BANDUNG - Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat (Kemenkumham Jabar) terus berupaya melakukan evaluasi dan meningkatkan kinerja guna membangun Zona Integritas. Secara inisiatif, Kepala Bagian Program dan Hubungan Masyarakat (Promas) Toni Sugiarto melaksanakan monitoring-evaluasi pemanfaatan TI dan SPBE, (Selasa, 19/04/2022).
Hadir dalam rapat di Ruang Ismail para pejabat Administrator dan Pengawas dari Divisi Administrasi, Divisi Keimigrasian dan Divisi Pelayanan Hukum dan HAM serta petugas pelaksana maupun JFT Pranata Komputer dan Perancang Peraturan Perundang-undangan.
Secara singkat Kabag Promas Toni dan Kepala Subbidang Humas, Reformasi Birokrasi dan Teknologi Informasi Ginni Dewi menjelaskan pemanfaatan Sistem Pelayanan Berbasis Elektronik (SPBE) baik pelayanan turunan dari pusat maupun pelayanan inovasi internal Kemenkumham Jabar. Sejumlah lima belas SPBE yang telah digunakan di lingkup Bagian Program dan Hubungan Masyarakat.
Dilanjutkan oleh Kepala Bagian Umum Eva Gantini, menjelaskan SPBE yang digunakan di lingkup Subbagian Kepegawaian, Tata Usaha dan Rumah Tangga, Subbagian Keuangan dan BMN yang kurang lebih menggunakan sekitar dua puluh satu aplikasi. Eva mengapresiasi inisiatif Kabag Promas terkait giat ini sebagai salah satu upaya dalam memenuhi target kinerja B06.
Kepala Bidang Hukum Lina Kurniasari melanjutkan dengan penjelasan pemanfaatan SPBE di lingkup Bidang Hukum dan Subbidang di bawahnya terdapat dua aplikasi yang merupakan turunan dari pusat. Dalam kesempatan ini pula Kepala Subbidang Penyuluhan, Bantuan Hukum dan Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum Zaki Ridwan menjelaskan kendala dan solusi yang kira-kira dirasakan selama menggunakan layanan SPBE tersebut.
Gayung bersambut dengan Kepala Bidang Perizinan dan Informasi Keimigrasian Untung Sukma Wijaya Bersama Kepala Subbidang Intelijen Keimigrasian Vera Widjajanti untuk menjelaskan pemanfaatan SPBE yang saat ini dipakai. Tercatat sekitar tiga aplikasi yang digunkan, satu turunan dari pusat dan sisanya merupakan inovasi internal Kemenkumham Jabar.
Terakhir kesempatan yang diberikan kepada Kepala Subbidang Administrasi Hukum Umum Deden Firmansyah dalam menjelaskan pemanfaatan SPBE di ruang lingkup Subbid AHU. Tercatat sekitar dua puluh dua turunan aplikasi dari pusat yang digunakan serta ada dua aplikasi internal Kemenkumham Jabar.
Setelah menjelaskan SPBE yang digunakan dibeberapa divisi dengan mencatat kendala dan solusi yang mungkin bisa dilakukan dalam operasional berkinerja, rapat dilanjutkan dengan pembahasan pengembangan maupun evaluasi pemanfaatan Teknologi Informasi (TI) di Kemenkumham Jabar.
Pembedahan diskusi dimulai dari peningkatan layanan fasilitas internet di lingkungan gedung Kemenkumham Jabar. Dilanjutkan dengan pembahasan peta jalan dari Tim TI di sisi pengembangan aplikasi yang dapat mendukung divisi lain dalam menciptakan inovasi guna meningkatkan pelayanan kepada publik maupun pelayanan internal.
"Melalui rapat ini diharapkan kepada para pejabat administrator maupun pengawas lebih memahami kendala SPBE maupun pemanfaatan TI yang ada di area masing-masing yang digunakan oleh para petugas pelaksana dalam mendukung kinerja. Serta mendorong kita semua untuk dapat mencari solusi apabila ditemukan hambatan dalam dinamika penggunaannya", tutup Toni mengakhiri pertemuan.
(red/photo: rar)