CIREBON - Kepala Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat, Heru Tjondro hari ini kunjungi Kantor Imigrasi Kelas I TPI Cirebon dalam rangka memberikan Pembinaan, Pengendalian, Teknis (Bindalwasnis) Keimigrasian, serta monitoring dan evaluasi Target Kinerja B09 untuk Satuan Kerja Imigrasi di wilayah Jawa Barat (Kamis, 26/08/2021).
Dihadapan Kepala Kantor
CIREBON- Penyebab terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban adalah akibat belum dilaksanakannya deteksi dini dengan maksimal, hal tersebut berdampak terhadap munculnya berita-berita negatif tentang Pemasyarakatan. Deteksi dini ganggunan keamanan dan ketertiban, Berantas Narkoba, dan Sinergitas dengan Aparat Penegak Hukum (APH) lain dengan tiga kunci ini yang selalu digaungkan oleh Dirjen Pemasyarakatan,
CIBINONG – (Kamis, 26/08/2021). Salah satu upaya Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang serta Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme bagi Notaris adalah dengan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ). Notaris sebagai pihak pelapor dalam melakukan PMPJ wajib mengidentifikasi, melakukan verifikasi dan melakukan pemantauan untuk memastikan transaksi sesuai dengan profil
BEKASI - Dalam rangka mendorong jajaran Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan dan Keimigrasian untuk memaksimalkan survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan Indeks Persepsi Korupsi (IPK), Kepala Bidang (Kabid) HAM Kanwil Kemenkumham Jawa Barat Hasbulllah Fudail melakukan monitoring dan diskusi tentang pelaksanaan dan hasil survei IKM dan IPK di Balai Pemasyarakatan (Bapas) Bekasi (Rabu, 25/08/2021).
TASIKMALAYA- Sehubungan surat Sekretaris Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM Nomor MI.1-OT.04.01-013 tanggal 19 Agustus 2021 terkait dengan peninjauan lapangan dan verifikasi data dalam rangka tindak lanjut usulan dan rekomendasi peningkatan kelas Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Tasikmalaya menjadi Kelas I, Tim Direktorat Jenderal Imigrasi dengan didampingi Plt.
