JAKARTA – Rapat Koordinasi Pengendalian Dukungan Manajemen Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2024 resmi ditutup hari ini Kamis, 16 Juli 2024 oleh Kepala Badan Strategi dan Kebijakan Hukum dan HAM, Y. Ambeg Paramarta.
Sehari sebelumnya telah diadakan agenda Pembahasan Pleno 3 Komisi. Komisi pertama membahas terkait Perencanaan dan Keuangan, Komisi Kedua membahas terkait SDM dan BMN, serta Komisi Ketiga membahas SPBE, Kehumasan dan Kearsipan.
Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat yang tergabung dalam Komisi 3, telah mengangkat isu terkait SPBE, Kehumasan dan Kearsipan dan telah di paparkan oleh Kepala Divisi Administrasi Bengkulu sebagai Penyaji.
Bertempat di Hotel Mercure Harmoni Jakarta, kegiatan ini dihadiri oleh Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Jabar, Masjuno, didampingi Kepala Divisi Administrasi Itun Wardatul Hamro, beserta Kepala Bagian Program dan Humas, Archie, dan Kepala Subbagian Program dan Pelaporan, Erwin, juga Tim Kantor Wilayah.
Kegiatan ini turut dihadiri oleh Staf Ahli Menkumham Bidan Penguatan RB, Asep Kurnia, Pimpinan Tinggi Pratama Unit Eselon I, dan Pimpinan Tinggi Pratama di Wilayah, Kepala BSK ketika menutup kegiatan dalam sambutan nya menyampaikan, “Seluruh Unit Pusat dan Kantor Wilayah agar memiliki pemahaman yang Konfrehensif dan menjadi bagian dalam pelaksanaan Tugas dan Fungsi, bukan hanya sekedar pemenuhan data dukung semata”.
“Seluruh Unit Pusat dan Kantor Wilayah agar memiliki kepatuhan dalam melaksanakan seluruh rekomendasi yang di paparkan dalam Rapat Koordinasi ini, berkenaan dengan hal tersebut pengendalian pembinaan dan monitoring perlu dilakukan secara berjenjang, dan periodik sehingga apa yang telah direncanakan bersama dapat terlaksana dengan baik.” Tambahnya.
“Perlu dibentuk Helpdesk sebagai media konsultasi dan membantu Kantor Wilayah dan Seluruh Satuan Kerja dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, dengan harapan dapat mengurangi kesenjangan atau gep pemahaman antara Pusat dan Daerah).” Pungkas KaBSK Ambeg.
Berlangsungnya kegiatan ini bertujuan untuk pelaksanaan evaluasi, pengendalian, dan implementasi manajemen kinerja terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi kementerian Hukum dan HAM baik di tingkat pusat ataupun Kantor wilayah.
(red/foto: Toh/Bayu/PPL)
