BANDUNG – Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat (Kanwil Kemenkumham Jabar) pada pagi hari ini mengikuti kegiatan Rapat Lanjutan Pembahasan Tanggapan dan Usulan Belanja Impor (Non PDN) Tahap 2 Di Lingkungan Kemenkumham Tahun Anggaran 2024 yang diselenggarakan secara daring melalui Zoom Meeting oleh Biro Pengelolaan Barang Milik Negara & Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Jenderal Kemenkumham RI (Senin, 26/08/2024).
Pada ruang rapat Subbagian Pengelola Keuangan & BMN, Kepala Kantor Wilayah Masjuno bersama Kepala Divisi Administrasi Itun Wardatul Hamro, Kepala Subbagian Keuangan & BMN Egga Okstrada Mulyana mengikuti jalannya rapat yang merupakan kelanjutan rapat tentang pembahasan usulan belanja impor di tanggal 22 dan 23 Agustus sebelum ini.
Dalam rapat yang dipimpin oleh Sub Koordinator Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Muda Biro Pengelolaan BMN ini dilakukan Klarifikasi dan Tanggapan terhadap Permohonan Ijin Belanja Impor (Non PDN) Tahap II yang diajukan oleh beberapa Satker Kemenkumham, termasuk Satker Jawa Barat yaitu Kanim Sukabumi, Kanim Bandung dan Kanim Cianjur.
Adapun hal – hal yang ditanyakan oleh tim Biro BMN kepada Satker – Satker antara lain meliputi jenis dan spesifikasi barang, kuantitas barang eksisting dan yang diusulkan, ketersediaan anggaran dan kegunaan barang yang diusulkan.
Diharapkan agar melalui rapat lanjutan ini Satker yang melakukan pergantian spesifikasi Barang Impor (Non PDN) melakukan pengusulan ijin Belanja Impor (Non PDN) kembali disertai dengan update spesifikasi Barang Impor (Non PDN) yang diajukan melalui Kantor Wilayah mereka.
(Red/foto: Subbag Keuangan/Aul)
