TASIKMALAYA – Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat (Kanwil Kemenkumham Jabar) pada hari ini melaksanakan kegiatan Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan Teknis (Bindalwasnis) Keimigrasian dalam rangka pemenuhan Rencana Aksi (Renaksi) B06 Divisi Keimigrasian Tahun 2024 tentang “Meningkatnya Kasus TPPO dan TPPM Lintas Negara” dan “Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian Belum Optimal”, terhadap Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Tasikmalaya (Kamis, 06/06/2024).
Kegiatan dilaksanakan oleh Kepala Divisi Keimigrasian Yayan Indriana, Plt. Kabid Inteldakim Vera Widjajanti, Kasubbid Penindakan Keimigrasian Arif Hidayat, serta jajaran pegawai Divisi Keimigrasian bersama dengan Kepala Kanim Tasikmalaya Surjono beserta jajarannya.
Kasubid Arif Hidayat menyampaikan bahwa kegiatan Bindalwasnis ini dilaksanakan dalam rangka memonitoring pelaksanaan implementasi Renaksi Bidang Inteldakim pada B06 TA 2024. Adapun butir-butir isu permasalahan tusi yang harus dipenuhi oleh Kantor Imigrasi, adalah seperti pelaksanaan kegiatan Desa Binaan Imigrasi berupa penyuluhan (edukasi terhadap masyarakat), fasilitasi pembentukan forum komunikasi pada petugas perangkat Desa Binaan Imigrasi, serta publikasi tiap kegiatan Desa Binaan Imigrasi di media sosial.
Selain itu juga perlunya pelaksanaan kegiatan koordinasi dengan instansi terkait Pengawasan Orang Asing (kegiatan dapat berupa pelaksanaan kegiatan Tim PORA ataupun kegiatan koordinasi lainnya yang melibatkan pengawasan Orang Asing dengan instansi lain).
Jajaran Kanim Tasikmalaya menyampaikan bahwa mereka terus berkoordinasi dengan Desa Binaan Imigrasi yaitu Desa Sukamanah, Desa Cigalontang Kecamatan Singaparna yang merupakan kantong Pekerja Migran Indonesia (PMI) di wilayah kerja Kanim Tasikmalaya, selain itu di wilayah Tasikmalaya lulusan SMK diarahkan untuk mengikuti pelatihan di LPK untuk bisa bekerja di Luar Negeri.
Dengan terlaksananya kegiatan Bindalwasnis Keimigrasian pada Kanim Tasikmalaya dalam rangka pemenuhan Rencana Aksi periode B06 Divisi Keimigrasian Bidang Intelijen dan Penindakan Keimigrasian TA 2024 tentang poin “Meningkatnya Kasus TPPO dan TPPM Lintas Negara” dan poin “Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian Belum Optimal”. Diharapkan agar Kanim Tasikmalaya dapat segera menyelesaikan poin-poin kegiatan dimaksud.
(Red/foto: Divisi Keimigrasian)
