Bandung - (Selasa, 09/07/2024) Sesuai dengan arahan Kepala kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat, Masjuno, Kepala Divisi Administrasi, Itun wardatul Hamro hadiri kegiatan Launching E-Monev Keterbukaan Informasi Publik yang di gelar di Aula Barat Gedung Sate.
Peluncuran E-Monev ini merupakan langkah strategis Komisi Informasi Jawa Barat dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas publik. Dengan sistem E-Monev, proses evaluasi dan monitoring terhadap implementasi keterbukaan informasi di berbagai instansi pemerintah diharapkan dapat berjalan lebih efektif dan efisien. Kegiatan tersebut dihadiri pula oleh sejumlah pejabat daerah seperti Ketua Komisi I DPRD Provinsi Jawa Barat Bedi Budiman, Kepala Dinas Kominfo Ika Mardiah, Ketua Komisi Informasi, Ijang Faisal, Komisioner Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat, Tim Penilai Independen monitoring dan evaluasi, serta perwakilan dari instansi pemerintah lainnya.
Kegiatan tersebut diawali dengan pemberian sambutan dari Ketua Komisi Informasi Jawa Barat, Ijang Faisal. Dalam sambutannya ia menyampaikan bahwa komisi infomasi Jawa Barat akan terus berkomitmen untuk menyelenggarakan kegiatan monitoring dan evaluasi implementasi dan keterbukaan informasi publik dengan memperbaiki berbagai aspek pendukungnya. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan dan kuantitas kepesertaan badan publik.
Sambutan selanjutnya diberikan oleh Ketua Komisi I DPRD Provinsi Jawa Barat Bedi Budiman. Dalam sambutannya ia memberikan apresiasi atas capaian indeks keterbukaan informasi di Provinsi Jawa Barat. Ia mengapresiasi hal tersebut karena capaian indeks keterbukaan informasi di provinsi Jawa Barat secara tidak langsung meringankan tugas dari anggota Dewan. “fungsi dari anggota DPRD salah satunya adalah pengawasan, jadi apabila KI bekerja dengan baik seperti ini, akan memudahkan kami di DPRD, tentang transparansi dari segenap badan lembaga yang merupakan penerima bantuan anggaran pemerintah.”
Usai Ketua Komisi I DPRD Provinsi Jawa Barat memberikan sambutan, selanjutnya giliran Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, Herman Suryatman. Dalam sambutannya ia menyampaikan “Keterbukaan Informasi Publik tahun ini harus signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat dan ini bukan hal yang mudah, indeknya KIP Jawa Barat sudah menembus 84,43 dan itu salah satu yang tertinggi di Indonesia karena average-nya diangka 80 bahkan badan publik kita ini menembus 95,53, jadi Jawa Barat ini badan publiknya sudah masuk di kategori informasi dari sebelumnya hanya 5 OPD sekarang sudah 23 OPD dari sebelumnya sangat terbatas untuk kabupaten kota sekarang sudah 14 kabupaten kota yang kategorinya informatif, demikian juga BUMD yang tadinya tidak ada sekarang ada 3 BUMD yang kategorinya informatif Saya kira ini kemajuan yang luar biasa, tapi tidak hanya sampai disitu karena titiknya adalah pada saat rakyat Jawa Barat Sejahtera”
Dengan ini pelaksanaan kegiatan launching E-Monev Launching Keterbukaan Informasi Publik Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 di tutup dengan penekanan tombol sirine serta penandatanganan pakta integritas “Pelaksanaan Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Penerapan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2024”
(Red/Doc:Iqbal)
