Kabar Kantor Wilayah

Indeks Berita Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM RI

Kemenkumham Jabar turut berperan di Komisi I Fokus Bahas Perubahan Peraturan dalam Rakor Akselerasi Corporate University 2024

2

JAKARTA - Dalam rangka Rapat Koordinasi (Rakor) Akselerasi Corporate University 2024 yang berfokus pada Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) yang Inklusif dan Berkelanjutan, Komisi I yang beranggotakan 23 orang melaksanakan tugasnya untuk membahas rancangan perubahan kebijakan Kementerian Hukum dan HAM. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara, Andi Taletting Langi, memimpin Komisi I dengan dukungan Kepala Divisi Administrasi Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat, Itun Wardhatul Hamro, sebagai sekretaris. Komisi ini bertugas untuk mengelola dan membahas materi yang relevan dalam upaya menghasilkan kebijakan yang lebih baik bagi institusi.

 

9

Kegiatan ini dibuka dengan pengarahan dari Slamet Yuswanto yang memberikan apresiasi kepada seluruh anggota Komisi I atas dedikasinya dalam pelaksanaan kegiatan ini. Slamet menekankan pentingnya menghasilkan Rancangan Perubahan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 26 Tahun 2022, yang diharapkan mampu memberikan dampak positif bagi peningkatan kualitas layanan publik dan pengembangan SDM di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM. "Semoga hasil yang dihasilkan dari kegiatan ini dapat diterapkan dengan baik dan memberikan dampak positif bagi institusi serta masyarakat," kata Slamet dalam sambutannya, Selasa (7/11/2024).

 

4

Pembahasan diawali dengan gambaran umum terkait arah perubahan yang perlu dilakukan, yang disampaikan oleh tim Komisi I. Dalam pembahasan ini, Itun Wardhatul Hamro sebagai sekretaris Komisi I turut memberikan pandangannya mengenai langkah strategis dalam pelaksanaan tugas. Itun menegaskan pentingnya koordinasi yang baik antaranggota Komisi I untuk memastikan semua aspek substansi dari rancangan peraturan telah dipahami dengan jelas. "Kita perlu memastikan bahwa setiap poin yang dibahas sejalan dengan kebutuhan reformasi saat ini, serta mampu menjawab tantangan yang dihadapi dalam penyusunan peraturan ini," ujar Itun.

8

6

Pada rapat ini, Komisi I juga menyoroti tiga poin penting dalam Rancangan Peraturan Menteri (RAPERMEN) terkait Pengembangan Kompetensi Corporate University, antara lain:

  1. Paradigma Baru Corporate University - Komisi I membahas pentingnya penerapan paradigma baru dalam Corporate University, yang menekankan pada pembelajaran berkelanjutan dan terintegrasi dengan tujuan utama untuk meningkatkan kompetensi SDM secara menyeluruh dan relevan dengan kebutuhan dunia kerja yang dinamis.

  2. Karakteristik Pembelajaran Pengayoman Corpu - Pembelajaran di Pengayoman Corporate University (Corpu) dirancang dengan karakteristik yang mengedepankan prinsip inklusivitas, keterlibatan aktif peserta, dan kolaborasi antara berbagai unit di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM. Pembelajaran ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas ASN menjadi lebih kreatif, inovatif, dan adaptif.

  3. Penyempurnaan/Penambahan Substansi RAPERMEN Corpu - Komisi I turut membahas penyempurnaan atau penambahan substansi dalam RAPERMEN Corporate University, di antaranya untuk menyesuaikan isi peraturan dengan perkembangan kebutuhan organisasi dan memperkuat kapasitas ASN melalui skema pembelajaran yang relevan dan praktis. Hal ini mencakup peningkatan modul pelatihan, penyesuaian kurikulum, serta penggunaan teknologi digital untuk memfasilitasi proses pembelajaran.

    1

Seluruh anggota Komisi I berperan aktif dalam diskusi ini. Setiap anggota diberikan kesempatan untuk menyampaikan pandangan dan rekomendasi mereka terhadap rancangan perubahan yang telah disiapkan. Komisi I bekerja secara kolektif untuk mengidentifikasi isu-isu penting dan memberikan masukan yang konstruktif dalam memastikan perubahan peraturan dapat memperbaiki dan meningkatkan sistem yang berjalan di lingkungan Kementerian.

3

Kegiatan ini diharapkan mampu menghasilkan draft perubahan peraturan yang komprehensif dan relevan dengan kebutuhan masyarakat. Dengan kontribusi yang merata dari setiap anggota Komisi I, serta koordinasi yang baik antara pimpinan dan sekretaris, diharapkan kebijakan yang dirancang akan memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kinerja layanan dan tata kelola Kementerian Hukum dan HAM.

5

7
red/dok: Agies/Mubal

logo besar kuning
 
KANWIL KEMENKUMHAM
PROVINSI JAWA BARAT


      Youtube kemenkumham

  Jl. Jakarta No.27, Kebonwaru, Kec. Batununggal
Kota Bandung, Jawa Barat 40272
  +628112433089
  kanwiljabar@kemenkumham.go.id
PikPng.com email png 581646   pengaduankanwiljabar@kemenkumham.go.id

Laman Resmi Kantor Wilayah
Kemenkumham Jawa Barat 

Copyright © Pusat Data dan Teknologi Informasi
Kemenkumham RI