BANDUNG-Menindaklanjuti arahan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat, Masjuno, Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Jawa Barat, Andi Taletting Langi memerintahkan Kepala Bidang HAM, Hasbullah Fudail, Kepala Sub Bidang Pemajuan HAM, Yuniarti Kurniasari, beserta staf pada tanggal 3 Juni 2024 untuk melaksanakan Rapat Koordinasi terkait Persiapan Pengukuhan Gugus Tugas Daerah Bisnis dan HAM Jawa Barat dengan Biro Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat.
Dalam kegiatan tersebut, pembahasan berfokus pada teknis Pengukuhan Gugus Tugas Daerah Bisnis dan HAM Jawa Barat, rencana kerja Gugus Tugas Daerah Bisnis dan HAM, Bimbingan Teknis Gugus Tugas Daerah Bisnis dan HAM kepada Anggota serta perwakilan Pelaku Bisnis.
Kepala Bidang HAM, Hasbullah Fudail menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan persiapan untuk Pengukuhan Gugus Tugas Daerah Bisnis dan HAM sebagai tindak lanjut setelah terbitnya Surat Keputusan Gubernur terkait pembentukan Gugus Tugas Daerah Bisnis dan HAM Jawa Barat, dan menyampaikan arahan dari Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Jawa Barat, Andi Taletting Langi bahwa pelaksanaan Pengukuhan Gugus Tugas Daerah Bisnis dan HAM Jawa Barat diselenggarakan pada tanggal 27 Juni 2024.
Kepala Sub Bidang Pemajuan HAM, Yuniarti Kurniasari menjelaskan bahwa berdasarkan Petunjuk Teknis Rencana Aksi Direktorat Jenderal HAM terkait Strategi Nasional Bisnis dan HAM, Gugus Tugas Daerah Bisnis dan HAM di bulan Juni melaksanakan Bimbingan Teknis terkait Strategi Nasional Bisnis dan HAM, dan menyarankan Bimtek dilakukan bersamaan setelah Pengukuhan Gugus Tugas Daerah Bisnis dan HAM Jawa Barat.
Analis Hukum Ahli Madya Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Jawa Barat, Suherman menyampaikan bahwa Pj. Gubernur Jawa Barat, Bey Machmudin telah menyatakan komitmennya dalam mendukung program-program Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat dalam hal ini yang terkait Penghormatan, Pelindungan, Pemenuhan, Penegakan, Pemajuan HAM (P5HAM) baik Strategis Nasional Bisnis dan HAM, Pelayanan Publik berbasis HAM (P2HAM), Kabupaten Kota Peduli HAM (KKPHAM), Rencana Aksi HAM (RANHAM), Indeks Reformasi Hukum di Jawa Barat.
Lebih lanjut dalam kegiatan tersebut, Analis Hukum Ahli Muda Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Jawa Barat, Adrian Permana menerangkan bahwa Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Jawa Barat siap mengawal persiapan fasilitasi pengukuhan Gugus Tugas Daerah Bisnis dan HAM Jawa Barat hingga bagian Administrasi Pimpinan.
Kepala Bidang HAM, Hasbullah dalam kesempatan tersebut menyampaikan harapannya agar proses pengukuhan Gugus Tugas Daerah Bisnis dan HAM Jawa Barat dapat terlaksana sesuai dengan rencana dan arahan pimpinan.
Kemudian, Tim Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat Segera membuat surat permohonan fasilitasi Pengukuhan GTD BHAM yang ditujukan kepada PJ Gubernur Jawa Barat dengan tembusan ke Biro Hukum dan HAM, dan Biro Umum Setda Provinsi Jawa Barat. Tim Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat Segera membuat surat permohonan mengukuhkan ke PJ Gubernur Jawa Barat. Tim Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat membuat surat permohonan Narasumber ke Direktorat Jenderal HAM. Tim Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat melaksanakan komunikasi intensif dengan Tim Protokoler dan Biro Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat.
