Jakarta, 07 September 2024 – Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia, Dhahana Putra, menegaskan komitmennya terhadap penerapan "living law" dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Baru. Penerapan "living law" dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Baru., sebagai bentuk pengakuan dan penghormatan terhadap hukum adat yg masih hidup sesuai perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan negara Repubik Indonesia (Pasal 18B ayat 2 UUD 1945). Hukum yang hidup dalam masyarakat itu hanya berlaku jika tidak bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, UUD 1945, HAM, hak asasi manusia dan asas hukum umum yang diakui masyarakat bangsa-bangsa. Sehingga keberlakuan Hukum yang Hidup dibatasi oleh ruang (tempat), konstitusi, nilai-nilai yang dianut oleh bangsa Indonesia dan UU KUHP itu sendiri.

Dhahana Putra menjelaskan bahwa penerapan living law bertujuan untuk memastikan norma-norma hukum tetap relevan dengan nilai-nilai sosial dan budaya yang berkembang di masyarakat, termasuk hukum adat yang berlaku. "Living law mencakup bukan hanya hukum positif, tetapi juga hukum adat yang telah lama berlaku dalam komunitas kita. Pendekatan ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran hukum dan kepatuhan masyarakat terhadap aturan hukum yang integratif," ujar Dhahana.

Lebih lanjut, Dhahana menekankan bahwa pengaturan hukuman dan sanksi dalam KUHP Baru kini dirancang untuk mencerminkan prinsip keadilan yang lebih humanis dan rehabilitatif. Ini termasuk mempertimbangkan konteks sosial pelanggaran dan memberikan peluang untuk reintegrasi sosial. Proses pembentukan KUHP Baru melibatkan partisipasi publik melalui dialog terbuka dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk masyarakat sipil, akademisi, dan praktisi hukum, untuk memastikan bahwa berbagai perspektif dan kebutuhan masyarakat, termasuk nilai-nilai hukum adat, tercermin dalam pembentukan undang-undang.

"Penerapan living law dalam KUHP Baru merupakan langkah penting untuk memastikan bahwa hukum kita tidak hanya mengikuti perubahan zaman, tetapi juga secara aktif berkontribusi pada pembangunan keadilan sosial," tambah Dhahana Putra. Ia percaya bahwa pendekatan ini akan memperkuat sistem hukum Indonesia, membuatnya lebih responsif dan adil, serta lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang terus berkembang, termasuk melalui integrasi hukum adat.

Dhahana Putra menambahkan, "Kami yakin penerapan living law dalam KUHP Baru akan memperkuat penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia (P5HAM) di Indonesia. Kami berkomitmen untuk terus memantau dan mengevaluasi implementasi kebijakan ini agar sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang progresif dan kontekstual."

Bali - Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat Masjuno didampingi oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Andrieansjah, Kepala Bidang Pelayanan Hukum Ave Maria Sihombing, Kepala Sub Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual, Dona Prawisuda, dan Operator Kekayaan Intelektual mengikuti Kegiatan Penutupan Rapat Koordinasi Teknis Kinerja Program Penegakan dan Pelayanan Hukum Bidang Kekayaan Intelektual dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM 2024 dengan tema ekosistem kekayaan intelektual mendorong akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif & berkelanjutan yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM R.I. bertempat di Discovery Kartika Plaza Hotel - Bali (07/09/24)

Kegiatan Rakernis Kekayaan Intelektual ini diikuti oleh seluruh Kantor Wilayah se-indonesia yang terdiri dari Kepala Kantor Wilayah, Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Kepala Bidang Pelayanan Hukum, Kepala Sub Bidang Pelayanan KI serta operator KI adapun kegiatan ini bertujuan sebagai Sarana monitoring dan evaluasi pelaksanaan Kinerja di Kantor Wilayah tahun 2024, Penyampaian rencana kerja dan implementasi rencana strategi kebijakan kekayaan intelektual di wilayah tahun anggaran 2025, Pembahasan pelaksanaan teknis PK Kanwil 2025 serta Meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi kantor wilayah dalam mendukung program strategis KI dan Terwujudnya akuntabilitas kinerja program kekayaan intelektual.

