GARUT - Menindaklanjuti arahan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat, Masjuno, memberikan arahan yang kemudian diimplementasikan oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Jawa Barat, Andi Taletting Langi memerintahkan Kepala Bidang HAM Hasbullah Fudail untuk melaksanakan Kegiatan Pembinaan dan Penguatan Evaluasi Hasil Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP) dan Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Garut,Rumah Tahanan Kelas II Garut dan Balai Pemasyarakatan Kelas II Garut (Senin, 12/08/2024).
Tim Kantor Wilayah diterima oleh Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Garut Fahmi, dalam sambutannya beliau menyampaikan apresiasi atas kedatangan Tim Kantor Wilayah atas kunjungannya dalam rangka memberikan pembinaan dan penguatan terkait pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBK - WBBM), selanjutnya beliau menyampaikan mengenai P2HAM, data sedang dilengkapi. Harapannya agar sarana prasarana yang terlebih dahulu dilengkapi, selain itu terdapat kendala saat akan masuk link aplikasi survey SPAK SPKP karena warga garut masih banyak yang belum menggunakan HP android. Oleh karena itu, Rutan Garut menyediakan dekstop di Ruang Pelayanan, selain itu, terdapat sara video call. Akan tetapi di Rutan Garut tidak memiliki ruangan untuk kegiatan kemandirian karena terbatasnya lahan yang tersedia.
Hasbullah Fudail selaku Kepala Bidang HAM menyampaikan bahwa Mengenai Strategi Kebijakan Hukum dan HAM diantaranya yaitu Badan Strategi Kebijakan Hukum dan HAM dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2023. Tugas dan Fungsi Badan Strategi Kebijakan Hukum dan HAM adalah Menyelenggarakan Perumusan, Penyusunan dan Pemberian Rekomendasi Strategi Kebijakan di Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia; Salahsatu kegiatan yang dilaksanakan adalah Survei Persepsi Anti Korupsi dan Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPAK-SPKP). Pemanfaatan Survei Persepsi Anti Korupsi dan Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPAK-SPKP) yaitu Sebagai Data Dukung Capaian Kinerja Kementerian Hukum dan HAM.
Selanjutnya, Tim Kantor Wilayah diterima oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Garut Rusdedy, dalam sambutannya beliau mengatakan bahwa Lapas Garut sendiri sedang melakukan perbaikan sarana dan prasarana dapur sesuai dengan standarnya. Akses untuk masuk sendiri sudah sistem one gate, sedang melengkapi sarana prasarana untuk disabilitas dan manula diantaranya adalah fasilitas mushola, toilet, dan jalur untuk disabilitas dan manula. Terkait responden sudah bagus dan harap dipertahankan. Lapas Garut diharapkan terus meningkatkan konsistensi pelaksanaan SPAK-SPKP dengan peningkatan atensi dari pimpinan. Pada ruangan pemeriksaan, sedang di bangun fasilitas mesin X-Ray;dalam kunjungan di bagi 2 berdasarkan kasus, hari Senin dan Rabu jadwal narkoba, Selasa, Kamis dan Sabtu pidana umum, selanjutnya Tim Kantor Wilayah diterima oleh Kepala Balai Pemasyarakatan Kelas II Garut Kund Bedraningrat, terkait hasil survei online SPKP-SPAK Bapas Garut sudah bagus dan diharapkan melakukan peningkatan jumlah responden dengan melakukan perhitungan jumlah responden ideal setiap bulan sehingga tidak hanya menggugurkan kewajiban minimal 30 responden.
Dari pembinaan dan evaluasi survei ini diharapkan dilakukan beberapa tindak lanjut seperti dilakukan peningkatan jumlah responden dengan melakukan perhitungan jumlah responden ideal setiap bulan sehingga tidak hanya menggugurkan kewajiban minimal 30 responden, melakukan SPAK-SPKP secara lebih konsiten dengan peningkatan atensi dari Pimpinan UPT terhadap pelaksanaan survei dimaksud, dilakukan inovasi pelayanan publik dalam hal tugas dan fungsi Pemasyarakatan, menetapkan Penanggung Jawab Pelaksana Survei setiap bulan (Pokja Pelayanan Publik dan Duta Layanan, operator aplikasi 3AS melaporkan progress pelaksanaan survei kepada Pimpinan UPT secara berkala dan menetapkan QR Code di ruang layanan yang tidak dapat berpindah-pindah (penempelan sticker QR Code).
(Red/foto: Bidang HAM)
