekerjaan, Koreksi data laporan Keuangan sebagai tindak lanjut dari hasil pemeriksaan, Pemahaman dan Kepatuhan para pengelola keuangan dan BMN, serta Koordinasi dengan Pihak Internal maupun Eksternal.” Pungkas Menkumham RI.

(red/foto: Toh)

Bandung - Jumat (26/07/24) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Jawa Barat mengadakan kegiatan harmonisasi enam Rancangan Peraturan Wali Kota (Raperwal) Banjar.

Dalam rapat harmonisasi ini turut hadir Kepala Bidang Hukum, Lina Kurniasari, Kepala Sub Bidang Fasilitasi Pembentukan Produk Hukum Daerah, Suhartini, JFU Perancang Zonasi, Staf Ahli Bidang Hukum dan Politik, serta sejumlah kepala bidang dari berbagai dinas di Kota Banjar.

Dalam rapat tersebut, dibahas enam Raperwal yang mencakup berbagai aspek penting bagi Kota Banjar. Raperwal yang dibahas meliputi tata cara pemilihan dan penetapan dewan pendidikan, pedoman penerapan sistem informasi kearsipan dinamis terintegrasi (Srikandi) di lingkungan pemerintah daerah, pengorganisasian kearsipan, jadwal retensi arsip, perubahan atas peraturan wali kota tentang sistem remunerasi Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Kota Banjar, serta pedoman pelaksanaan pemberian bantuan sosial dalam bentuk tunai untuk pemenuhan kebutuhan pangan tahun 2024.

Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap Raperwal yang akan disahkan telah melalui proses harmonisasi yang tepat sehingga dapat diterapkan dengan baik dan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat Kota Banjar. Lina Kurniasari, Kepala Bidang Hukum Kemenkumham Jabar, menekankan pentingnya sinergi antar instansi dalam proses ini untuk mencapai hasil yang maksimal.

Hasil analisis konsepsi terhadap raperwal ini disampaikan oleh perancang peraturan perundang-undangan, memastikan kesesuaian dan implementasi yang optimal. Dengan adanya diskusi yang konstruktif dan kolaboratif ini, diharapkan enam Raperwal tersebut dapat segera diselesaikan dan diimplementasikan guna meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat Kota Banjar.

(Red/Doc: iqbal)

Bandung - Olahraga dapat membantu menjaga kesehatan tubuh, meningkatkan kebugaran dan menekan risiko penyakit. Meskipun demikian, berdasarkan laporan Sport Development Index (SDI) tahun 2021, penduduk Indonesia yang aktif berolahraga hanya sebanyak 35,7%. Angka ini masih jauh di bawah standar yang ditetapkan oleh World Health Organization (WHO), yaitu 60%. Rendahnya minat berolahraga di Indonesia disebabkan oleh beberapa faktor, salah satunya yaitu kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya berolahraga.

Untuk meningkatkan kesadaran dan minat untuk berolahraga diantara jajarannya, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat (Kanwil Kemenkumham Jabar) mengikuti pelaksanaan rutinitas senam pagi yang diselenggarakan secara daring oleh Kemenkumham RI bersama seluruh Satuan Kerja Kemenkumham se-Indonesia (Jumat, 26/07/2024).

Bertempat di halaman masjid At-Taqwa, Kanwil Jabar, jajaran pejabat dan pegawai Kanwil Jabar dengan mengenakan pakaian olahraga bernuansa merah dan melaksanakan aktifitas senam pagi mengikuti gerakan instrukstur senam yang berpusat di lapangan gedung Sekretariat Jenderal selama hampir 1 jam.

(Red/foto: Aul)