Bandung - Selasa (06/08/2024) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Jawa Barat mengikuti rapat teknis persiapan pelaksanaan kegiatan penyuluhan hukum serentak dan Training of Trainer (ToT) yang diadakan secara virtual oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN). Acara ini bertujuan untuk memperkuat pengetahuan hukum masyarakat dan meningkatkan kualitas para pelatih hukum di berbagai daerah.
Dalam rapat tersebut, turut hadir Kepala Bidang Hukum, Lina Kurniasari, dan Kepala Sub Bidang Penyuluhan Hukum, Bantuan Hukum, dan Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum, Febri Putra Pratama. Yang dimana berperan penting dalam memastikan kesiapan teknis dan koordinasi lapangan, guna menyukseskan program penyuluhan hukum serentak ini.
Dalam arahannya Sofyan, selaku Kepala Pusat Pembudayaan dan Bantuan Hukum, menjelaskan secara rinci mengenai teknis pelaksanaan penyuluhan hukum serentak ini. Ia menekankan pentingnya partisipasi publik dalam mendukung rancangan peraturan presiden (RPerpres) tentang kepatuhan hukum dalam pembentukan Peraturan Undang-Undang (PUU) dan pelaksanaan hukum. Partisipasi publik dianggap krusial untuk menciptakan kesadaran hukum yang lebih tinggi di masyarakat.
Sofyan menekankan pentingnya kegiatan ini sebagai langkah strategis untuk membudayakan kesadaran hukum di tengah masyarakat. Ia juga menyoroti peran penting dari pelatihan Training of Trainer (ToT) yang bertujuan untuk melatih para penyuluh hukum agar dapat menyampaikan informasi hukum dengan lebih efektif dan menyeluruh kepada masyarakat.
Partisipasi aktif dari Kemenkumham Jawa Barat dalam rapat teknis ini menunjukkan komitmen yang kuat untuk mendukung dan mensukseskan program penyuluhan hukum serentak yang diinisiasi oleh BPHN. Dengan adanya kegiatan ini, diharapka ndapat meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya kepatuhan hukum dan kontribusi aktif mereka dalam proses pembentukan hukum.
(Red/Doc: Iqbal)
