KANWIL : IMPLEMENTASIKAN MOU DENGAN PEMDA KAB/KOTA
Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat akan lebih intensif untuk mengimplemantasikan MoU yang sudah ditandatangani antara Kementerian Hukum dan HAM dengan Pemerintah Provinsi maupun Kabupaten/Kota di Jawa Barat. MoU dengan Nomor: M.HH-02.HM.03.02 Tahun 2010tentang Peningkatan Perlindungan
KANWIL TAWARKAN TENAGA PERANCANG PERUNDANG-UNDANGAN
Untuk lebih menghasilkan produk perundang-undangan yang berkualitas khususnya yang berhubungan dengan produk hukum daerah seperti Peraturan Daerah atau Peraturan Bupati. Kanwil Kementerian Hukum dan Ham Jawa Barat melalui Divisi Pelayanan Hukum dan HAM menawarkan tenaga perancang perundang-undangan kepada para pemerintahan daerah di Jawa Barat.
PELANTIKAN NOTARIS BARU DAN NOTARIS PENGGANTI PADA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
JAWA BARAT
Bandung– 25 Juli 2012 bertempat ruang rapat Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat dilaksanakan pelantikan Notaris dan Notaris Pengganti yang dilantik langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat I Wayan
PEMBUATAN PERDA HARUS MENJADI KERJA PROFESIONAL
Sebagai negara hukum, maka seluruh keputusan harus didasarkan kepada aturan hukum yang berlaku. Pembuatan hukum terutama Peraturan Daerah (Perda) harusnya menjadi pekerjaan yang dilakukan secara sungguh-sungguh dan dilaksanakan oleh orang yang mempunyai keahlian alias profesional. Hal ini menjadi penting karena pembuatan Perda menjadi pekerjaan
SOSIALISASI SEKJEN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI MENGENAI IMPLEMENTASI PROGRAM AKSI
PADA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA BARAT
Bandung– 13 Juli 2012, bertempat di Aula Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat, Sekjen Kementerian Hukum dan HAM RI Bambang Rantam memberikan pengarahan (sosialisasi) mengenai implementasi program
