Kabar Kantor Wilayah

Indeks Berita Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM RI

Kemenkumham Jabar Hadiri Pra Evaluasi Satuan Kerja Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani

Kemenkumham Jabar Hadiri Pra Evaluasi Satuan Kerja Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani

Foto Website 20240703 211030 0000

JAKARTA - Kakanwil Kemenkumham Jabar, Masjuno, didampingi Kadivmin Jabar, Itun Wardatul Hamro, dan Kabag Promas, Archie, Kabag Umum, Ferry, beserta Tim ZI Kanwil Jabar, hadiri kegiatan Pra Evaluasi Satuan Kerja Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani yang berkesempatan dibuka langsung oleh Staf Ahli Menteri Bidang Reformasi Birokrasi, Asep Kurnia, bertempat di Grand Mercure Harmoni, hari ini, Rabu, 03 Juli 2024.

Foto Website 20240703 211030 0001

Foto Website 20240703 211030 0002

Foto Website 20240703 211030 0003

Foto Website 20240703 211030 0004

Kegiatan ini diikuti oleh 20 peserta dengan 19 Satuan Kerja dan 1 Unit Eselon 1 yang diusulkan untuk Penilaian Satuan Kerja Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani yang diantaranya ada 3 Kantor Wilayah, 7 Satuan Kerja Imigrasi, 9 Satuan Kerja Pemasyarakatan, dan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Ikut Hadir pada Kegiatan ini Inspektur Wilayah Inspektorat Jenderal, Kepala Biro Perencanaan, Ida Asep, Kabag RB Biro Perencanaan, Bram, Auditor Inspektorat Jenderal dan Tim Pembangunan ZI 20 Satuan Kerja Kemenkumham yang diusulkan.

Staf Ahli Menteri Bidang RB dalam sambutannya menyampaikan, "Kesan Pertama dalam Inovasi yang masing-masing satuan kerja kembangkan menjadi penting dalam pelaksanaan penilaian oleh Tim Penilai Nasional dari Kementerian PAN-RB. Kepala satuan kerja peran nya sangat penting dalam pembangunan ZI menuju WBBM ini sehingga Komitmen Kasatker dalam pembangunan ZI harus jadi hal pertama kali ada. Manfaatkan kesempatan Pra Evaluasi ini dengan baik, Kasatker harus mempelajari semua bahan yang akan disampaikan ketika Satuan Kerja nya dinilai oleh TPN." Ungkap Staf Ahli Asep Kurnia.

Foto Website 20240703 211031 0005

"Selain Komitmen Pimpinan, selanjutnya yang penting untuk WBBM adalah Membangun Kultur WBBM dalam pelaksanaan Tugas dan Fungsi Satuan Kerja, Lakukan Internalisasi Tentang Pelayanan yang bersih kepada seluruh Anggota Satuan Kerja, Beri Pelayanan yang berkualitas dan prima kepada masyarakat serta menunjukan peningkatan kinerja setiap periode nya, Lakukan Mitigasi Resiko dalam mengatasi masalah yang menghambat pelayanan publik, dan Penanganan Media yang baik sehingga tidak muncul berita viral yang dapat mengganggu pembangunan ZI." Pesan Staf Ahli Menteri Bidang RB kepada peserta yang hadir.

Foto Website 20240703 211031 0006

Masuk Kedalam Penyampaian Materi oleh Asisten Deputi Perumusan dan Koordinasi Kebijakan Penerapan Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan KemenPAN-RB yang sebelum nya diawali dengan pembuka materi oleh Kabiro Perencanaan, Ida Asep Somara, yang menyampaikan data terkait Pembangunan ZI menuju WBBM di Kemenkumham RI, "Integritas adalah keselerasan antara Pikiran, Ucapan, dan Perbuatan. Satker yang terpilih untuk kontestasi WBBM harus betul-betul melaksanakan Pembangunan ZI ini sebaik mungkin." Kepala Biro Perencanaan.

Asdep Perumusan dan Koordinasi Kebijakan Penerapan Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan KemenPAN-RB, Kamarudin, dalam materi nya menyampaikan terkait dengan Kerangka Regulasi dan Esensi Pembangunan Zona Integritas, Perkembangan Predikat Pembangunan Zona Integritas, Kerangka Logis Pembangunan Zona Integritas, Kriteria Penetapan Predikat Pembangunan Zona Integritas, dan Kunci Sukses Menuju dari Wilayah Bebas dari Korupsu menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani.

Foto Website 20240703 211031 0007

"Fokus Evaluasi Pembangunan Zona Integritas ini terkait kepada 3 hal yaitu Pengawasan, Manajemen Kinerja, dan Pelayanan Publik, melalui penilaian terhadap nilai yang berasal dari Hasil Survei Indeks Persepsi Anti Korupsi, Hasil Survei Indeks Pelayanan Publik, dan Nilai Capaian Kinerja Organisasi. Untuk menghindari kegagalan pembangunan ZI adalah LKE harus didukung Bukti yang cukup dan relevan, Hasil Survei Eksternal harus meraih nilai yang mencukupi, Inovasi yang dibangun satuan kerja harus berkelanjutan, Perumusan Resiko harus mencakup keseluruhan layanan yang diselenggarakan, Penerapan Manajemen Kinerja yang maksimal, dan Implementasi SPBE yang mendorong Pelayanan Publik lebih cepat dan efisien." Pungkas Asdep Kamarudin.

Foto Website 20240703 211031 0008

Foto Website 20240703 211031 0009

(red/foto: Toh)

logo besar kuning
 
KANWIL KEMENKUMHAM
PROVINSI JAWA BARAT


      Youtube kemenkumham

  Jl. Jakarta No.27, Kebonwaru, Kec. Batununggal
Kota Bandung, Jawa Barat 40272
  +628112433089
  kanwiljabar@kemenkumham.go.id
PikPng.com email png 581646   pengaduankanwiljabar@kemenkumham.go.id

Laman Resmi Kantor Wilayah
Kemenkumham Jawa Barat 

Copyright © Pusat Data dan Teknologi Informasi
Kemenkumham RI