SERAH TERIMA JABATAN DAN PISAH SAMBUT KEPALA KANTOR KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA BARAT

SERAH TERIMA JABATAN DAN PISAH SAMBUT KEPALA KANTOR KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA BARAT

SERAH TERIMA JABATAN DAN PISAH SAMBUT KEPALA KANTOR

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA BARAT

 

Bandung – 29 Juni 2012, bertempat di Aula Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat berlangsung acara serah terima jabatan dari M. Nasir Almi kepada Drs. I Wayan Kusmiantha Dusak. Acara dihadiri Sekjen Kementerian

Membuka Sosialisasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Membuka Sosialisasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Membuka Sosialisasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan


Setelah 39 tahun malang melintang di dunia birokrasi pemerintahan, Hari Kamis, tepat tanggal 28 Juni 2012 merupakan acara terakhir di luar kota yang dihadiri Bapak Nasir Almi, S.H., M.M., selaku Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM. Bahwa dalam

Peran Strategis Perancang Peraturan Perundang-Undangan

Peran Strategis Perancang Peraturan Perundang-Undangan


Proses Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan Keterlibatan Perancang Peraturan Perundang-Undangan

 

 Pada tanggal 12 Agustus 2011 yang lalu, Pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU No.12/2011). UU N0. 12/2011 ini secara otomatis menggantikan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan

JAJAK PENDAPAT TIM PERUMUS RUU TENTANG SISTEM PERADILAN ANAK KOMISI III DPR RI DI JAWA BARAT

JAJAK PENDAPAT TIM PERUMUS RUU TENTANG SISTEM PERADILAN ANAK KOMISI III DPR RI DI JAWA BARAT

JAJAK PENDAPAT TIM PERUMUS RUU TENTANG SISTEM PERADILAN ANAK

KOMISI III DPR RI DI JAWA BARAT

 

Bandung– 18 Juni 2012, bertempat di Ruang Rapat Herman Sudjanadiwirja Mapolda Jawa Barat berlangsung acara jajak pendapat mengenai RUU tentang Sistem Peradilan Anak yang dihadiri oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM

KAKANWIL JABAR RESMIKAN CENTRA PELAYANAN HUKUM DAN HAM BOGOR

KAKANWIL JABAR RESMIKAN CENTRA PELAYANAN

HUKUM DAN HAM BOGOR

 

Pembentukan Centra Pelayanan Hukum dan HAM Bogor dimaksudkan untuk mendekatkan pelayanan hukum yang cepat, efektif, dan efisien kepada masyarakat sehingga para pemohon baik unsur Notaris maupun masyarakat pada umumnya di wilayah II Bogor, yaitu Kabupaten Cianjur, Kabupaten Sukabumi, Kota Sukabumi, Kabupaten

Search Mobile