Bandung – Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat berhasil meraih penghargaan sebagai Badan Publik Informatif dalam Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2024 yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat. Penghargaan ini diberikan atas keberhasilan instansi tersebut dalam menjaga transparansi dan keterbukaan informasi publik, sesuai hasil monitoring dan evaluasi (Monev) keterbukaan informasi tahun 2024. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat, Masjuno, hadir menerima piagam penghargaan tersebut didampingi Kepala Subbagian Humas, Reformasi Birokrasi, dan Teknologi Informasi, Ginni Dewi Ridhawati, di Gedung Merdeka, Kota Bandung, pada Kamis (14/11/2024).
Acara penghargaan ini turut dihadiri oleh Penjabat Gubernur Jawa Barat dan Ketua Komisi Informasi Jawa Barat. Dari total 146 badan publik yang mengikuti Monev, sebanyak 47,94% dinyatakan informatif, sementara sebagian lainnya menuju kategori tersebut atau masih dalam tahap peningkatan transparansi. Komisi Informasi Jawa Barat juga memberikan penghargaan kepada 70 badan public, Ke-70 Badan Publik yang informatif tersebut, yakni 20 Pemerintah Kabupaten & Kota, 3 Biro di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, 24 organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, 3 Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), 10 Instansi Vertikal di Jawa Barat, dan 10 Publik Partai Politik.
Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat termasuk dalam kategori instansi vertikal yang dinilai informatif bersama dengan beberapa lembaga vertikal lainnya di Jawa Barat, seperti BPK RI Perwakilan Jawa Barat, Bawaslu Jawa Barat, dan Polda Jawa Barat. Ketua Komisi Informasi Jawa Barat, Ijang Faisal, menyebutkan bahwa pencapaian ini merupakan hasil kerja keras dalam menerapkan keterbukaan informasi publik yang konsisten. Ia menambahkan bahwa di masa mendatang diharapkan lebih banyak badan publik yang bisa mencapai status informatif, seiring meningkatnya kesadaran akan pentingnya transparansi dan akses publik terhadap informasi.
Turut memberikan sambutan, Penjabat Gubernur Jawa Barat, Bey Machmudin, yang mana dalam sambutannya mengapresiasi seluruh badan publik yang telah bekerja keras untuk menjaga keterbukaan informasi bagi masyarakat. “Penghargaan ini bukan hanya simbol prestasi, tapi juga bukti nyata komitmen kita dalam menjaga kepercayaan masyarakat. Keterbukaan informasi adalah fondasi penting bagi pelayanan publik yang transparan, dan kami berharap agar prestasi ini dapat terus meningkat di masa mendatang,” ujar Bey. Ia menambahkan bahwa keterbukaan informasi publik sangat penting untuk mendukung program pembangunan dan sebagai langkah strategis dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel di Jawa Barat.
Prestasi ini juga menjadi bukti bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Barat, bersama badan-badan vertikal di dalamnya, terus berkomitmen untuk meningkatkan pelayanan informasi publik. Sejak 2020, jumlah badan publik yang mencapai status informatif di Jawa Barat terus meningkat, menunjukkan keberhasilan Jawa Barat dalam memperkuat keterbukaan informasi di berbagai sektor pemerintahan. Dengan penghargaan ini, Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat diharapkan terus mempertahankan standar keterbukaan informasi publik dan menjadi inspirasi bagi instansi lain untuk memberikan akses informasi yang berkualitas bagi masyarakat.
(Red/Doc:Iqbal)