Dalam kesempatan pertama pembukaan Rapat Koordinasi Teknis Kinerja Program Penegakan dan Pelayanan Hukum Bidang Kekayaan Intelektual Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual, Min Usihen Menyampaikan, bahwa kekayaan intelektual memiliki peran yang sangat strategis dalam meningkatkan daya saing produk lokal dan menarik investasi. Ia menekankan bahwa tujuan Rakornis tersebut adalah untuk memonitoring dan evaluasi capaian kinerja, menjadi wadah penyatuan visi dan misi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) serta memperkuat komitmen terhadap inovasi dan kreativitas seluruh pemangku tugas dan fungsi pelayanan Kekayaan Intelektual di seluruh wilayah.

"Melalui Rakornis ini, kita berupaya untuk mengoptimalkan layanan KI di seluruh wilayah Indonesia, maka tentu pertemuan ini menjadi sarana bagi kita semua untuk sharing, bertukar pikiran untuk menghasilkan strategi terbaik bagi meningkatnya perlindungan KI yang terus kita gaungkan,” sambutnya.

Dalam kesempatan tersebut Min Usihen berterima kasih atas pencapaian signifikan dari seluruh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM atas pemenuhan perjanjian kinerja, pelaksanaan rencana aksi serta pencapaian target kinerja program kekayaan intelektual tahun 2024 serta apresiasi atas kolaborasi erat yang telah dilakukan oleh seluruh Kantor Wilayah selaku perpanjanga  tangan dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual di Wilayah bersama Pemerintah Daerah. Tentunya, hal itu makin menguatkan tercapaiannya visi dan misi Kemenkumham dalam meningkatan layanan Kekayaan Intelektual yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Dikesempatan terakhir  Min Usihen sangat mengapresiasi atas kinerja seluruh Kantor Wilayah yang begitu kuat bersinergi bersama Pemerintah Daerah, ini harus terus dipertahankan, kolaborasi adalah kunci untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas kekayaan intelektual di daerah,” kata Min Usihen.

Hari Kedua

Rapat Koordinasi Teknis Kinerja Program Penegakan dan Pelayanan Hukum Bidang Kekayaan Intelektual, dilakukan sesi paparan dari Kantor Wilayah Jawa Barat, Kepala Kanwil Jawa Barat memaparkan Paparan  sebagai berikut, diantaranya:

1. Capaian Kinerja 2024 sampai B07 (Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi dan Target Kinerja Layanan Kekayaan Intelektual Pada Kanwil Kemenkumham Jabar

2. Success Story Layanan Kekayaan Intelektual yang ada pada Kanwil Kemenkumham Jabar

3. Potensi Kekayaan Intelektual personal/KI Industri (Merek, Paten, DI, Hak Cipta dan Paten) yang ada di Wilayah Provinsi Jawa Barat

4. Potensi KI Komunal (IG, EBT, PT, SDG). Yang ada di Wilayaj Provinsi Jawa Barat

Dalam kesempatan tersebut dirjen KI mengapresiasi atas capaian kinerja kanwil kemenkumham jabar telah memenuhi target kinerja, dan menjadi contoh untuk kanwil yang lain serta dirjen ki juga meminta kepada kanwil lain untuk meniru strategi yang ada di kanwil jabar dalam upaya meningkatkan pelayanan KI.

Hari Ketiga

Pemaparan dari para narasumber DJKI dan Paparan dari Para BOD terkait rencana aksi tahun 2025 yang akan menjadi acuan dalam pelaksanaan kegiatan di tahin 2025.

Hari keempat

Kegiatan Rapat Kordinasi Teknis dilanjutkan agenda Penandatanganan Perjanjian Kerjasama antara Ditjen Kekayaan Intelektual dengan Bank Mandiri, didampingi:

- Kadiv Pelayanan Hukum dan HAM

- ⁠Kabid. Pelayanan Hukum

- ⁠Kasubbid Pelayanan KI

- ⁠Operator KI

Acara diawali dengan Pembukaan MC dilanjutkan Penandatanganan Perjanjian Kerjasama antara Ditjen Kekayaan Intelektual dengan Bank Mandiri. dilanjutkan penyerahan plakat dari Ditjen KI dan Bank Mandiri. Selanjutnya Pemaparan dari Bank Mandiri terkait Upaya Peningkatan PNBP DJKI melalui Bank Mandiri.

