BANDUNG-Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM laksanakan Bimbingan Teknis (Bimtek) Strategi Nasional Bisnis dan HAM (Stranas BHAM) dan Pendampingan Pelaksanaan Uji Tuntas melalui Pengisian Aplikasi PRISMA bekerja sama dengan Kamar Dagang dan Industri Provinsi Jawa Barat. Pada hari Rabu (18/09/24) pagi yang bertempat di Ruang Rapat Kamar Dagang dan Industri Provinsi Jawa Barat.
Tampak hadir Ketua KADIN Jabar Cucu Sutara, Kepala Subbidang Pemajuan HAM Yuniarti Kurniasari, Mewakili Sekretariat Gugus Tugas Daerah Bisnis dan HAM Jawa Barat Suherman dan Narasumber Ditjenham Ichwan Milono serta akademisi.
Pemerintah sangat berharap pada pelaku usaha terkait kebijakan mengenai menghormati Ham untuk mencegah litigasi dan mempertanggungjawabkan. Gugus tugas diharapkan membantu proses bisnis dalam keberlangsungan perekonomian jawa barat agar lebih baik. Dengan ini pelaku usaha melalui aplikasi prisma dapat memajukan HAM disektor bisnis dengan Kerjasama pelaku usaha.
Bisnis dan HAM memiliki 3 unsur negara, perusahaan, dan masyarakat. Pemerintah berusaha agara bisnis dan HAM ini berkaitan dengan masyarakat. PRISMA merupakan aplikasi mandiri, yang dirancang pemerintah yang dimana perusahaan bisa melihat apakah di dalam perusahaan itu terdapat pelanggaran HAM atau memiliki potensi tersebut dengan indicator-indikator yang ada. Dasar hukum dari PP No. 60 Tahun 2023, sebagaimana yang telah disampaikan. PRISMA ini merupakan tools yang dibuat pemerintah untuk membantu di dalam sector bisnis dan HAM. Ketika perusahaan menggunakan PRISMA dan menemukan ada indikasi pelanggaran ham maka pemerintah dapat membantu dan membantu pula agar masyarakat aware mengenai hal tersebut.
Jika ekspansi ke eropa dengan dimilikinya PRISMA ini dapat mencegah hal-hal yang tidak diinginnkan mengenai HAM. Pada saat ini masih focus pada perusahaan besar yang dimana masih memiliki impact besar kepada masyarakat. Perusahaan yang sudah menggunakan PRISMA salah satunya yaitu Pertamina. PRISMA memiliki 130 item dengan 12 indikator utama. Dan beberapa contohnya seperti, CSR, mekanisme pengaduan, ham dalam perusahaan.
Memiliki komitmen terhadap HAM, apakah perusahaan tersebut memiliki indicator dalam hal tersebut atau ke arah ingin menegakkan ham dalam perusahaannya. Perusahaan-perusahaan lapangan yang memiliki 12 indikator memiliki indicator tertinggi seperti;
- Kondisi kerja bagaimana resiko dan suasananya seperti perusahaan tambang.
- Privacy merupakan factor yang penting pula seperti apakah perusahaan memberikan ruang privacy untuk menyusui yang menghormati HAM.
- Dan apakah perusahaan memberikan kesempatan pada karyawannya dalam serikat kerja.
- Perusahaan tidak boleh men-diskriminasi seperti sara dan perlakuan berbeda kepada perempuan ataupun disabilitas.
- Lingkungan, ini memastikan bahwa perusahaan itu tidak melakukan pelangggaran pd lingkungan spt pencemaran.
- Bagaimana perusahaan berhubungan dengan masyarakat adat yang bersentuhan dengan masyarakat adatnya apakah terdapat konflik agrarianya dimana sengketa tanah ini memiliki resiko paling tinggi dalam hubungan perusahaan dengan masyarakat adat.
- Apakah perusahaan tersebut membuat hubungan baik terhadap masyarakat sekitar. Perusahaan memiliki tempat pengaduan atau website untuk pengaduan apakah pengaduan tersebut sehingga para pengadu apakah akan diterror atau tidak.
Nilai dari website PRISMA yang memiliki pertanyaan-pertanyaan terkait kebijakan ham dalam perusahaan tersebut yang mana semua indicator memiliki bocorannya dalam pertanyaan di websitenya. Dengan indicator kuning yang mengartikan membutuhkan perhatian, dan indicator merah yang membutuhkan perhatian khusus yang nantinya akan dapat diberikan solusi oleh pemerintah. Dapat melakukan simulasi tersebut untuk mengetahui indikatornya yang sebelumnya dapat didiskusikan oleh rekan kantor.
Kedepannya diharapkan perusahaan-perusahaan yang memiliki indicator hijau atau bagus dapat membantu ekspansi ke negara lain tanpa adanya masalah, yang akan membuat masa depan perusahaan terbut lebih baik, terlebih dengan adanya sertifikat yang diberikan. Aplikasi prisma aini bersifat mengajak masyarakat dan perusahaan untuk aware yang data ini belum memiliki sanksi apapun untuk diberikan.
Tujuan kegiatan ini adalah untuk meningkatkan kesadaran pelaku usaha tentang tanggung jawab dalam menghormati HAM sesuai dengan Prinsip-Prinsip Panduan PBB mengenai Bisnis dan HAM, mengkoordinasikan dan menyelaraskan pelaksanaan strategi Stranas Bisnis dan HAM di Jawa Barat, mendampingi pelaku usaha dalam pelaksanaan uji tuntas HAM melalui pengisian aplikasi PRISMA, meningkatkan kolaborasi antara pelaku usaha, pemerintah, dan masyarakat dalam upaya bersama untuk memajukan HAM di sektor bisnis.
