BIMBINGAN TEKNIS PENYUSUNAN PROGRAM LEGISLASI DAERAH

BIMBINGAN TEKNIS PENYUSUNAN PROGRAM LEGISLASI DAERAH

BIMBINGAN TEKNIS PENYUSUNAN PROGRAM LEGISLASI DAERAH

 

Bandung– 29 Februari 2012 berlangsung acara pembukaan Bimtek Penyusunan Program Legislasi Daerah yang dibuka langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat Bapak M. Nasir Almi, SH., MM. serta dihadiri pula Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Badan Pembinaan Hukum Nasional

RAKOR PEMANTAPAN ANGGARAN TAHUN 2012 & PENYUSUNAN RKAKL TAHUN 2013 KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA BARAT

RAKOR PEMANTAPAN ANGGARAN TAHUN 2012 & PENYUSUNAN RKAKL TAHUN 2013 KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA BARAT

RAKOR PEMANTAPAN ANGGARAN TAHUN 2012 & PENYUSUNAN RKAKL TAHUN 2013 KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA BARAT

 

Bandung– 28 Februari 2012, bertempat di aula Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat berlangsung acara Rakor Pemantapan Anggaran 2012 dan Penyusunan RKAKL 2013 yang dihadiri oleh seluruh UPT Se-Jawa

Monitoring & Evaluasi Pelaksanaan RANHAM Tahun 2011-2014

Monitoring & Evaluasi Pelaksanaan RANHAM Tahun 2011-2014

Monitoring & Evaluasi Pelaksanaan RANHAM Tahun 2011-2014

 

Guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat, khususnyaDivisi Pelayanan Hukum dan HAM Jawa Barat dalam menentukan atau menetapkan kebijakan, maka pada tanggal 7-8 Februari 2012 selama 2 hari diadakan kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev)

Sosialisasi HAM di Provinsi Jawa Barat Sudah Sampai Tingkat Kecamatan

Sosialisasi HAM di Provinsi Jawa Barat Sudah Sampai Tingkat Kecamatan

Sosialisasi HAM di Provinsi Jawa Barat Sudah Sampai Tingkat Kecamatan

Pada Tanggal 23 Februari 2012, Bidang HAM Divisi Pelayanan Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat melaksanakan kegiatan Sosialisasi HAM di Aula Kecamatan Batununggal Bandung Jawa Barat. Sosialisasi tersebut dilaksanakan sebagai dukungan Divisi Pelayanan Hukum kepada masyarakat khususnya

SANKSI DAN PEMBIAYAAN BUKAN MATERI PERGUB

SANKSI DAN PEMBIAYAAN BUKAN MATERI PERGUB

SANKSI DAN PEMBIAYAAN BUKAN MATERI PERGUB

Materi muatan sanksi dan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNbP) tidak bisa dimasukkan dalam Peraturan Gubernur (Pergub), jika muatan ini akan dimasukkan maka peraturan tersebut harus dibuat dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda). Demikian hal ini disampaikan oleh Karjono Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kanwil Jawa Barat

Search Mobile