Kemudian dilanjutkan dengan testimoni kegiatan Rakornis oleh Kakanwil Babel, Kakanwil Jabar, Kakanwil NTT dan Kakanwil Kalbar.

dilanjutkan penayangan video rangkaian kegiatan Rakornis Ditjen. Kekayaan Intektual. Dan Diakhiri Sambutan dan pengarahan oleh Dirjen Kekayaan Intelektual untuk mengikuti acara Festival KI sekaligus penutupan acara oleh Menkumham yang akan dilaksanakan pada pukul 18.00 WITA di Taman Werdhi Budaya Art Center.

Cirebon - Kepala Divisi Pemasyarakatan Kanwil Kemenkumham Jabar Robianto didampingi Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Cirebon Yan Rusmanto, siang ini (Sabtu, 07/09/2024) berikan arahan kepada seluruh Jajaran Lapas Kelas I Cirebon khususnya kepada 6 (enam) Pejabat Baru di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Cirebon.

Kepala Divisi Pemasyarakatan Kanwil Kemenkumham Jabar Robianto dalam arahannya menyampaikan dalam menjaga keamanan dan ketertiban, Robianto meminta untuk penggunaan tenaga tamping dalam rangka membantu pekerjaan sehari-hari petugas untuk dihentikan, Lakukan Pengamatan per individu WBP, Laksanakan Perintah harian yang mengacu kepada Tugas Pokok Fungsi Petugas Pemasyarakatan, Pastikan Kesehatan WBP, Jaga Keselamatan Petugas dan WBP. Bentuk Kader Kesehatan dalam rangka memudahkan dalam pemantauan kesehatan, Terapkan 3 (tiga) Kunci Pemasyarakatan Maju,

Jangan pernah berfikir tingkah laku kita tidak diketahui oleh Pimpinan, semua termonitor dengan baik, dan tingkatkan Pelaksanaan Publik dengan menjunjung tinggi kualitas. Robianto mengucapkan terimakasih Lapas Cirebon sudah meraih Predikat WBBM, jangan sampai dirusak oleh segelintir orang yang punya kepentingan, Lakukan Tertib Perkantoran. Mari kita bersama tingkatkan kinerja organisasi demi Pemasyarakatan lebih maju.

(Red/foto: Adb)

Cirebon – Acara pisah sambut Kepala Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan) Kelas I Cirebon berlangsung khidmat pada hari ini, saat Fajar Nurcahyono Assyifa menyerahkan tongkat estafet kepemimpinan kepada Yuliana (Sabtu, 07/09/2024).

Acara ini dihadiri oleh Kepala Divisi Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat, Robianto beserta Pj. Sekretaris Daerah Kota Cirebon Arif Kurniawan, Danyon Arhanud 14/PWY, Kepala UPT se-Ciayumajakuning serta Forkopimda Kota Cirebon, yang turut memberikan apresiasi atas kinerja gemilang yang telah dicapai oleh Rupbasan Kelas I Cirebon selama masa kepemimpinan Fajar.

Dalam Kata Pamitnya, Fajar Nurcahyono Assyifa menyampaikan rasa syukurnya atas dukungan yang diterima dari berbagai pihak, terutama jajaran Rupbasan Kelas I Cirebon dalam meraih prestasi penting seperti Predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) pada tahun 2021. Prestasi ini tidak hanya menjadi bukti komitmen Rupbasan Kelas I Cirebon dalam menciptakan lingkungan kerja yang bersih dan transparan, tetapi juga sebagai pendorong semangat untuk terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Perjalanan 3 tahun 8 bulan bukanlah perjalanan yang singkat bagi saya di Rupbasan Kelas I Cirebon. Terimakasih atas kerjasama yang telah terjalin selama ini, bisa mewujudkan keinginan bersama. Ikutilah kebijakan pimpinan yang baru, semata-mata untuk kemajuan organisasi. Kami memohon maaf dan sekaligus pamit untuk melaksanakan tugas di Lapas Narkotika Kelas III Sawah Lunto.

