BANDUNG - Dalam rangka mematangkan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Birokrasi Bersih Melayani, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Barat, Sudjonggo, menggelar rapat evaluasi inovasi yang bertempat di Ruang Saharjo, Kamis (20/05/21), dengan mengumpulkan Ketua Tim ZI beserta dengan Koordinator Sekretariat dan Pokja.
Tampak hadir Kepala Divisi Administrasi Ngadiono Basuki, Kepala Divisi Keimigrasian Heru Tjondro, Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Heriyanto, Kepala Bagian Umum, Eva Gantini, Kepala Bagian Program dan Hubungan Masyarakat, Toni Sugiarto, Kepala Bidang Pelayanan Hukum, Ahmad Kapi Sutisna, Kepala Bidang Hukum Lina Kurniasari, Kepala Bidang Pembinaan, Bimbingan Pemasyarakatan, Pengentasan Anak, Informasi Dan Komunikasi, Gunawan Sutrisnadi, Kepala Bidang Pelayanan Tahanan, Kesehatan, Rehabilitasi, Pengelolaan Benda Sitaan, Barang Rampasan Negara Dan Keamanan, Saifur Rachman, dan JFT Madya Keimigrasian (Plt. Kepala Bidang Perizinan Informasi Keimigrasian), Edwan Febiarman.
Pada rapat ini dibahas keunggulan dan kekurangan inovasi-inovasi yang telah diciptakan oleh Kantor Wilayah seperti SIPELET, SIKENOT, SAPPAR, E-ARRIVAL CARD, KABAYA KABAYAN PASTI dan lainnya. Melalui evaluasi ini, telah tersusunnya strategi yang lebih berfokus kepada pengawasan orang asing melalui E-ARRIVAL CARD, di samping itu data yang nantinya telah terkumpulkan bisa dimanfaatkan untuk pengembangan UMKM Jawa Barat bekerjasama dengan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. Kemudian, pembahasan proses transisi SIPELET menjadi KABAYA KABAYAN PASTI. Penambahan inovasi pada aplikasi SAPPAR agar lebih bermanfaat secara maksimal dalam pengawasan warga binaan dan pemberian Asimilasi di masa pandemi Covid-19.
Setelah itu, pembahasan berlanjut mengenai pengaruh situasi dan kondisi pada era yang ada saat ini terhadap inovasi-inovasi yang telah tercipta agar bisa lebih dimanfaatkan.
Sudjonggo menegaskan, "Kita harus lebih berhati-hati dalam penerapan aplikasi yang telah terbangun jangan sampai bermasalah dalam pengelolaan, pembangunan dan penggunaan anggaran serta diusahakan untuk tidak menggunakan pihak ke-3 namun memanfaatkan Sumber Daya Manusia yang ada dan kompeten." tegasnya.
Di akhir kesempatan, Ngadiono menyimpulkan, "Melalui uji Desk Evaluasi oleh Tim Penilai Internal tadi, ada beberapa poin penting yang didapat yaitu:
1. Kita bisa lakukan penambahan data dukung LKE yang dibutuhkan, layanan prioritas dan penyempurnaan yel-yel.
2. Dalam penerapan rapat pokja, wajib mengundang pokja yang lainnya sebagai evaluator, pengoreksi.
3. Apabila ada gagasan baru, bisa dimusyarahkan agar kualitas pembangunan ZI lebih baik lagi dan menjadi proyeksi kita menuju ke tingkat nasional.
4. Satker-satker yang menuju WBBM tidak menutup kemungkinan akan dikunjungi oleh TPN. Untuk itu, Tim Pokja harus tetap siap dan selalu siap. Jika ragu-ragu, sebaiknya tidak dipromosikan." pungkasnya.
(red/foto: Lamhot)