Ciamis, 21 Juni 2024 – Panitia Pengawasan Bantuan Hukum Tingkat Daerah (Panwasda) melakukan monitoring dan evaluasi (monev) terhadap pelaksanaan bantuan hukum di empat kabupaten, yaitu Ciamis, Tasikmalaya, Kota Tasikmalaya, dan Garut, pada tanggal 20-21 Juni 2024, Monev ini dilakukan untuk memastikan bahwa penyaluran dana bantuan hukum tepat sasaran, efektif, dan efisien, serta sesuai dengan pelaporan yang dilakukan oleh Organisasi Pemberi Bantuan Hukum (OPBH) pada Sistem Informasi Database Bantuan Hukum.
Tim Panwasda melakukan wawancara dengan para penerima bantuan hukum untuk mengetahui apakah mereka benar-benar didampingi oleh OPBH selama proses persidangan dan apakah mereka dikenakan biaya oleh OPBH.
Pada tanggal 20 Juni, tim Panwasda mengunjungi Lapas Ciamis dan Lapas Tasikmalaya untuk menemui para penerima bantuan hukum dari PBH Peradi Ciamis dan Tasikmalaya. Tim Panwasda juga mengunjungi rumah dua penerima bantuan hukum dari PBH GP Ansor Tasikmalaya.
Pada tanggal 21 Juni, tim Panwasda mengunjungi Kabupaten Tasikmalaya dan Garut untuk menemui para penerima bantuan hukum dari PBH Panglima Tasikmalaya dan YLBHP Guntur Garut. Tim Panwasda mengunjungi para penerima bantuan hukum di rumah mereka dan di tempat kerja mereka.
Hasil monev akan digunakan oleh Panwasda untuk memberikan rekomendasi kepada OPBH dan kepada instansi terkait lainnya untuk meningkatkan kualitas layanan bantuan hukum, tim Panwasda menemukan bahwa Sebagian besar penerima bantuan hukum di damping oleh OPBH selama proses persidangan
Panwasda berharap dengan adanya monev ini, kualitas layanan bantuan hukum di Indonesia akan semakin meningkat.
