Bandung - Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat, Masjuno, pada Rabu (20/11/2024), meninjau langsung pelaksanaan hari pertama Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) yang meliputi tes pengamatan fisik, kesehatan, dan psikotes. Kegiatan ini berlangsung di Hotel Karang Setra, dengan total peserta sebanyak 1.200 orang. Kehadiran Kakanwil menunjukkan komitmen tinggi dalam memastikan proses seleksi berjalan transparan dan profesional.

Dalam pelaksanaan tes pengamatan fisik dan kesehatan, Kanwil Kemenkumham Jabar bekerja sama dengan Kesdam III/Siliwangi dan Rumah Sakit Sariningsih untuk menjamin kualitas pemeriksaan. Tes ini mencakup berbagai aspek, seperti pengukuran tinggi dan berat badan, pemeriksaan tekanan darah, tes Tuberkulosis (TBC) dan HIV, serta inspeksi fisik untuk mendeteksi keberadaan tato dan pemeriksaan anus corong. Kerja sama dengan tenaga medis dari Rumah Sakit Sariningsih memastikan hasil pemeriksaan dilakukan dengan standar medis yang ketat dan objektif.

Para peserta terlihat antusias dan tertib mengikuti proses seleksi. Kegiatan ini merupakan salah satu tahapan penting untuk menentukan kelayakan peserta dalam menduduki posisi yang dilamar. “Pelaksanaan seleksi ini tidak hanya bertujuan untuk mendapatkan individu yang kompeten, tetapi juga yang sehat secara fisik dan mental,” ujar Kakanwil Masjuno.

Masjuno juga menegaskan pentingnya transparansi dalam setiap tahapan seleksi. “Kami memastikan bahwa seluruh proses dilakukan secara profesional dan adil. Semua peserta memiliki kesempatan yang sama untuk menunjukkan kemampuan terbaik mereka. Ini adalah bagian dari komitmen kami untuk merekrut sumber daya manusia yang berkualitas dan berintegritas,” tambahnya.

Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Bidang ini diharapkan dapat menghasilkan pegawai yang tidak hanya kompeten, tetapi juga mampu mendukung misi Kemenkumham Jawa Barat. Proses yang dilakukan secara terbuka dan profesional di bawah pengawasan langsung Kakanwil menjadi bukti nyata integritas institusi dalam perekrutan pegawai.

(Red/Doc:Iqbal/Mubal)

BANDUNG – Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat (Kanwil Kemenkumham Jabar) pada siang hari ini melaksanakan Rapat Harmonisasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kota Depok secara virtual melalui Zoom Meeting bersama Pemerintah Daerah Kota Depok (Rabu, 20/11/2024).

Dari ruang rapat Ismail Saleh, Kanwil Jabar, Kepala Subbidang FPPHD Suhartini bersama para Perancang PUU Kanwil Jabar melaksanakan rapat pembahasan secara daring bersama Perangkat Daerah Pemkot Depok membahas Raperda tentang Penyertaan Modal oleh Pemkot Depok kepada Perusahaan Perseroan Daerah Air Minum Tirta Asasta Kota Depok Tahun 2026-2030.

Dalam sambutan oleh Kasubid Suhartini disampaikan bahwa Raperda Penyertaan Modal ini merupakan tanggung jawab Pemda untuk memenuhi modal dasar yang ditetapkan dalam Perda Pendirian Perusahaan Daerah Kota Depok tersebut. Selain itu materi muatan dari Raperda tersebut harus dilaksanakan secara konsisten sebagai komitmen dari Pemkot Depok sesuai PP Nomor 54 tahun 2017 dan PP Nomor 12 Tahun 2019.

Sementara itu Pemkot Depok selaku pemrakarsa Raperda ini menyampaikan bahwa Raperda ini disusun untuk melanjutkan Perda Penyertaan Modal sebelumnya di periode tahun 2021 s/d 2025. Tim Penilai dari Pemkot Depok juga menyatakan bahwa perpanjangan penyertaan modal dilakukan karena Perusahaan Daerah ini dinilai layak berdasarkan beberapa kajian yang dilakukan seperti kajian investasi, kajian penyertaan modal dan kajian rencana bisnis.

