SUBANG - Bidang HAM Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat (Kanwil Kemenkumham Jabar) melaksanakan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Pelaksanaan Pelaporan KKPHAM Tahun 2023 di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Subang (Rabu, 20/11/2024). Kegiatan Monev pada Pemkab Subang kali ini dilaksaksanakan oleh Kepala Bidang HAM Hasbullah Fudail bersama Kepala Sub Bidang Pemajuan HAM Yuniarti Kurniasari dan pegawai Bidang HAM.

Dalam pertemuan bersama Pengelola dan Operator Rencana Aksi HAM/KKPHAM Pemkab Subang, Kabid Hasbullah menyampaikan bahwa Monev terkait pelaksanaan KKPHAM ditujukan untuk memahami kendala yang dihadapi oleh Pemkab Subang dalam pemenuhan data dukung dan dokumen KKPHAM Tahun 2023 yang menyebabkan Pemkab Subang terhambat dalam pengiriman data dukung dan dokumen KKPHAM periode tahun 2023.

Sementara itu Pengelola dan Operator Ranham Pemkab Subang menyampaikan bahwa kendala yang terjadi dalam pemenuhan data dukung dan dokumen KKPHAM adalah terkait masalah komunikasi dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang dimintakan datanya, yang mana sejauh ini hanya ada 3 OPD yang kooperatif yaitu Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dan Dinas Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk & Keluarga Berencana Kabupa (DP3AP2KB).

Lebih lanjut lagi Pengelola dan Operator Pemkab Subang menyampaikan bahwa masalah lainnya yang terkait SDM seperti pergantian operator di OPD yang menyebabkan keterlambatan dan sulitnya koordinasi, selain itu keterbatasan SDM mengakibatkan tumpang tindih tugas dan fungsi yang menambah kesulitan dalam pelaksanaan KKP HAM di Pemkab Subang.

Untuk mengatasi masalah tersebut Kasubbid Yuniarti menyarankan untuk dapat dilakukan penambahan personil pengelola dan operator KKPHAM dengan dukungan dari pimpinan di daerah sehingga membantu percepatan dalam proses pengumpulan data dukung. Selain itu Bidang HAM Kanwil Jabar juga siap untuk memberikan pendampingan dan penguatan kepada OPD - OPD terkait yang menjadi kendala dalam pemenuhan data dukung dalam pelaksanaan KKPHAM tahun 2023.

(Red/foto: Bidang HAM)

PURWAKARTA-Menindaklanjuti arahan  Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat, Masjuno, memberikan arahan yang kemudian diimplementasikan oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Jawa Barat, Andrieansjah memerintahkan Kepala Bidang HAM Hasbullah Fudail yang di wakili oleh Dani Kusmawan selaku Kepala Sub Bidang P3HAM untuk melaksanakan Kegiatan Pembinaan dan Penguatan  Evaluasi Hasil Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP) dan Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK).

Pada Hari Rabu, 20  November  2024 Tim Kantor Wilayah diterima oleh Kepala Lapas Kelas IIB Purwakarta Bapak Tutut Prasetyo  didampingi oleh Nadia  selaku Operator SPKP SPAK, beliau menyampaikan apresiasi atas kedatangan Tim Kantor Wilayah atas kunjungannya dalam rangka memberikan pembinaan dan penguatan terkait pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBK - WBBM) ,selanjutnya beliau menyampaikan Dengan adanya Penguatan dan Pembinaan  SPKP-SPAK menjadi salah satu acuan penilaian yang mana secara teknis masih ada beberapa hal yang perlu diperhatikan,di lengkapi dan di perbaiki maka diharapkan dengan adanya monitoring secara teknis dapat lebih mengetahui indikator apa saja yang perlu di lengkapi agar ke depannya mendapatkan nilai sesuai dengan yang diinginkan.

Dani Kusmawan selaku Kepala Sub Bidang HAM menyampaikan bahwa pelaksanaan Reformasi Birokrasi merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mewujudkan Birokrasi yang bersih, Akuntabel, serta menyediakan pelayanan publik yang berkualitas. Salah satu sub aksi pada Reformasi Birokrasi adalah pembangunan Zona Integritas (ZI). Zona Integritas adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan pegawainya berkomitmen untuk mewujudkan Wilayah Bebas dari  Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) khususnya dalam penegakan integritas dan pelayanan yang berkualitas dengan melalui Survei Persepsi Anti Korupsi dan Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPAK-SPKP) melalui Aplikasi 3AS. ,Mengenai Strategi Kebijakan Hukum dan HAM diantaranya yaitu Badan Strategi Kebijakan Hukum dan HAM dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2023;Tugas dan Fungsi Badan Strategi Kebijakan Hukum dan HAM adalah Menyelenggarakan Perumusan, Penyusunan dan Pemberian Rekomendasi Strategi Kebijakan di Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia; Salahsatu kegiatan yang dilaksanakan adalah Survei Persepsi Anti Korupsi dan Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPAK-SPKP). Pemanfaatan Survei Persepsi Anti Korupsi dan Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPAK-SPKP) yaitu Sebagai Data Dukung Capaian Kinerja Kementerian Hukum dan HAM;

