BANDUNG – Desa atau Kelurahan Sadar Hukum merupakan salah satu bentuk penyuluhan hukum yang dibentuk oleh anggota masyarakat dan pemerintahan desa/kelurahan setempat untuk meningkat kesadaran dan pengetahuan hukum bagi masyarakat sehingga terwujudnya kesadaran hukum di masyarakat sekitar. Pada pagi ini (Selasa, 14/12/2021) Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Barat (Kanwil Kemenkumham Jabar) menyelenggarakan kegiatan Penyerahan JDIH Awards dan Penetapan Desa/Kelurahan Sadar Hukum Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 yang bertempat di aula Trans Convention Centre.
Dari Kanwil Jabar, Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM (Kadivyankum) Heriyanto, Kepala Bidang Hukum Lina Kurniasari, Kepala subbid Penyuluhan, Bankum & JDIH Zaki Fauzi Ridwan dan para tim panitia penyelenggara acara mengikuti jalannya kegiatan yang dihadiri oleh Wakil Walikota Bogor Dedie A. Rachim, Perwakilan Pemkot Bekasi, Perwakilan Pemkab Majalengka, para perwakilan dari DPRD Pangandaran, DPRD Sumedang dan DPRD Cianjur, serta para Kepala Desa Lurah dan Camat di wilayah Jawa Barat.
Penyampaian laporan panitia penyelenggara oleh Kepala Bagian Dokumentasi Pengawasan dan Pembinaan Produk Hukum Dewi Martianingsih membuka kegiatan ini. Beliau menyampaikan bahwa pemberian penghargaan dan insentif ini ditujukan untuk mewujudkan kesadaran hukum masyarakat melalui sikap dan perilaku yang patuh dan taat pada hukum di lingkungan masyarakat sekitarnya.
Penyampaian kata sambutan selanjutnya oleh Kepala Pusat Dokumentasi dan Jaringan Informasi Hukum Nasional Yasmon. Beliau menyampaikan selamat karena hingga tahun 2021 ini sebanyak 2.957 desa/kelurahan di Jawa Barat sudah ditetapkan menjadi Desa/Kelurahan Sadar Hukum, jumlah tersebut membuat Jawa barat menjadi provinsi dengan Desa/Kelurahan Sadar Hukum terbanyak se-Indonesia. Yasmon berharap agar penetapan predikat Desa/Kelurahan Sadar Hukum ini tidak hanya sekedar gelar atau status saja. “Kita semua berharap agar adanya desa dan kelurahan sadar hukum ini memberi dampak nyata, seperti menurunnya pelanggaran hukum di lingkungan desa dan kelurahan tersebut” jelas Yasmon.
Melanjutkan kegiatan, Plt. Kepala Biro Hukum Pemprov Jabar Nurul Diana Irawatu mewakilkan penyampaian sambutan dari Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Beliau menyampaikan bahwa diharapkan desa dan kelurahan yang telah menerima predikat Sadar Hukum ini tidak berhenti menata diri, terus berinovasi dan berkontribusi sehingga mendorong desa dan kelurahan lainnya untuk melakukan hal yang sama atau lebih baik. Beliau juga mengapresiasi Kabupaten dan Kota atas pengelolaan JDIH yang baik sehingga mengoptimalkan pelayanan informasi hukum kepada masyarakat.
Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan puncak acara yaitu penyerahan penghargaan Desa/Kelurahan Sadar Hukum kepada 18 desa dan kelurahan di Jawa Barat. Penyerahan penghargaan secara simbolis ini dilaksanakan oleh Kadivyankum Heriyanto, Kepala Pusat Penyuluhan & Bantuan Hukum Kartiko Nurintias dan Plt. Karo Hukum Pemprov Jabar Nurul Diana Irawatu kepada para Kepala Desa dan Lurah yang menerima penghargaan.
Penyerahan penghargaan selanjutnya adalah penyerahan Penghargaan Anggota JDIH Terbaik oleh Kadivyankum Heriyanto, Kepala Pusat JDIH Nasional Yasmon, Plt. Karo Hukum Nurul dan Kabag Dewi Martianingsih. Perwakilan dari Pemkot Bogor, Pemkab Majalengka dan Pemkot Bekasi menerima Penghargaan Anggota JDIH Terbaik untuk Kategori Pemerintah Daerah, sementara itu perwakilan dari DPRD Pangandaran, DPRD Sumedang dan DPRD Cianjur menerima Penghargaan Anggota JDIH Terbaik untuk Kategori Sekretariat Daerah.
Melalui penyerahan penghargaan ini diharapkan terjalin dan terjaganya nya sinergitas antara Kemenkumham dengan Pemerintah di Wilayah Jawa barat secara berkelanjutan.
(Red/foto: Aul)