(Red/foto: Aul)

Jakarta - Kemenkumham Jabar melalui Analis Kekayaan Intelektual Muda Aditya Amarullah hari ini (Rabu, 20/11/2024) mengikuti Pembentukan Organisasi Profesi Jabatan Fungsional di Bidang Kekayaan Intelektual yang digagas Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum R.I. Bertempat di Hotel Santika Premiere Hayam Wuruk Jakarta. Jl. Hayam Wuruk No.125, RT.5/RW.6, Mangga Besar, Kec. Taman Sari, Kota Jakarta Barat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta serta diikuti 180 orang peserta yang berasal dari Pemeriksa Paten, Pemeriksa Merek, Pemeriksa Desain Industri dan Perwakilan Analis Kekayaan Intelektual pada Seluruh Kantor Wilayah Kementerian Hukum.

Hal ini sesuai arahan Kepala Kantor Wilayah Masjuno dan sejalan dengan kebijakan Menteri Hukum Supratman Andi Agtas yaitu upaya Kemenkumham memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat yang ditindaklanjuti oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Andrieansjah melalui Kepala Bidang Pelayanan Hukum Ave Maria Sihombing, Kepala Sub Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual, Dona Prawisuda. 

Ketua Tim Kerja Sumber Daya Manusia DJKI Idris Yushardy menyampaikan dalam laporannya bahwa kegiatan ini tidak hanya menghadirkan materi dari para narasumber, tetapi juga akan berfokus pada beberapa agenda utama, seperti pengenalan Calon Ketua IPAKI Indonesia, proses pemilihan dan pengukuhan Ketua IPAKI Indonesia, serta pembentukan struktur organisasi, penentuan tugas dan fungsi, serta penyusunan rencana kerja organisasi.

Pembentukan Organisasi Profesi Jabatan Fungsional di Bidang Kekayaan Intelektual dibuka secara resmi oleh Plt. Sekretaris Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Anggoro Dasananto menyampaikan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual sebagai Instansi Pembina Jabatan Fungsional di Bidang Kekayaan Intelektual memiliki beberapa kewajiban dan salah satunya adalah memfasilitasi pembentukan organisasi profesi. Pembentukan organisasi profesi diatur melalui Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 1 Tahun 2023, sehingga kami berharap organisasi jabatan fungsional di bidang KI dapat segera dibentuk guna meningkatkan profesionalisme pegawai.

Organisasi profesi Jabatan Fungsional di bidang Kekayaan Intelektual dalam rangka Musyawarah Nasional Ikatan Pemeriksa dan Analis Kekayaan Intelektual (IPAKI) merupakan perkumpulan orang-orang yang memiliki keahlian dan profesi yang sama, yang didirikan dan diurus untuk mengembangkan profesionalisme dan mencapai tujuan bersama. IPAKI memiliki beberapa peran, diantaranya yaitu

1. Mengembangkan profesionalisme dan etika profesi;
2. Membina kode etik dan kode perilaku profesi;
3. Melindungi kepentingan publik dan profesional;
4. Menerapkan standar pelatihan dan etika profesi; dan
5. Memberikan sertifikasi profesional.

Sejalan dengan hal tersebut, maka pembentukan Organisasi Profesi Jabatan Fungsional di Bidang Kekayaan Intelektual diharapkan dapat sejalan dengan tujuan utama Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual untuk menjadi “World Class IP Office”. 

Selanjutnya kegiatan dilanjutkan dari Paparan narasumber dari organisasi profesi jabatan fungsional lainnya seperti Perwakilan Ikatan Perancang Peraturan Perundang-undangan Indonesia (IP3I), Perwakilan Persatuan Jaksa Indonesia (PERSAJA), Perwakilan Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) serta Perwakilan dari Perkumpulan Analis Imigrasi Indonesia (PERANIM).

(red/foto : Adt).

Bandung – Kemenkumham Jabar laksanakan Verifikasi Data Dukung B12 untuk Rencana Kerja Reformasi Birokrasi Tahunan ini merupakan hari ke-3 dari 4 hari yang dijadwalkan sampai dengan hari kamis besok. Kegiatan Verifikasi Data Dukung B12 ini dilaksanakan dalam rangka memastikan keberhasilan pelaksanaan Rencana Kerja Tahunan Reformasi Birokrasi (RKT-RB) B12 di lingkungan Kemenkumham Jabar. 

