Jakarta – (Selasa, 09/10/2024) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusi Jawa Barat di bawah Pimpinan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Barat, Masjuno, hadiri kegiatan penguatan satuan kerja dalam rangka pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) yang berlangsung di Hotel Grand Mercure Kemayoran, Jakarta.
Acara ini dihadiri langsung oleh sejumlah pejabat penting seperti Staf Ahli Bidang Penguatan Reformasi Birokrasi, Kepala Biro Perencanaan, Sekretaris Direktorat Jenderal Imigrasi, serta Inspektur Wilayah VI. Selain itu, 16 satuan kerja yang diusulkan untuk mendapatkan predikat WBBM turut serta dalam kegiatan ini.
Juga turut hadir perwakilan dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Barat, Kepala Divisi Administrasi, Itun Wardatul Hamro, Kepala Bagian Program dan Humas, Archie Tigor Mangunsong, Kepala Sub Bagian Program Dan Pelaporan, Erwin Wiryawan, dan Kepala Subbagian Humas, Reformasi Birokrasi dan Teknologi Informasi, Ginni Dewi Ridhawati
Sandi Andaryadi, Sekretaris Direktorat Jenderal Imigrasi, dalam laporannya menyampaikan bahwa dari 20 satuan kerja yang mengikuti proses seleksi, 16 satuan kerja berhasil lolos seleksi administrasi dan berkesempatan mengikuti penguatan ini. Acara tersebut juga menjadi ajang persiapan dan latihan untuk desk evaluasi WBBM yang akan datang. Harapannya, tahun ini Kemenkumham mampu mencetak sejarah dengan meraih predikat WBBM yang lebih banyak.
Staf Ahli Menteri Bidang Penguatan Reformasi Birokrasi, Asep Kurnia memberikan arahan terkait persiapan desk evaluasi dan verifikasi lapangan. Beliau menegaskan pentingnya kesiapan dalam pemaparan materi yang didampingi oleh konsultan, serta pentingnya menjaga kesederhanaan dan kewajaran dalam menghadapi desk evaluasi. Verifikasi lapangan juga menjadi tahap krusial yang akan dipantau oleh tim Kementerian PAN-RB melalui metode Mistery Shopper.
Di akhir sesi pengarahan, konsultan dari PT. Rekonesia, membahas evaluasi Zona Integritas dari tiap satuan kerja yang diusulkan WBBM, termasuk evaluasi khusus untuk Kanwil Jabar. Catatan penting meliputi keselarasan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Perjanjian Kinerja (PK), pemenuhan indikator kinerja "Smart," serta perlunya fitur tracking pengaduan yang lebih terperinci. Ade juga menyoroti pentingnya penanganan benturan kepentingan hingga level individu yang belum maksimal.
(Red/Doc:Iqbal)
