BANDUNG- Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Barat Imam Suyudi sambut kedatangan Tim Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Jawa Barat di ruang Saharjo, Rabu (17/02/21).
Tampak hadir Kepala Divisi Administrasi Ngadiono Basuki, Kepala Divisi Keimigrasian Heru Tjondro, Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Heriyanto, Kepala Divisi Pemasyarakatan Syafar Pudji Rochmadi, Kepala Bagian Program dan Humas Toni Sugiarto, Kepala Bagian Umum Eva Gantini, Kepala Bidang Pembinaan, Bimbingan Pemasyarakatan, Pengentasan Anak, Informasi Dan Komunikasi Gunawan Sutrisnadi, Kepala Bidang Intelejen dan Penindakan Keimigrasian Gatut Setiawan, JFT Madya Keimigrasian Edwan Febiarman dan Tim BPKP terdiri dari Chomsatun, Dwi Hendrastuti, Teddy, Djuhana, Endik, Pareng S, Dwianti, Rika K, Aditya Sidhiatma.
Audiensi kali ini merupakan inisiasi BPKP menindaklanjuti hasil koordinasi dan wujud kerjasama antara Kementerian Hukum dan HAM dan BPKP dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional.
Pada awal kesempatan, Pareng menyampaikan, "Kunjungan kerja kali ini, selain bersilaturahmi, kami juga akan berfokus kepada Asimilasi dan pengawasan orang asing. Pada tahap awalnya kami akan melakukan survey dan membuat tim. Metode survey fleksibel menyesuaikan dengan adaptasi kebiasaan baru (pandemi) bisa melalui website atau wawancara dan penjadwalannya menyesuaikan juga dengan ketersediaan." tandasnya.
Kemudian Imam Suyudi berkata, "Terima kasih atas dukungan dan kerjasamanya. Suatu keuntungan bagi kami melakukan silaturahmi pada awal Tahun dan hari ini kedatangan BPKP Perwakilan Jawa Barat layaknya gayung bersambut. 2 program yang menjadi fokus kita yaitu pengawasan orang asing dan asimilasi. Sesuai dengan instruksi Presiden Jokowi bahwa Keselamatan dan kesehatan masyarakat adalah yang utama. Semua kegiatan ini pada dasarnya mendukung kesehatan dan keselamatan warga yang ada di Satker-satker Jawa Barat," katanya.
"Dalam hal pengawasan orang asing, kami telah memberlakukan E-Arrival Card di Jawa Barat. Ini menjadi penting karena kita bisa mengetahui dan mempunyai data semua orang asing di Jawa Barat, apa, siapa, dan berlaku sebagai apa. Sedangkan dalam hal Asimilasi, kita akan berkoordinasi dengan lapas rutan dan Rupbasan. Kami sebelumnya telah memberlakukan SAPPAR, Sistem Analisis, Pelaporan dan Pengawasan Asimilasi Rumah di Jawa Barat ini," tambahnya.
Kegiatan pun dilanjutkan dengan pemutaran video pemaparan E-Arrival Card dan kemudian, Heru Tjondro menjelaskan, "Pada awalnya implementasi aplikasi E-Arrival Card di Jawa Barat telah berjalan di Pelabuhan khusus kargo Cirebon, Bandara Husein Sastranegara dan Kertajati, aplikasi ini manfaatnya besar dikarenakan aplikasi ini akan menghasilkan database orang asing di Jawa Barat. Implementasi pengawasan orang asing tidak hanya di hilir tetapi juga dari hulu yang berbasis IT," jelasnya.
Selanjutnya, Syafar menambahkan, "Asimilasi bagi Warga Binaan itu terjadi oleh karena kebijakan Menteri Hukum dan HAM untuk mencegah penyebaran Covid-19 di lapas dan rutan. Di samping itu, Kami telah berlakukan juga protokol kesehatan seketat mungkin di satker kami," tambahnya. (Red/foto : Hot/Azs)