BANDUNG – Tak Kenal Lelah, Tak Kenal Menyerah, begitulah Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat (Kemenkumham Jabar) mengobarkan semangat berkinerja. Kepala Kanwil Kemenkumham Jabar, Imam Suyudi beserta jajaran, secara antusias menyambut kunjungan Staf Ahli Menteri Hukum dan HAM Bidang Ekonomi Razilu dan Staf Khusus Menteri Hukum dan HAM Bidang Hubungan Luar Negeri Linggawati Hakim di Kanwil Kemenkumham Jabar dalam agenda Pembinaan Pencapaian Target Kinerja serta pembangunan Zona Integritas – ZI, (Senin, 1 Maret 2021).
Dilaksanakan langsung di Ruang Sahardjo, agenda prioritas dalam target kinerja pembangunan ZI Kanwil Kemenkumham Jabar ini juga dihadiri Kepala Divisi Administrasi, Ngadiono Basuki, Kepala Divisi Pemasyarakatan Syafar Pudji, Kepala Divisi Keimigrasian Heru Tjondro, Pejabat Administrator dan Pengawas Kanwil Kemenkumham Jabar beserta seluruh Kepala Pratama Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang bergabung secara virtual.
Kegiatan diawali dengan laporan Target Kinerja (Tarja) tahun 2020 oleh Basuki, secara keseluruhan 98.8% tarja Kanwil Kemenkumham Jabar yang telah dicapai, ternyata masih belum mendapatkan hasil sesuai harapan, yakni mencapai predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Maka dari itu, Kanwil Kemenkumham Jabar menyusun perencanaan Tarja meliputi : pencanangan, penguatan, evaluasi, pembinaan serta evaluasi di seluruh Satuan Kerja (satker).
Acara inti dilanjutkan dengan penyampaian pemaparan Razilu, dalam memberikan materi penguatan ZI. Razilu menyampaikan, untuk meraih WBK/WBBM satker harus memilki semangat kinerja yang tinggi. Hakikat Satker berkinerja tinggi, harus terus didukung oleh kinerja tinggi individu. Tapi, kinerja tinggi harus dikemas secara bermartabat, dengan budaya anti korupsi dan budaya melayani dengan baik.
Kinerja tinggi, lanjut Razilu, dapat diukur dengan "Zero" Penyimpangan dan "Zero Complain". Membangun kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang matang, dari sisi intelektual, emosi dan spiritual. Jika ada 3 (tiga) aspek itu, tidak perlu dinilai pun sudah pasti WBK/WBBM, bukan hanya formalitas dokumen administratif saja.
Lebih lanjut mengenai inovasi pelayanan, Razilu menerangkan, kategori inovasi dalam pelayanan publik (yanlik) harus mampu mendekatkan layanan kepada masyarakat, mempermudah, mempercepat waktu penyelesaian, dan mengikuti tren perkembangan TI yang hakekatnya mendekatkan dengan masyarakat.
Diskusi dan pemaparan dilanjutkan oleh Staf Khusus Menteri Kumham Bidang Hubungan Luar Negeri, “Kedatangan kami kesini bukan hanya memberikan masukan / pandangan, tapi juga memberikan bantuan sebagai penghubung ke Pusat”, tutur Lingga.
Secara serius, respon Imam melengkapi agenda penguatan ZI ini. Pelaksanaan kegiatan yang dilakukan setelah dievaluasi, memang sudah berdasarkan landasan hukum. Kegagalan Kemenkumham Jabar dalam meraih predikat WBBM diantarnya disebabkan layanan yang bersifat operasional, layanan internal terhadap satker lain kurang terjaliln dengan baik, perlunya ekstraksi layanan untuk menggemukkan kuantitas, serta menguatkan monitoring dan evaluasi (monev) dalam pembinaan dan pembimbingan satker di wilayah satker.
Kegiatan dilanjutkan dengan diskusi beberapa terobosan-terobosan yang telah dilakukan Kanwil Kemenkumham Jabar semenjak kunjungant terakhir September 2020 lalu. Heru tampil sebagai penghujung diskusi dalam memperkenalkan layana e-arrival card sebagai capaian inovasi dari Divisi Keimigrasian dalam memonitoring pergerakan Warga Negara Asing (WNA). Hal ini cukup mencuri perhatian Razilu dan Lingga yang secara positif memberikan respon bahwa Kemenkumham Jabar sudah semakin siap dalam meraih predikat WBBM. Untuk diketahui, Rangkaian kegiatan penguatan ZI ini berlanjut di beberapa UPT di lingkungan Kanwil Kemenkumham Jabar. Diharapkan dengan agenda implementasi tarja ini, dapat memotivasi seluruh satker dalam membangun ZI guna meraih predikat WBK / WBBM.
(red/photo:rar/gz13/ajiz)