BANDUNG – Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat (Kanwil Kemenkumham Jabar) dengan arahan dan instruksi oleh Kakanwil Masjuno dan Kadivyankumham Andi Taletting Langi pada siang ini bersama tim Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cirebon melaksanakan Rapat Harmonisasi terhadap 5 Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) dan Rancangan Peraturan Bupati (Raperbup) Kabupaten Cirebon yang diselenggarakan secara hybrid (luring & daring) (Jumat, 02/08/2024).
Pada ruang Ismail Saleh Kepala Bidang Hukum Lina Kurniasari bersama para Perancang PUU Kanwil Jabar melaksanakan Rapat Harmonisasi melalui Zoom Meeting bersama Perangkat Daerah Pemkab Cirebon, dalam rapat ini Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Andi Taletting Langi juga turut hadir secara daring dari tempat kerjanya.
Adapun Rancangan Peraturan yang dibahas dalam rapat kali ini antara lain Raperda tentang Pertanggungjawaban Pendapatan dan Belanja Daerah 2023, Raperbup tentang Perubahan Rencana Kerja Pemkab Cirebon 2024, Raperbup tentang Rencana Strategis Kecamatan Ciledug 2025-2026, Raperbup tentang Rencana Strategis Dinas Pemuda dan Olahraga 2025-2026, serta Raperbup tentang Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan 2025-2026.
Dalam penyampaian sambutannya secara daring, Kadivyankum Andi menyampaikan harapannya agar para Perancang Kanwil Jabar dan Pemkab Cirebon bisa memanfaatkan secara efisien waktu 12 hari yang tersedia agar Raperda dan Raperbup bisa tersusun secara lancar tanpa adanya kendala baik di Kanwil maupun di Pemda.
Lebih lanjut terkait Raperda Pendapatan dan Belanja Daerah Kadivyankum menyampaikan bahwa Raperda ini disesuaikan dengan UU No. 23 Tahun 2014 dan PP No. 12 Tahun 2019. Selanjutnya terkair Raperbup Perubahan Rencana Kerja, Andi menyampaikan bahwa Permendagri No. 86 Tahun 2017 menjelaskan perubahan RKPD yang dapat dilakukan sesuai hasil evaluasi.
Setelah penyampaian sambutan oleh Kadivyankum Andi, kegiatan dilanjutkan dengan konsepsi dan penjelasan teknis oleh para Perancang PUU Kanwil Jabar.
(Red/foto: Aul)
