Bandung - (Jumat, 21/06/2024). Bertempat di Ruang Rapat Romli Atmasasmita, Tim Sekretariat Indeks Reformasi Hukum (IRH) Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat menerima konsultasi Tim Kerja Penilaian IRH Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor. Hadir pula dalam kegiatan konsultasi tersebut Plh Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Kepala Subbid FPPHD, serta Perancang Peraturan Perundang-undangan Zonasi Kabupaten Bogor.
Plh. Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Harun Surya menyambut baik kedatangan Tim Kerja Penilaian IRH Kabupaten Bogor. Dalam sambutannya disampaikan bahwa Penilaian IRH ini menjadi tugas dari Kementerian Hukum dan HAM yang di dalamnya terdapat berbagai variabel serta indikator yang harus dipenuhi oleh Pemerintah Daerah. Selain itu disampaikan pula bahwa Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat juga siap membantu Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor dalam pemenuhan data dukung khususnya yang berkaitan dengan Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah maupun Rancangan Peraturan Kepala Daerah.
Acara dilanjutkan dengan penyampaian maksud dan tujuan Tim Kerja Penilaian IRH Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor melakukan konsultasi dimaksud, yaitu untuk menyampaikan progres pengumpulan data dukung serta kekurangannya. Sampai dengan saat konsultasi, dari beberapa data dukung yang telah dikumpulkan masih terdapat beberapa kekurangan kelengkapan berkas permohonan dan pelaksanaan rapat Harmonisasi.
Perlu diketahui bahwa dalam Penilaian Indeks Reformasi Hukum (IRH) Tahun 2024 ini terdapat 4 (empat) variabel dan 10 (sepuluh) indikator yang harus dipenuhi oleh Pemerintah Daerah dengan data dukung kegiatan yang telah dilaksanakan pada Tahun 2023. Keempat variabel tersebut yaitu (i) tingkat Koordinasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk melakukan harmonisasi regulasi/memperkuat koordinasi untuk melakukan harmonisasi regulasi, (ii) kompetensi Perancang Peraturan Perundang-undangan (legal drafter) yang berkualitas, (iii) kualitas re-regulasi atau deregulasi berbagai peraturan perundang-undangan berdasarkan hasil reviu, dan (iv) penataan database peraturan perundang-undangan. Data dukung dari 4 (empat) Variabel tersebut diunggah ke dalam Aplikasi Penilaian IRH melalui laman irh.kemenkumham.go.id.
Bulan juni merupakan masa pengunggahan data dukung oleh Tim Kerja Penilaian IRH Pemerintah Daerah serta verifikasi atas data dukung yang diunggah oleh Tim Sekretariat Indeks Reformasi Hukum (IRH) Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM. Hasil dari Verifikasi tersebut kemudian ditindaklanjuti oleh Tim Asesor Penilaian IRH Pemerintah Daerah untuk melakukan penilaian mandiri, sebelum dilakukan penyampaian (submit) kepada Tim Penilaian IRH tingkat Pusat.
Atas konsultasi yang dilakukan, Tim Sekretariat Indeks Reformasi Hukum (IRH) Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat melakukan verifikasi terhadap data dukung yang telah dikumpulkan serta menyampaikan kekurangan yang ditemukan.
Adapun beberapa kekurangan yang disampaikan yaitu masih belum lengkapnya data dukung terkait pelaksanaan Harmonisasi khususnya Rapat Harmonisasi, masih belum sesuainya data dukung sertifikat Pendidikan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan pada indikator daftar perancang peraturan perundang-undangan, dan belum ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang terkait daftar capaian target analisis dan evaluasi dan daftar inventaris pejabat Analis Hukum. Penyampaian kekurangan data dukung tersebut diharapkan dapat diperbaiki segera oleh Tim Kerja Penilaian IRH Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor mengingat waktu pengunggahan data dukung akan segera berakhir.
(red/foto : Adb).
