BANDUNG - Dilihat dari definisinya Rencana Umum Pengadaan (RUP) adalah kegiatan yang terdiri dari identifikasi kebutuhan barang/jasa yang diperlukan Kementerian Negara/Lembaga (K/L), Penyusunan dan Penetapan Rencana Penganggaran sampai dengan penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK). RUP sebagai sebuah rencana disusun dengan tujuan pengadaan barang/jasa memperoleh barang/jasa dengan kualitas seperti yang diharapkan. Selain itu dengan adanya RUP juga diharapkan kelancaran proses pengadaan terjamin. Kelancaran proses itu penting, karena merujuk pada logika dalam konsep input-proses-output, apabila input baik dan proses dilaksanakan dengan baik maka hasilnya (output) akan baik. Maka RUP disusun agar terjaminnya input-proses-output dalam kegiatan pengadaan. Dengan penyusunan RUP yang tepat maka akan tersedia informasi yang cukup lengkap bagi para pemangku kepentingan terkait bagaimana pelaksanaan pengadaan barang/jasa. Bagi organisasi pengadaan, RUP menjadi acuan untuk menetapkan Rencana Pelaksanaan Pengadaan (RPP) yang nanti akan disusun oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). PPK akan mengacu pada dokumen RUP ini untuk menetapkan spesifikasi teknis, Harga Perkiraan Sendiri (HPS), dan rancangan kontrak dengan penyedia yang dipilih.
Acara dihadiri Kepala Kantor Wilayah Sudjonggo bersama Pimpinan Tinggi Pratama Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat, Kepala Divisi Pemasyarakatan Taufiqurrakhman, Kepala Divisi Keimigrasian Heru Tjondro, Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Heriyanto, Plt. Kepala Divisi Administrasi Eva Gantini, Kepala Sub Bagian Keuangan dan BMN Ferry Ferdiansyah dan JFT Barang dan Jasa Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat mengikuti secara Virtual melalui Aplikasi Zoom di Ruang Rapat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat Jl. Jakarta No 27 Lt. II Bandung (Senin, 16 Nov 2021).
Kegiatan Rencana Umum Pengadaan (RUP) Tahun 2022 dilakukan secara Hybrid yaitu secara Online dan Offline serta dipusatkan di 3 (tiga) tempat berbeda yaitu: Kanwil Jawa Tengah, Kanwil Kepulauan Riau, dan Kanwil Sulawesi Utara. Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Kepala Biro Barang Milik Negara (BMN) Kementerian Hukum dan HAM RI Iwan Santoso menyampaikan tentang pengadaan barang jasa sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 ini menjadi sangat penting dilakukan sebagai awal dari proses pengadaan barang jasa pemerintah yaitu tahapan perencanaan pengadaan di tahun anggaran berikutnya sehingga pengadaan menjadi tepat mutu tepat waktu tepat jumlah tepat lokasi tepat biaya dan tepat tingkat layanan. Penyusunan RUP sebagai entry point dalam mendukung usaha mikro kecil dan koperasi serta pengadaan produk dalam negeri yang paling sedikit 40% dari nilai anggaran belanja barang jasa dialokasikan untuk usaha mikro usaha koperasi yang penggunaan dalam negerinya sudah benar-benar terjaga pemerintah mendorong upaya melindungi mempertahankan dan meningkatkan ekonomi mikro dan usaha kecil dalam menjalankan usahanya dengan demikian kebutuhan kepatuhan pengumuman tepat waktu akan mencapai nilai manfaat belanja pengadaan yang sebesar-besarnya sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang kemudahan perlindungan dan pemberdayaan koperasi usaha mikro kecil dan menengah yang menentukan tentang pangkasan hasil penjualan tahunan paling banyak 15 miliar perubahan nilai paket untuk usaha kecil ini diharapkan dapat memberikan kesempatan melakukan dan perlakuan yang sama bagi para usaha serta terciptanya persaingan usaha yang tepat dan sehat rencana umum pengadaan wajib disusun oleh pejabat pembuat komitmen yang selanjutnya diumumkan oleh satuan kerja di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia hal ini diperkuat dengan arti pentingnya pengumuman rencana umum pengadaan ke dalam aplikasi sistem informasi rencana umum pengadaan di mana merupakan aspek indikator antara dalam indeks reformasi birokrasi yaitu pengadaan minimal baik hasil pengumuman yang baik akan menaikkan tata kelola reformasi birokrasi di Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia dengan tiga sasaran yaitu birokrasi yang bersih dan melayani birokrasi dan pelayanan publik yang prima pada tahun 2021 agar pelaksanaan pengadaan tidak mengalami perlambatan maka saat inilah sebagai awal untuk melakukan eksplorasi terhadap implikasi waktu dengan tepat mempertimbangkan kualitas pengerjaan yang profesional transparan dan inovatif pengadaan yang baik adalah pencapaian tujuan organisasi wujudkan peraturan perundang-undangan yang berkualitas.
Inspektur Jenderal Razilu dalam arahannya menyampaikan ada 4 hal yang ingin saya sampaikan pada kegiatan ini yaitu 1. Harus memperhatikan keterlibatan dari semua pihak sehingga hasil yang didapat menjadi optimal, 2. Clearing House PBJP untuk mempercepat penanganan permasalahan PBJP secara komprehensif dan menjaga kepercayaan publik serta mengurangi resiko sanggah, pengaduan dan permasalahan hukum, 3. Monitoring Evaluasi dan Pengawasan Pengadaan Barang dan Jasa diperlukan peran APIP untuk mitigasi risiko dengan mendorong percepatan proses PBJ. Risiko PBJ yang perlu diperhatikan yaitu masih terdapat paket pekerjaan yang masih dalam proses tender/pelaksanaan pekerjaan terdeviasi minus, 4. Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa harus merdeka (hawa nafsu, harta dan kekuasaan, mewah dan glamor, penyalahgunaan kewenangan dan ketidakadilan). Jadikan bahan bakar integritas yaitu: Pengabdian, Sederhana, Cinta, Malu, Takut sebagai dasar kita berbuat lebih baik. Tingkatkan kematangan kompetensi teknis, kecerdasan emosional dan spiritual sehingga pengadaan barang jasa Kemenkumham berkualitas.
Pendalaman Materi kemudian dilakukan oleh Direktur Monitoring dan Evaluasi LKPP Fadli Arif kepada seluruh peserta diharapkan dengan adanya pendalaman materi ini Proses dan Hasil Pengadaan Barang Jasa di Kementerian Hukum dan HAM bisa berkualitas.
(red/foto : Adb).