BANDUNG – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat (Kakanwil Kemenkumham Jabar) Masjuno pada sore hari ini menghadiri kegiatan Penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Petikan dan Buku Alokasi Transfer Ke Daerah Tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dan bertempat di Gedung Pakuan, bandung (Rabu, 11/12/2024).
Dipimpin oleh Pj. Gubernur Bey Machmudin dan Kakanwil Kementerian Keuangan Jawa Barat Teguh Dwi Nugroho, acara yang rutin dilaksanakan setiap akhir tahun sebagai simbol dari dimulainya pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun berikutnya ini juga diikuti oleh jajaran Pemprov Jabar, jajaran Kanwil Kementerian Keuangan Jawa Barat, serta para perwakilan dari Pemda wilayah Jawa Barat dan instansi vertikal pemerintah di wilayah Jawa Barat, yang mana Kanwil Kemenkumham Jabar termasuk salah satu diantaranya.
Dalam sambutan oleh Kakanwil Kemenkeu Jabar Teguh, disampaikan bahwa kegiatan pelaksanaan APBN ini bertujuan agar program - program Presiden RI di tahun 2025 mendatang bisa diakomodasi secara maksimal. Teguh juga menerangkan bahwa APBN sebagai instrumen penting dalam kemajuan negara dan perlindungan masyarakat perlu dijaga agar tidak menimbulkan masalah terhadap program kerja pemerintah. Selain itu Teguh juga menyampaikan akan pentingnya keselarasan dalam pelaksanaan belanja negara oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah agar program kerja berjalan sesuai dengan instruksi dari Presiden.
Sementara itu melalui sambutannya Pj. Gubernur Bey Machmudin berpesan kepada jajaran Pemda wilayah Jabar yang menerima penyerahan DIPA ini untuk menggunakan anggaran yang ada secara disiplin sebagai bentuk tanggung jawab mereka terhadap masyarakat tanpa adanya korupsi. Pj. Gubernur juga mengajak seluruh jajaran Pemda untuk memperkuat sinergi dan kerja sama lintas Kementerian & Lembaga. Lebih lanjut lagi Pj. Gubernur menegaskan pentingnya pelaksanaan pembangunan di daerah sesuai dengan instruksi Presiden RI.
Menutup sambutannya Bey Machmudin berpesan kepada Pemerintah Daerah agar dalam menjalankan program makan bergizi gratis ini Pemda lebih mengutamakan pemasok dan penyedia jasa lokal sebagai mitra Pemda guna menggerakan perekonomian di wilayah mereka masing - masing, selain itu Pj. Gubernur juga mendorong para Kepala Daerah untuk bisa menyelesaikan masalah - masalah terkait penyelenggaraan pertanian di wilayah mereka yang mungkin terjadi seperti masalah irigasi.
Pada hari sebelumnya Presiden RI Prabowo Subianto bersama Wakil Presiden bersama seluruh pimpinan tinggi negara, Kementerian, Lembaga, serta Pemerintah Daerah juga melaksanakan Penyerahan DIPA Petikan dan Buku Alokasi Transfer Ke Daerah Tahun 2025 di Istana Negara, Jakarta.
Dalam acara tersebut Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan bahwa APBN 2025 disusun dalam masa transisi pemerintahan dan telah mengakomodasi program prioritas presiden terpilih secara optimal. Beliau juga mengungkapkan, APBN adalah instrumen penting yang sangat menentukan kemajuan suatu bangsa dan menjadi instrumen andalan dalam melindungi masyarakat serta perekonomian untuk menghadapi berbagai gejolak guncangan serta krisis. Oleh karena itu, menurutnya APBN harus terus dijaga kesehatan, kredibilitas, dan sustainabilitasnya.
(Red/foto: Aul/Pemprov Jabar)