Pada survei yang terdahulu, responden hanya dimintakan 30 saja, namun sesuai dengan edaran Menpan RB no 90 Tahun 2021, untuk penghitungan sampel responden yang ideal disesuaikan dengan rumus Slovin. Rumus ini sudah dibuatkan tabel Krejcie and Morgan yang memudahkan pengambilan sampel responden tanpa menghitung lagi. Survei SPKP SPAK digunakan untuk mengetahui kekurangan apa saja yang perlu di evaluasi dan dan pelayanan yang perlu di tingkatkan. Survei dilaksanakan dengan cara mengambil sampel dari para responden,sampel yang dimaksud pada tabel adalah responden dan populasi adalah pengguna layanan. Perlu di perhatikan bahwa pengguna layanan bukan hanya pengunjung namun juga warga binaan karena responden dilihat dari pengguna layanan. Maka agar para warga binaan dapat mengisi survei maka perlu di sediakan perangkat PC di dalam Lapas Rutan. Untuk Teknis pelaksanaan survei, operator harus memastikan ketika responden WBP log in untuk melakukan survei, diingatkan agar tidak lupa  log out akun. Hal ini dikarenakan, jika responden tersebut tidak logout setelah mengisi survei pada PC, maka responden selanjutnya tidak akan menambah jumlah responden survei. Jadi oleh aplikasi 3AS hanya dianggap 1 responden saja yang mengisi. mengacu pada rumus krejcie and Morgan untuk jumlah pegawai 68 dan Kapasitas napi 409 berarti sampel respondennya bs mencapai 169 Selanjutnya ,Lapas Kelas IIB Purwakarta Terkait responden sudah bagus dan harap lebih ditingkatkan dipertahankan.Lapas Kelas IIB Purwakarta diharapkan terus meningkatkan konsistensi pelaksanaan SPAK-SPKP dengan peningkatan atensi dari pimpinan.

Selanjutnya Dani Kusmawan menyampaikan hasil rapat keputusan bersama bahwa pelaksanaan pelaporan SPKP dan SPAK tetap dilaksanakan sampai dengan adanya Orta Baru dan Operator SPKP SPAK diharapkan maksimal 2 orang untuk mengantisipasi apabila salah satu operator sakit atau cuti.

Bandung - Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat, Masjuno, pada Rabu (20/11/2024), meninjau langsung pelaksanaan hari pertama Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) yang meliputi tes pengamatan fisik, kesehatan, dan psikotes. Kegiatan ini berlangsung di Hotel Karang Setra, dengan total peserta sebanyak 1.200 orang. Kehadiran Kakanwil menunjukkan komitmen tinggi dalam memastikan proses seleksi berjalan transparan dan profesional.

Dalam pelaksanaan tes pengamatan fisik dan kesehatan, Kanwil Kemenkumham Jabar bekerja sama dengan Kesdam III/Siliwangi dan Rumah Sakit Sariningsih untuk menjamin kualitas pemeriksaan. Tes ini mencakup berbagai aspek, seperti pengukuran tinggi dan berat badan, pemeriksaan tekanan darah, tes Tuberkulosis (TBC) dan HIV, serta inspeksi fisik untuk mendeteksi keberadaan tato dan pemeriksaan anus corong. Kerja sama dengan tenaga medis dari Rumah Sakit Sariningsih memastikan hasil pemeriksaan dilakukan dengan standar medis yang ketat dan objektif.

Para peserta terlihat antusias dan tertib mengikuti proses seleksi. Kegiatan ini merupakan salah satu tahapan penting untuk menentukan kelayakan peserta dalam menduduki posisi yang dilamar. “Pelaksanaan seleksi ini tidak hanya bertujuan untuk mendapatkan individu yang kompeten, tetapi juga yang sehat secara fisik dan mental,” ujar Kakanwil Masjuno.

Masjuno juga menegaskan pentingnya transparansi dalam setiap tahapan seleksi. “Kami memastikan bahwa seluruh proses dilakukan secara profesional dan adil. Semua peserta memiliki kesempatan yang sama untuk menunjukkan kemampuan terbaik mereka. Ini adalah bagian dari komitmen kami untuk merekrut sumber daya manusia yang berkualitas dan berintegritas,” tambahnya.

Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Bidang ini diharapkan dapat menghasilkan pegawai yang tidak hanya kompeten, tetapi juga mampu mendukung misi Kemenkumham Jawa Barat. Proses yang dilakukan secara terbuka dan profesional di bawah pengawasan langsung Kakanwil menjadi bukti nyata integritas institusi dalam perekrutan pegawai.

(Red/Doc:Iqbal/Mubal)

BANDUNG – Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat (Kanwil Kemenkumham Jabar) pada siang hari ini melaksanakan Rapat Harmonisasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kota Depok secara virtual melalui Zoom Meeting bersama Pemerintah Daerah Kota Depok (Rabu, 20/11/2024).

