Bandung- Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat pagi ini (15/04) menyelenggarakan Pemantauan Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK Dan WBBM dengan mengundang narasumber Widyaiswara Utama dan Staf Ahli Menteri Hukum Dan HAM yakni Staf Ahli Menteri Bidang Hubungan Antar Lembaga, Agus Hariadi, Staf Ahli Menteri Bidang Ekonomi, Razilu, dan Widyaiswara Utama, Ma’mun, di Aula Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan HAM Jawa Barat dihadiri oleh 105 peserta yang terdiri dari tim kerja WBK dan WBBM Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat serta kepala UPT Bandung raya.
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Ham Jawa Barat, Liberti Sitinjak ketika membuka acara menyampaikan di dalam sambutannya “Zona Integritas merupakan langkah nyata implementasi komitmen dalam mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani (WBBM) melalui reformasi birokrasi, Berbagai upaya telah dilakukan khususnya pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat dalam membangun Zona Integritas guna terwujudnya (WBK) dan (WBBM). Adapun beberapa kegiatan konkrit yang telah dilaksanakan demi mencapai Zona Integritas pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat diantaranya adalah Penandatanganan Dokumen Pakta Integritas, Penerapan Disiplin dan Kode Etik Pegawai, Penerapan Kebijakan Pelayanan Publik berdasarkan Standar Pelayanan dan Maklumat Pelayanan yang terukur dan transparan, hingga Perbaikan Sarana dan Prasarana Pelayanan”.
"Adapun kegiatan-kegiatan Penguatan ini dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan pemahaman terkait Zona Integritas, Wilayah Bebas dari Korupsi, serta Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani kepada seluruh Anggota Tim Kerja yang diharapkan dapat berdampak positif dalam penyelenggaraan Pembangunan Zona Integritas yang lebih optimal dan komprehensif. Selain itu, sebagai Kantor Wilayah yang menghimpun Unit Pelaksana Teknis se-Jawa Barat, upaya Penguatan ini diharapkan dapat membantu setiap Tim Kerja dalam memberikan Pendampingan yang lebih maksimal kepada para Unit Pelayanan Teknis. Upaya-upaya tersebut diharapkan dapat merubah pola pikir pegawai ke arah yang lebih positif sehingga pelayanan yang diberikan kepada para penerima layanan dapat terselenggara dengan lebih optimal". Liberti Sitinjak menambahkan.
Staf Ahli Menteri Bidang Hubungan Antar Lembaga, Agus Hariadi memberikan penjelasan mengenai pendampingan dan penguatan mengenai WBK dan WBBM, beliau menjelaskan “Yang perlu diketahui mengenai zona integritas adalah suatu keniscayaan atau suatu kondisi yang harus ada pada era reformasi dan sejalan dengan visi Kementerian Hukum dan HAM yaitu masyarakat memperoleh kepastian hukum, Dalam pelayanan masyarakat seperti pembuatan paspor itu memerlukan birokrasi atau sebuah proses, yang mana sebelumnya birokrasi itu berbelit-belit dan banyak pintu yang penyebab nya adalah pemegang kekuasaan yang menyalahgunakan wewenang oleh karena itu lah dibutuhkan reformasi terhadap birokrasi itu sendiri. pelaksanaan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM ini untuk seluruh elemen yang ada di Kementerian Hukum Dan Ham yang sifatnya ini adalah menyeluruh dan ke sistem-an yang mana bukan hanya tugas menteri melainkan tugas seluruh pegawai kemenkumham”.
Staf Ahli Menteri Bidang Ekonomi, Razilu menambahkan “Membangun Zona Integritas pada hakikatnya adalah membentuk SDM yang berintegritas, kenapa pemerintah mencanangkan pembangunan Zona Integritas dikarenakan setelah reformasi pada tahun 2010 masih terjadi penyimpangan yaitu penyalahgunaan wewenang, praktik korupsi, dan lemahnya kepastian hukum. Oleh karena itu kita harus menjunjung mindset bahwa kita PNS adalah ada untuk melayani masyarakat atau menjadi abdi masyarakat, karena pada hakikatnya integritas itu berpasangan dengan kesederhanaan”. Razilu kemudian melanjutkan dengan pemaparan langkah-langkah yang harus ditempuh menuju predikat WBK.
Widyaiswara Utama, Ma’mun menyampaikan “Dengan tujuan 2025 harus menjadi pemerintahan yang berkelas dunia maka semua satker harus bergerak agar menuju WBK dan WBBM, dengan mempersiapkan sedini mungkin manajemen perubahan, mengingat jawa barat memiliki tiga satker yang WBK maka kedepannya harus ditingkatkan lagi progress nya melebihi dari yang pernah dicapai. Karena kita di gaji oleh rakyat maka bentuk pengembalian nya adalah berupa pelayanan publik yang baik dan bersih, jika penguasa sudah bisa merasa jadi pelayan atau pengabdi maka disitulah akan terwujudnya zona integritas. penilaian kepuasan atau indeks kepuasan dari masyarakat harus terus dimonitoring dan dievaluasi dalam proses peningkatan pelayanan publik kita, sudah menjadi ciri di pelayanan kita seperti di keimigrasian dan pemasyarakatan berkaitan dengan keamanan maka sudah menjadi tuntutan, pelayanan ramah kita harus bersifat tegas tidak seperti pelayanan publik di instansi lainnya”.
Acara beralih dengan sesi tanya jawab kepada para peserta yang hadir yang dipandu oleh Pembawa Acara dan ditutup dengan foto bersama Narasumber dengan seluruh peserta.
(red/foto : Humas)