Yuliana, sebagai Kepala Rupbasan yang baru, menyatakan siap untuk melanjutkan program-program unggulan yang telah dirintis Fajar dan terus mendorong terciptanya inovasi baru dalam upaya menjaga integritas dan kualitas kinerja. “Ini adalah kali pertama saya menjabat sebagai Kepala Unit Pelaksana Teknis. Saya akan mempertahankan WBK yang telah diraih Rupbasan Kelas I Cirebon dan melanjutkan perjuangan menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) dan memperkuat sinergi dengan seluruh Stakeholder dan Pemerintahan Daerah ," ujar Yuliana.

Pj. Sekretaris Daerah Kota Cirebon Arif Kurniawan dalam sambutannya menyampaikan Kerjasama yang telah terjalin dengan baik ini semoga dapat terus dipertahankan dan semoga kedepan bisa terus ditingkatkan. Kami memohon maaf atas nama pemerintah daerah apabila selama ini Kota Pemerintah Kota Cirebon belum bisa memberikan yang terbaik bagi Rupbasan Kelas I Cirebon, semoga kedepan sinergi kita akan terus terbangun dengan baik.

Kepala Divisi Pemasyarakatan, Robianto, memberikan apresiasi khusus kepada Fajar atas dedikasinya selama menjabat, terutama dalam menjaga reputasi Rupbasan Kelas I Cirebon sebagai lembaga yang berintegritas tinggi. "Capaian ini adalah hasil kerja keras dan kolaborasi yang baik antara seluruh staf dan pihak terkait, semoga kedepan apa yang Rupbasan Kelas I Cirebon cita-citakan dapat tercapai dengan hasil yang maksimal" ungkap Robianto.

Bagi saudari Yuliana, tunjukan prestasi terbaik dan bawa Rupbasan Cirebon semakin baik di masa mendatang. Ikuti arahan pimpinan dan laksanakan tugas dengan sebaik-baiknya dan penuh dengan tanggung jawab.

(Red/foto: Adb)

Jawa Barat – Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat (Kanwil Kemenkumham Jabar) pada hari ini melaksanakan kegiatan Pemeriksaan Faktual Lapangan Pemberi Bantuan Hukum (PBH) pada wilayah Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Ciamis dan Kota Tasikmalaya (Jumat, 04/09/2024). Kegiatan ini dilaksanakan sebagian bagian dari rangkaian Perpanjangan Sertifikasi PBH yang merupakan proses verifikasi dan akreditasi ulang terhadap PBH yang telah terakreditasi pada periode akreditasi 3 (tiga) tahun sebelumnya, yaitu tahun 2022 - 2024.

Kegiatan Pemeriksaan Lapangan ini dilaksanakan oleh Kepala bidang Hukum Lina Kurniasari, Kepala Sub Bidang Penyuluhan Hukum Febri Putra Pratama dan para Penyuluh Hukum Kanwil Jabar. Adapun PBH yang dikunjungi untuk dilakukan pemeriksaan faktual lapangan oleh tim Penyuluh Kanwil Jabar adalah LPBH Elang Pasundan dan Yayasan Tohaga Masagi di Kabupaten Sukabumi, serta PBH Peradi Tasikmalaya dan PHB Peradi Ciamis.

Pemeriksaan faktual dilakukan melalui survei langsung ke alamat kantor PBH. Saat pemeriksaan faktual, tim Kanwil Jabar melakukan pemeriksaan kesesuaian sarana dan Prasarana kantor PBH sebagaimana yang telah diunggah PBH di aplikasi Sidbankum. Hasil pemeriksaan faktual yang dilakukan oleh tim Kanwil Jabar akan di unggah ke dalam aplikasi Verasi Sidbankum. Setelah pemeriksaan faktual lapangan seluruh PBH di Jawa Barat selesai dilakukan, Kanwil Jabar akan menyampaikan rekomendasi terhadap hasil verifikasi yang dilakukan kepada Panitia Verifikasi dan Akreditasi melalui Kelompok Kerja Pusat paling lambat tanggal 12 September 2024.

(Red/foto: Penyuluh Hukum)