BANDUNG – Masih dalam rangka tindak lanjut dari Surat Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan HAM RI Nomor ITJ.PW.02.01-248 tanggal 30 April 2021 mengenai Kegiatan Verifikasi Data Wajib Lapor Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN), setelah sebelumnya Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Barat melaksanakan verifikasi oleh Tim Inspektorat Jenderal Kemenkumham RI, hari ini (Selasa, 18/05/2021) giliran UPT Bandung Raya yang diambil sampel untuk diverifikasi pelaporan LHKASN nya.
Unit Pelaksana Teknis yang menjadi sampel untuk di verifikasi adalah Kantor Imigrasi Kelas I Bandung dan Lapas Perempuan Kelas IIA Bandung dari 51 Unit Pelaksana Teknis yang ada di Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Barat 2 UPT dari Bandung Raya tesebut berkesampatan menjadi perwakilan untuk dilakukan verifikasi oleh Tim Inspektorat Jenderal.
Seperti telah disampaikan oleh Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Tata Usaha, dan Rumah Tangga pada kesempatan pelaksanaan verifikasi LHKASN Kantor Wilayah sehari sebelumnya, pelaksanaan verifikasi LHKASN di Jawa Barat ini dilaksanakan karena pelaporan LHKASN di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat sudah 100% atau lengkap dan tujuan verifikasi ini adalah untuk memastikan keaslian data.
Dimulai dari Kantor Imigrasi Kelas I Bandung yang dilanjutkan dengan Lapas Perempuan Kelas IIA Bandung, dalam proses verifikasi tersebut para pegawai yang ditunjuk untuk diverifikasi diminta untuk menunjukan salinan berkas laporan LHKASN yang diupload pada aplikasi seperti serifikat tanah, slip gaji dan data lainnya untuk diperiksa oleh Tim Inspektorat Jenderal sama seperti verifikasi di Kantor Wilayah.
(red/foto: Toh/Kanim Bandung/LPP Bandung)