Dari ruang rapat Ismail Saleh, Kanwil Jabar, Kepala Subbidang FPPHD Suhartini bersama para Perancang PUU Kanwil Jabar melaksanakan rapat pembahasan secara daring bersama Perangkat Daerah Pemkot Depok membahas Raperda tentang Penyertaan Modal oleh Pemkot Depok kepada Perusahaan Perseroan Daerah Air Minum Tirta Asasta Kota Depok Tahun 2026-2030.

Dalam sambutan oleh Kasubid Suhartini disampaikan bahwa Raperda Penyertaan Modal ini merupakan tanggung jawab Pemda untuk memenuhi modal dasar yang ditetapkan dalam Perda Pendirian Perusahaan Daerah Kota Depok tersebut. Selain itu materi muatan dari Raperda tersebut harus dilaksanakan secara konsisten sebagai komitmen dari Pemkot Depok sesuai PP Nomor 54 tahun 2017 dan PP Nomor 12 Tahun 2019.

Sementara itu Pemkot Depok selaku pemrakarsa Raperda ini menyampaikan bahwa Raperda ini disusun untuk melanjutkan Perda Penyertaan Modal sebelumnya di periode tahun 2021 s/d 2025. Tim Penilai dari Pemkot Depok juga menyatakan bahwa perpanjangan penyertaan modal dilakukan karena Perusahaan Daerah ini dinilai layak berdasarkan beberapa kajian yang dilakukan seperti kajian investasi, kajian penyertaan modal dan kajian rencana bisnis.

(Red/foto: Aul)

Jakarta - Kemenkumham Jabar melalui Analis Kekayaan Intelektual Muda Aditya Amarullah hari ini (Rabu, 20/11/2024) mengikuti Pembentukan Organisasi Profesi Jabatan Fungsional di Bidang Kekayaan Intelektual yang digagas Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum R.I. Bertempat di Hotel Santika Premiere Hayam Wuruk Jakarta. Jl. Hayam Wuruk No.125, RT.5/RW.6, Mangga Besar, Kec. Taman Sari, Kota Jakarta Barat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta serta diikuti 180 orang peserta yang berasal dari Pemeriksa Paten, Pemeriksa Merek, Pemeriksa Desain Industri dan Perwakilan Analis Kekayaan Intelektual pada Seluruh Kantor Wilayah Kementerian Hukum.

Hal ini sesuai arahan Kepala Kantor Wilayah Masjuno dan sejalan dengan kebijakan Menteri Hukum Supratman Andi Agtas yaitu upaya Kemenkumham memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat yang ditindaklanjuti oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Andrieansjah melalui Kepala Bidang Pelayanan Hukum Ave Maria Sihombing, Kepala Sub Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual, Dona Prawisuda. 

Ketua Tim Kerja Sumber Daya Manusia DJKI Idris Yushardy menyampaikan dalam laporannya bahwa kegiatan ini tidak hanya menghadirkan materi dari para narasumber, tetapi juga akan berfokus pada beberapa agenda utama, seperti pengenalan Calon Ketua IPAKI Indonesia, proses pemilihan dan pengukuhan Ketua IPAKI Indonesia, serta pembentukan struktur organisasi, penentuan tugas dan fungsi, serta penyusunan rencana kerja organisasi.

Pembentukan Organisasi Profesi Jabatan Fungsional di Bidang Kekayaan Intelektual dibuka secara resmi oleh Plt. Sekretaris Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Anggoro Dasananto menyampaikan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual sebagai Instansi Pembina Jabatan Fungsional di Bidang Kekayaan Intelektual memiliki beberapa kewajiban dan salah satunya adalah memfasilitasi pembentukan organisasi profesi. Pembentukan organisasi profesi diatur melalui Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 1 Tahun 2023, sehingga kami berharap organisasi jabatan fungsional di bidang KI dapat segera dibentuk guna meningkatkan profesionalisme pegawai.

Organisasi profesi Jabatan Fungsional di bidang Kekayaan Intelektual dalam rangka Musyawarah Nasional Ikatan Pemeriksa dan Analis Kekayaan Intelektual (IPAKI) merupakan perkumpulan orang-orang yang memiliki keahlian dan profesi yang sama, yang didirikan dan diurus untuk mengembangkan profesionalisme dan mencapai tujuan bersama. IPAKI memiliki beberapa peran, diantaranya yaitu

1. Mengembangkan profesionalisme dan etika profesi;
2. Membina kode etik dan kode perilaku profesi;
3. Melindungi kepentingan publik dan profesional;
4. Menerapkan standar pelatihan dan etika profesi; dan
5. Memberikan sertifikasi profesional.

Sejalan dengan hal tersebut, maka pembentukan Organisasi Profesi Jabatan Fungsional di Bidang Kekayaan Intelektual diharapkan dapat sejalan dengan tujuan utama Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual untuk menjadi “World Class IP Office”. 

Selanjutnya kegiatan dilanjutkan dari Paparan narasumber dari organisasi profesi jabatan fungsional lainnya seperti Perwakilan Ikatan Perancang Peraturan Perundang-undangan Indonesia (IP3I), Perwakilan Persatuan Jaksa Indonesia (PERSAJA), Perwakilan Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) serta Perwakilan dari Perkumpulan Analis Imigrasi Indonesia (PERANIM).

(red/foto : Adt).