Bandung – Senin (29/07/24) Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat turut hadir dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Jawa Barat yang dilaksanakan di Ruang Sidang Paripurna DPRD Provinsi Jawa Barat. Sebagai intansi vertikal turut hadir juga, Kepala Bidang Hukum Kemenkumham Jabar, Lina Kurniasari.
Kegiatan ini dibuka oleh Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, Taufik Hidayat. “Namun demikian, dikarenakan Badan Anggaran masih memerlukan waktu pembahasan secara mendalam. Maka rapat paripurna penandatanganan nota kesepakatan bersama antara gubernur dan DPRD atas Rancangan KUA PPAS TA 2025 dilakukan hari ini,” kata Taufik Hidayat yang kemudian dilanjutkan dengan pembacaan draft Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2025.
Dalam acara tersebut, penandatanganan Nota Kesepakatan Bersama antara Gubernur dan DPRD atas KUA dan PPAS Provinsi Jawa Barat Tahun 2025 menjadi salah satu agenda utama. Penandatanganan ini menandakan komitmen bersama dalam perencanaan anggaran untuk tahun mendatang, dengan harapan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Jawa Barat melalui pengelolaan anggaran yang tepat dan efisien.
Pj. Gubernur Jawa Barat, Bey Machmudin, menyampaikan sambutan yang memaparkan ikhtisar APBD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025. Dalam sambutannya, Bey Machmudin mengungkapkan bahwa pendapatan daerah diestimasi sebesar Rp. 29,93 triliun, penerimaan pembiayaan daerah sebesar Rp. 424,58 miliar, belanja daerah sebesar Rp. 29,74 triliun, dan pengeluaran pembiayaan daerah sebesar Rp. 616,81 miliar. Total volume APBD Provinsi Jawa Barat untuk tahun 2025 mencapai Rp. 30,35 triliun.
“Dalam kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada seluruh pimpinan, dan jajarannya yang telah memberikan perhatian serta kerja kerasnya. Sehingga Rancangan KUA-PPAS TA 2025 dapat dicapai dan dilaksanakan,” pungkasnya.
Bey Machmudin menekankan pentingnya pengelolaan anggaran yang transparan dan akuntabel. Ia juga mengajak seluruh pihak untuk terus berkoordinasi dan berkolaborasi dalam mewujudkan berbagai program pembangunan yang telah direncanakan. Didalamnya ada juga program yang diprioritaskan, satu diantaranya BIJB Kertajati, persoalan sampah. Kemudian di sektor pendidikan pun menjadi prioritas, yaitu penanganan stunting yang dimana menjadi program prioritas.
