BANDUNG – Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat (Kanwil Kemenkumham Jabar) pada siang hari ini melaksanakan Rapat Harmonisasi terhadap Rancangan Peraturan Kepala Daerah (Raperkada) Kota Cimahi yang diselenggarakan secara Daring melalui Zoom Meeting dari ruang rapat Ismail Saleh, Kanwil Jabar bersama denga Pemerintah Kota Cimahi (Senin, 26/08/2024).
Turut hadir pada ruang rapat Kepala Bidang Hukum Lina Kurniasari, Kepala Subbidang FPPHD Suhartini beserta para Perancang PUU Kanwil Jabar.
Dalam rapat ini Perancang PUU Kanwil Jabar bersama Perangkat Daerah Pemkot Cimahi membahas 2 Raperda Kota Cimahi, yaitu Raperda tentang Penyelenggaraan Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara, serta Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Cibabat Kota Cimahi.
Dalam sambutan oleh Kabid Lina disampaikan bahwa terkait Raperda yg pertama tentang Penyelenggaraan Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara, Dalam Rancangannya Peraturan Wali Kota ini harus diperhatikan penggunaan instansi pemerintah dan Daerah. Instansi Daerah adalah perangkat daerah provinsi dan perangkat daerah kabupaten/kota yang meliputi sekretariat daerah, sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah, dinas daerah, dan lembaga teknis daerah.
Sehingga batasan pengertian Manajemen Talenta ASN pada Raperwal ini yang mencakup Nasional dan Instansi kurang tepat. Karena yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah hanya instansi Daerah saja selain itu disampaikan juga perlunya penyelarasan dengan lampiran Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023.
Untuk Raperda yg kedua mengenai Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Cibabat Kota Cimahi bahwa ini merupakan melaksanakan ketentuan Pasal 38 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah.
Dengan itu Rapat Harmonisasi terhadap Rancangan Peraturan Kepala Daerah Kota Cimahi ini diharapkan menjadi salah satu bentuk pembinaan dalam bidang program pembentukan regulasi yang dilakukan oleh Kantor Wilayah Kumham Jawa Barat guna mempererat kerja sama dan koordinasi dalam fasilitasi pembentukan Produk Hukum Daerah ke arah yang lebih baik lagi.
