Kanwil Kemenkumham Jabar Ikuti FGD Evaluasi Birokrasi: Indikator Pembangunan ZI pada WBBM

Kanwil Kemenkumham Jabar Ikuti FGD Evaluasi Birokrasi: Indikator Pembangunan ZI pada WBBM

1

BANDUNG – Dalam rangka mendorong pengembangan Zona Integritas (ZI), Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat pada hari ini mengikuti acara Focus Group Discussion (FGD) dengan tema "Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Kementerian Hukum dan HAM: Indikator Pembangunan ZI pada WBBM" yang diselenggarakan secara virtual oleh Badan Strategi Hukum dan HAM yang diikuti oleh Tim Reformasi Birokrasi Kanwil Kemenkumham Jawa Barat (Rabu, 24/04/2024).

Kegiatan ini dibuka oleh Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum dan HAM Y Ambeg Paramarta dan diikuti oleh Staf Ahli Bidang Penguatan Reformasi Birokrasi Asep Kurnia, Kepala Biro Perencanaan Ida Asep Somara, dan Kepala Pusat Strategi Evaluasi dan Informasi Kebijakan Hukum dan HAM Nofli. Dalam sambutannya Ambeg menyampaikan pentingnya reformasi birokrasi dan upaya pembangunan ZI di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM pada Tahun 2024. Beliau juga mengapresiasi adanya kegiatan FGD ini sebagai wadah untuk menghasilkan rekomendasi yang dapat diterapkan sebagai upaya pembangunan ZI di Kementerian Hukum dan HAM.

2

2

6

Foto Website

Acara ini diadakan sebagai bentuk evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM dengan melibatkan narasumber dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Canggih Hangga dan akademisi Universitas Brawijaya Fadillah Putra. Narasumber tersebut memberikan pandangan dan masukan tentang reformasi birokrasi dan upaya pembangunan Zona Integritas (ZI) yang dapat diterapkan di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM. Keberadaan narasumber ini sangat penting untuk memberikan pemahaman yang lebih jelas tentang hal-hal yang terkait dengan reformasi birokrasi dan upaya pembangunan ZI pada lingkungan Kementerian Hukum dan HAM pada Tahun 2024.

Diharapkan dengan adanya FGD ini, Kementerian Hukum dan HAM dapat terus berkomitmen dalam melaksanakan reformasi birokrasi, serta mendorong pengembangan ZI di berbagai unit kerja. Melalui berbagai upaya yang diusulkan, diharapkan pembangunan ZI di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM dapat terus meningkat.

(Red/foto: 6CO)


Cetak   E-mail