UNTUK TEGAKNYA ATURAN DIPERLUKAN SANKSI
Banyak Peraturan Perundang-undangan yang dilahirkan saat ini oleh Pemerintah Daerah Kota maupun Kabupaten dalam bentuk Peraturan Daerah (PERDA) yang tidak diwujudkan dengan pelaksanaan sanksi. Meskipun secara jelas aturan tentang sanksi itu ada dalam Perda dimaksud. Akibatnya Perda tersebut tidak akan mempunyai kekuatan efek jera alias
PERAN HAKIM PENGAWAS DAN PENGAMAT DI LAPAS BELUM OPTIMAL
Sampai saat ini peranan Hakim Pengawas dan Pengamat (Hakim Wasmat) untuk pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan khususnya kabupaten/kota di Jawa Barat belum optimal dan masih mengalami hambatan besar dalam mengimplementasikan tugasnya. Demikian hal ini disampaikan Kepala Bidang Hukum Divisi Pelayanan Hukum
PELANTIKAN WARGA ASING MENJADI WARGA NEGAR INDONESIA
Bandung– 12 April 2012 bertempat di ruang rapat kepala kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat, M.Nasir almi, SH., MM. melakukan pengambilan sumpah/janji setia pewarganegaraan Republik Indonesia warga Negara asing yang diambil sumpah setia tersebut bernama Kazi M.M.Salauddin yang berasal dari
AUDIENSI KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA BARAT DENGAN BUPATI CIREBON
Cirebon – 11 April 2012, bertempat di kediaman (Rumah Dinas) Bupati Cirebon Drs. H. Dedi Supardi, MM. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat M. Nasir Almi, SH., MM. beraudiensi untuk membicarakan mengenai lahan yang
APEL SIAGA PETUGAS PEMASYARAKATAN DI LINGKUNGAN
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA BARAT
Bandung– 10 April 2012, bertempat di Lapangan Gazibu Bandung berlangsung acara Apel Siaga Petugas Pemasyarakatan dalam rangka Hari Bhakti Pemasyarakatan ke-48 Dilingkungan Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat. Acara dihadiri oleh Gubernur Jawa Barat Ahmad