Tim Reformasi Birokrasi Kanwil Kemenkumham Jabar pada hari ini (Rabu, 20/11/2024) melakukan Verifikasi Data Dukung B12 untuk Rencana Kerja Reformasi Birokrasi Tahunan kepada 12 satuan kerja di lingkungan Kemenkumham Jabar yang dilakukan secara Hybrid baik itu Onsite maupun Daring. 

Tim RB Kanwil Kemenkumham Jabar dalam pelaksanaan Verifikasi Data Dukung B12 untuk Rencana Kerja Reformasi Birokrasi Tahunan memberikan bimbingan dan masukan kepada perwakilan setiap satuan kerja dilingkungan Kanwil Kemenkumham Jabar untuk memastikan kelengkapan dan keabsahan validitas data dukung yang telah dikumpulkan. Kegiatan ini sekaligus sebagai ajang evaluasi bagi setiap satuan kerja, sehingga kendala dari setiap satuan kerja dapat diidentifikasi dan diselesaikan.

Dari kegiatan Verifikasi Data Dukung B12 ini diharapkan adanya optimalisasi pengumpulan data dukung yang dilakukan oleh para Operator RB di masing-masing satuan kerja dilingkungan Kemenkumham Jabar dan mampu memenuhi target secara maksimal dalam pemenuhan data dukung RB di tahun 2024. 

(red/foto : Adb).

BANDUNG-Menindaklanjuti arahan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat Masjuno yang diteruskan oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Andrieansjah kepada jajarannya. Kanwil Kemenkumham Jabar laksanakan Kegiatan Penyuluhan Hukum didi SMK Puragabaya Bandung mengenai Meningkatkan Kesadaran Hukum Pelajar, bagaimana mencegah terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh pelajar, dan Pengenalan LPKA dilaksanakan oleh JFT Penyuluh Hukum pada hari Selasa tanggal 19 November 2024.

Kegiatan ini dilaksanakan dilatarbelakangi keprihatinan terhadap kasus-kasus kenakalan remaja dan anak sekolah yang akhir-akhir ini sering terjadi, karena semakin maraknya kasus pelanggaran hukum salah satunya kekerasan seksual di kalangan remaja, Penyuluh Hukum merasa perlu untuk memberikan informasi sekaligus mengedukasi siswa/i serta guru di sekolah agar bisa meningkatkan kesadaran hukum dan juga mengedukasi siswa/i disekolah mengenai aspek hukum dari kekerasan seksual yang kerap dilakukan oleh pelaku dan/atau menimbulkan korban dari kelompok remaja.

Adapun informasi hukum yg disampaikan oleh Penyuluh Hukum adalah mengenai Menciptakan Kesadaran Hukum, Mencegah Bullying, Bahaya Narkotika dan UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual, hingga pengenalan mengenai LPKA dengan peserta yang terdiri dari siswa/i di SMK Puragabaya Bandung.

Pada kesempatan ini, Penyuluh Hukum menekankan topik mengenai informasi hukum berkaitan tindak pelanggaran hukum yang biasanya dilakukan oleh anak, sanksi pidana atas tindak pidana yang dilakukan oleh anak, bagaimana cara membangun kesadaran hukum, serta perkenalan salah satu Satuan Kerja di Lingkungan Kemenkumham Jabar yang berkaitan dengan anak yaitu Lembaga Pembinaan Khusus Anak

Penyuluh Hukum juga mengingatkan para pelajar untuk lebih mengedepankan pendidikannya dalam menunjang masa depan mereka, semoga kenakalan remaja yang ada saat ini bisa ditekan, remaja bisa lebih produktif dan sukses untuk meraih apa yang dicita-citakan tanpa melakukan tawuran dan kekerasan. Sehingga dapat membawa dampak positif pada masyarakat secara keseluruhan. Pelajar yang sadar hukum akan menjadi warga negara yang bertanggung jawab, menghargai peraturan yang ada, dan berkontribusi pada pembangunan masyarakat yang lebih baik.

Setelah pemaparan materi, kegiatan dilanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab. Beberapa pertanyaan yang ditanyakan oleh siswa/i dari SMK Puragabaya Bandung diantaranya apa saja jenis tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak yang berhdapan dengan hukum dan ditahan di LPKA hingga bagaimana cara untuk berani dan melawan jika mengalami kejahatan dan tindakan kekerasan.