Karawang, 18 Oktober 2024 – Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat dibawah pimpinan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat, Masjuno Laksanakan Pembinaan dan Pengawasan Keimigrasian di Kanim Karawang.
Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Karawang menjadi tuan rumah kegiatan Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan Teknis (Bindalwasnis) Keimigrasian yang dilaksanakan oleh Divisi Keimigrasian Kanwil Kemenkumham Jawa Barat. Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat Rencana Aksi (Renaksi) B12 tahun anggaran 2024, khususnya dalam penanganan meningkatnya kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan Tindak Pidana Pekerja Migran (TPPM) lintas negara, serta optimalisasi pengawasan keimigrasian.
Dipimpin oleh Kepala Bidang Intelijen dan Penindakan Keimigrasian, Alberthus Santani Fenat, tim dari Divisi Keimigrasian tiba di Kantor Imigrasi Karawang dan disambut oleh Yovita Mahendrakasih, Kasubag TU, serta Ade Irfan Riyadi, Kasubsi Yandoklan. Dalam pertemuan tersebut, Alberthus menyampaikan pentingnya penguatan Renaksi B12, mengingat periode B12 adalah masa akhir pelaksanaan Renaksi 2024. Tim Divisi Keimigrasian menekankan perlunya evaluasi akhir tahun yang lancar dan sesuai target.
Poin utama yang dibahas dalam kegiatan ini adalah pembuatan laporan evaluasi terkait dua isu utama, yaitu peningkatan kasus TPPO dan TPPM, serta kurang optimalnya pengawasan dan penindakan keimigrasian. Kantor Imigrasi Karawang diminta menyusun laporan evaluasi pelaksanaan program desa binaan selama tahun 2024, serta menyiapkan rekomendasi untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi.
Dalam tanggapannya, Yovita Mahendrakasih dan tim Kanim Karawang menyampaikan komitmen mereka untuk memantau pelaksanaan Renaksi B12. Namun, mereka juga menyoroti beberapa kendala yang dihadapi, seperti keterbatasan komunikasi dalam program desa binaan dan minimnya sumber daya manusia (SDM) untuk pengawasan orang asing di wilayah Karawang.
Kegiatan ini diakhiri dengan peninjauan kinerja dan sarana prasarana oleh Tim Divisi Keimigrasian, termasuk ruang detensi dan pelayanan keimigrasian di Kantor Imigrasi Karawang. Bindalwasnis ini diharapkan mampu memperkuat pelaksanaan Renaksi B12 serta meningkatkan kualitas pengawasan dan penindakan keimigrasian di wilayah Jawa Barat.
