Bandung - Ketua Zona Integritas (ZI) Kanwil Kemenkumham Jabar Itun Wardatul Hamro bersama Ketua Pokja dan Perwakilan Pokja Kanwil Kemenkumham Jabar melaksanakan Rapat Persiapan Penilaian WBBM Tahun 2024 bersama Kepala Bagian Reformasi Birokrasi Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal Kemenkumham R.I Bram secara Virtual melalui Aplikasi Zoom (Selasa, 03/09/2024).
Kepala Bagian Reformasi Birokrasi Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal Kemenkumham R.I Bram menyampaikan dari 20 (dua puluh) Satuan Kerja yang mengikuti kontestasi WBBM di tahun 2024, semuanya dinyatakan lulus di tahap penilaian TPI. Untuk kedepan Tim Kemenpan RB bersama Tim TPI akan terjun langsung ke lapangan untuk melihat proses ZI di tempat para kontestan dan akan melakukan secara langsung wawancara.
Bram menambahkan ada beberapa catatan yang harus diperhatikan oleh masing-masing kontestan WBK/WBBM di tahun 2024 ini yaitu : 1. Memeriksa kembali LKE masing-masing, pastikan bisa terbaca dan tidak rusak, 2. Penuhi Data Dukung B03,B06,B09 tahun 2024 untuk memudahkan dalam proses evaluasi, sehingga gambaran Pembangunan ZI di Satuan Kerja tergambar secara utuh oleh Tim Penilai Nasional (TPN), 3. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) untuk terus dilakukan dan tidak berhenti, sehingga tergambar pelayanan yang diberikan kepada masyarakat, 4. Merespons dengan segera pengaduan di berbagai media terutama google review, 5. Melaksanakan dengan sepenuh hati komitmen, integritas dan pelayanan sehingga tidak muncul berita-berita viral yang akan mengganggu kontestasi WBBM.
Selain itu Bram meminta paparan akan dimunculkan mengacu kepada standar yang diminta oleh Tim Penilai Nasional (TPN). Bram menargetkan di tahun 2024 ini, akan ada Satuan Kerja baik Kantor Wilayah maupun Unit Pelaksana Teknis yang akan mendapatkan predikat WBBM.
Ada 7 Kriteria Penilaian Desk Evaluasi Dokumen yaitu : 1. Penilaian Komponen Pengungkit dan Komponen Hasil telah sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan oleh Permenpan RB Nomor 90 tahun 2021, 2. Pencapaian kinerja Satuan Kerja sebesar 100 % dan lebih baik dari tahun sebelumnya serta mampu menunjukan peningkatan kinerja Pelayanan Publik yang lebih baik, 3. Kemampuan Satuan Kerja menjadi Role Model dengan menjadi tempat Studi Tiru maupun replikasi Pembangunan ZI bagi Satuan Kerja lainnya, 4. Kemampuan Satuan Kerja dalam menyajikan Manajemen Risiko yang menunjukan secara komprehensif memitigasi setiap potensi terjadinya pelanggaran Integritas baik dalam Pelayanan Publik maupun dalam pelaksanaan pekerjaan dan tugas sehari-hari, 5. Kemampuan Satuan Kerja dalam menyajikan dukungan Sarana dan Prasarana yang memadai dalam peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Peningkatan Capaian Kinerja, 6. Kemampuan Satuan Kerja dalam menyajikan kualitas pembangunan Manajemen Media yang mampu mendekatkan Satuan Kerja dengan Stakeholder atau pengguna layanan, 7. Kemampuan Satuan Kerja dalam menyajikan Inovasi Layanan Publik dan Program-program unggulan yang disusun berdasarkan Manajemen Risiko serta menunjukan peningkatan kualitas layanan, capaian kinerja, mendorong capaian kinerja utama, penguatan integritas serta berbasis kebutuhan pengguna layanan.
(red/foto : Adb).
