Bandung - Kemenkumham Jabar hari ini (Rabu, 30/10/2024) mendampingi Tim Inspektorat Jenderal Kemenkumham R.I dalam rangka Monitoring Atas Rencana Aksi Percepatan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 dan Percepatan Pelaksanaan Survei Penilaian Integritas KPK di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Barat. Adapun UPT yang dijadikan sampling yaitu : Rumah Tahanan Negara Kelas I Bandung, Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Bandung dan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandung.
Dijadwalkan Tim Itjen akan melaksanakan monitoring di UPT Jawa Barat dari 29 Oktober sampai dengan 1 November 2024 mendatang. Hal ini dilakukan dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan Kemenkumham yang diberikan kepada masyarakat. Sebelumnya Tim Itjen telah menyambangi Kanwil Kemenkumham Jabar pada 29 Oktober 2024 kemaren untuk berkoordinasi terkait UPT mana saja yang akan dijadikan sampling Monitoring Atas Rencana Aksi Percepatan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 dan Percepatan pelaksanaan Survei Penilaian Integritas KPK di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Barat.
Tim Itjen meminta atensi dan dukungan dari Kanwil Kemenkumham Jabar dalam meningkatkan kinerja dalam menghadapi persiapan B12. Dari data yang disampaikan, Itjen Kemenkumham menilai bahwa Kemenkumham Jabar sudah dalam kategori sangat baik. Hari ini Tim Itjen melaksanakan Monitoring untuk mencocokan kesesuaian data dengan kenyataan di lapangan. Hal ini menjadi penting karena menyangkut capaian yang telah dilaksanakan oleh Satuan Kerja dalam upaya memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
Kakanwil Kemenkumham Jabar Masjuno turut mendampingi Tim Itjen Monitoring Atas Rencana Aksi Percepatan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 dan Percepatan Pelaksanaan Survei Penilaian Integritas KPK di Rumah Tahanan Negara Kelas I Bandung, untuk memastikan alur proses Pelaksanaan Survei Penilaian Integritas KPK sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.
Menurut Tim Itjen, dari seluruh UPT di Jawa Barat, Kanim Kelas I TPI Bandung merupakan UPT dengan Pengisian Survey SPI KPK Eksternal terbanyak dengan dengan respon rate mencapai 100% (persen). Hal ini untuk terus bisa minimal dipertahankan, bahkan ditingkatkan dalam menjaga performa kinerja Kemenkumham, serta merupakan contoh bagi UPT lain di Wilayah Jawa Barat untuk berproses menuju ke arah yang lebih baik dengan mengutamakan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
(red/foto : Adb).
