Bandung – (Selasa, 17/12/2024) Dalam rangka mendukung pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Jawa Barat, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Jawa Barat berpartisipasi dalam pelaksanaan Gebyar Pelayanan Terpadu (GPT) 2024 yang digelar oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Jawa Barat. Acara ini berlangsung di Aula Bale Asri Pusdai, Kota Bandung, dengan tujuan memperkuat pemberdayaan dan legalitas usaha pelaku UMKM di provinsi ini.
Kemenkumham Jabar hadir dengan membuka booth layanan konsultasi kekayaan intelektual yang dipimpin langsung oleh Kepala Sub Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual, Dona Prawisuda, beserta tim analis kekayaan intelektual. Kehadiran ini bertujuan membantu pelaku UMKM memahami pentingnya perlindungan kekayaan intelektual, seperti merek dagang, hak cipta, dan paten, guna meningkatkan daya saing dan perlindungan usaha mereka. “Kami berharap layanan ini dapat mendorong UMKM untuk lebih memanfaatkan legalitas kekayaan intelektual sebagai salah satu strategi pengembangan usaha,” ujar Dona.
Kepala DPMPTSP Jawa Barat, Nining Yuliastiani, menyampaikan laporan bahwa kegiatan ini dirancang untuk memfasilitasi kebutuhan formalitas UMKM, meningkatkan akses layanan, dan menjalin kemitraan antara usaha mikro dengan usaha besar. Survei yang dilakukan di 27 kabupaten/kota menunjukkan tingginya antusiasme pelaku UMKM dalam memanfaatkan layanan terpadu ini. “Gebyar Pelayanan Terpadu menjadi langkah strategis bagi Jawa Barat dalam menciptakan ekosistem usaha yang lebih kuat dan inklusif,” ujar Nining.
PJ Gubernur Jawa Barat, Bey Machmudin, membuka secara resmi acara ini. Dalam sambutannya, ia memberikan apresiasi atas sinergi antarinstansi dalam mendukung UMKM yang disebutnya sebagai tulang punggung perekonomian daerah. “Keberadaan UMKM di Jawa Barat sangat signifikan, dengan kontribusi terhadap PDB hingga 60% dan penyerapan tenaga kerja mencapai 97%,” ungkapnya. Ia juga menekankan pentingnya legalitas seperti Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk membuka akses kemitraan dan pendanaan bagi UMKM.
Dengan kolaborasi lintas sektor, kegiatan ini tidak hanya memperkuat posisi UMKM sebagai penggerak ekonomi Jawa Barat, tetapi juga menjadi momentum penting dalam memberikan dukungan menyeluruh bagi pertumbuhan ekonomi daerah.
(Red/Doc:Iqbal)
