KAKANWIL DAN PIMTI KUMPULKAN KEPALA UPT GUNA JELASKAN LANGSUNG KEBIJAKAN AUTOMATICAL ADJUSTMEN

KAKANWIL DAN PIMTI KUMPULKAN KEPALA UPT GUNA JELASKAN LANGSUNG KEBIJAKAN AUTOMATICAL ADJUSTMEN

KAKANWIL DAN PIMTI KUMPULKAN KEPALA UPT GUNA JELASKAN LANGSUNG KEBIJAKAN AUTOMATICAL ADJUSTMEN

BANDUNG – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat, Sudjonggo, didampingi Pimpinan Tinggi Pratama dan Pejabat Administrator serta Pengawas Divisi Administrasi, hari ini (Selasa, 28/12/2021) kumpulkan Kepala Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat guna berikan arahan terkait pelaksanaan Kebijakan Automatic Adjustment (AA).

SKP JADIKAN KINERJA PEGAWAI LEBIH OBJEKTIF, TERUKUR, AKUNTABEL, PARTISIPATIF DAN TRANSPARAN

SKP JADIKAN KINERJA PEGAWAI LEBIH OBJEKTIF, TERUKUR, AKUNTABEL, PARTISIPATIF DAN TRANSPARAN

BANDUNG -Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) dalam Sistem Kepegawaian Kementerian Hukum dan HAM terus mengalami pemutakhiran untuk menjadi lebih baik, hal ini dimaksudkan agar kinerja pegawai terukur, objektif, akuntabel, partisipatif dan juga transparan sesuai dengan target yang ditetapkan. Kegiatan yang dilakukan ini merupakan sosialisasi Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan

SKP JADIKAN KINERJA PEGAWAI LEBIH OBJEKTIF, TERUKUR, AKUNTABEL, PARTISIPATIF DAN TRANSPARAN
KAKANWIL (SUDJONGGO) : ‘INGAT…!!! SUMPAH YANG SAUDARA UCAPKAN AKAN DIPERTANGGUNGJAWABKAN’

KAKANWIL (SUDJONGGO) : ‘INGAT…!!! SUMPAH YANG SAUDARA UCAPKAN AKAN DIPERTANGGUNGJAWABKAN’

KAKANWIL (SUDJONGGO) : ‘INGAT…!!! SUMPAH YANG SAUDARA UCAPKAN AKAN DIPERTANGGUNGJAWABKAN’

BANDUNG -Menjadi seorang Pegawai Negeri Sipil/PNS/ASN adalah cita-cita hampir sebagian besar masyarakat Indonesia, tetapi menjadi seorang ASN/Abdi Negara di masa sekarang pada kenyataannya tidaklah semudah dahulu, mereka dihadapkan pada serangkaian tes yang mengasah pola pikir dan berkompetisi untuk jadi yang terbaik karena yang terbaiklah yang layak mendapatkannya. Seperti kata pepatah

URGENSI PENGHORMATAN DAN PERLINDUNGAN HAM OLEH  NOTARIS

URGENSI PENGHORMATAN DAN PERLINDUNGAN HAM OLEH  NOTARIS

Sesuai dengan pasal 28 i ayat 4 bahwa Penghormatan, Perlindungan, Pemenuhan, Pemajuan dan Penegakan HAM menjadi tanggung jawab negara, dalam hal ini pemerintah.

Sebagai pejabat umum yang membuat akta autentik  mewakili negara dalam hal ini Kementerian Hukum dan HAM, maka pada diri notaris melekat fungsi adanya kewenangan negara untuk melakukan

ANTISIPASI GANGGUAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN, KAKANWIL LAKUKAN INSPEKSI NATARU DIWILAYAHNYA

ANTISIPASI GANGGUAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN, KAKANWIL LAKUKAN INSPEKSI NATARU DIWILAYAHNYA

ANTISIPASI GANGGUAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN, KAKANWIL LAKUKAN INSPEKSI NATARU DIWILAYAHNYA

BOGOR – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat, Sudjonggo, hari ini (Senin, 27/12/2021) dengan tetap menerapkan Protokol Kesehatan yang ketat guna mencegah dan meminimalisir Penyebaran Covid-19, melaksanakan Tugas Lapangan atau diluar Tugas di luar kantor dengan mengunjungi Lapas Khusus Kelas IIA Gunung Sindur untuk memonitor peningkatkan kewaspadaan terhadap

Search Mobile