Persyaratan

Untuk memperoleh KPP APEC pemohon wajib mengisi formulir permohonan dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:

1. Mengisi Formulir Permohonan;
2. Surat permohonan dari perusahaan atau instansi;
3. Surat Rekomendasi dari Asosiasi Pengusaha/Profesi;
4. Surat Ref. Bank yang menyatakan bahwa pemohon memiliki rekening dengan saldo terakhir minimal Rp.500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) (asli);
5. Fotokopi Dokumen Perjalanan Republik Indonesia (paspor) yang masih berlaku sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun sejak permohonan diterima petugas;
6. Bukti pernah melakukan perjalanan bisnis keluar negeri minimal 6 bulan terakhir;
7. Tidak terlibat perkara kriminal, dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK ) Asli;
8. Fotokopi KTP ;
9. Pas foto terbaru ukuran 3x4 berwarna 2 (dua) lembar;
10. Membayar biaya Keimigrasian Rp. 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah ) sesuai dengan peraturan pemerintah RI No.45 Tahun 2014 tentang jenis dan tarif PNBP ;
11. Bagi Warga Negara Indonesia yang juga permanent resident di luar negeri melampirkan fotokopi kartu permanent resident dan persyaratan pada angka 3 dan angka 4 yang diterbitkan institusi di negara pemohon bertempat tinggal dan disahkan oleh perwakilan Republik Indonesia setempat;
12. Melampirkan tanda tangan dengan menggunakan spidol besar khusus whiteboard untuk di upload ke sistem;
13. Surat Tugas dan Tanda Pengenal dari perusahaan jika diwakilkan;
14. ABTC lama asli dan fotokopi (bagi penggantian)

Prosedur

Formulir

Formulir Permohonan

Kartu Perjalanan Pebisnis APEC

(APEC BUSINESS TRAVEL CARD)

Pembatalan

1. Pembatalan Paspor Biasadapat dilakukan dalam hal:
   • Paspor Biasa tersebut diperoleh secara tidak sah;
   • Pemegang memberikan keterangan palsu atau tidak benar;
   • Pemegangnya meninggal dunia pada saat proses penerbitan Paspor;
   • Tidak diambil dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan; atau
   • Kesalahan dan rusak pada saat proses penerbitan.

Pencabutan

1. Pencabutan Paspor Biasa dapat dilakukan dalam hal:
   • Pemegangnya dijatuhi hukuman pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun;
   • Pemegangnya telah kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
   • Anak berkewarganegaraan ganda yang memilih kewarganegaraan asing;
   • Masa berlakunya habis;
   • Pemegangnya meninggal dunia;
   • Rusak sedemikian rupa sehingga keterangan di dalamnya menjadi tidak jelas atau memberi kesan yang tidak pantas lagi sebagai dokumen resmi;
   • Dilaporkan hilang oleh pemegangnya yang dibuktikan dengan surat keterangan lapor kepolisian; atau
   • Pemegang tidak menyerahkan Paspor Biasa dalam upaya penarikan Paspor Biasa.
2. Dalam hal pencabutan Paspordilakukan pada saat pemegangnya berada di luar Wilayah Indonesia maka kepada yang bersangkutan diberikan Surat Perjalanan Laksana Paspor sebagai dokumen pengganti Paspor yang akan digunakan untuk proses pemulangan.

Penggantian

1. Penggantian Paspor Biasa dilakukan jika:
   • Masa berlakunya habis;
   • Halaman penuh;
   • Hilang; atau
   • Rusak pada saat:
     • proses penerbitan; atau
     • diluar proses penerbitan,sehingga keterangan di dalamnya menjadi tidak jelas atau memberi kesan yang tidak pantas lagi sebagai dokumen resmi.
   • Penggantian Paspor Biasa yang masa berlakunya habis, halaman penuh, atau rusak pada saat diluar proses penerbitan ditindaklanjuti dengan pencabutan.
   • Penggantian Paspor Biasa yang rusak pada saat proses penerbitan ditindaklanjuti dengan pembatalan.
   • Dalam hal Paspor Biasa hilang, penggantian dokumen Paspor dapat dilakukan setelah memenuhi persyaratansebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.
2. Dalam hal pencabutan Paspordilakukan pada saat pemegangnya berada di luar Wilayah Indonesia maka kepada yang bersangkutan diberikan Surat Perjalanan Laksana Paspor sebagai dokumen pengganti Paspor yang akan digunakan untuk proses pemulangan.