BOGOR - Kementerian Hukum dan HAM RI melalui Direktorat Jenderal Imigrasi adalah instansi terdepan dalam menangani keberadaan WNA dengan menghadirkan birokrasi serta kebijakan-kebijakan keimigrasian yang diharapkan mampu memfasilitasi pertumbuhan ekonomi serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Pembentukan Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA) merupakan amanat dari UU Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian, yang bertujuan untuk mewujudkan Pengawasan Keimigrasian yang terkoordinasi dan menyeluruh terhadap keberadaan dan kegiatan orang asing di wilayah Indonesia. Pengawasan terhadap orang asing dilakukan sejak orang asing mengajukan permohonan visa, ketika masuk wilayah Indonesia melalui pemeriksaan imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi, baik terhadap izin keberadaannya, maupun kegiatannya selama berada di wilayah Indonesia.
Pengawasan terhadap orang asing bertujuan untuk menjamin kemanfaatan orang asing tersebut dan dalam rangka menunjang tetap terpeliharanya stabilitas dan kepentingan nasional, kedaulatan negara, keamanan dan ketertiban umum serta kewaspadaan terhadap dampak negatif yang timbul akibat perlintasan orang antar negara, keberadaan, dan kegiatan orang asing di Wilayah Indonesia
Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Jabar Sudjonggo bersama Kepala Divisi Keimigrasian Yayan Indriana pagi ini memenuhi undangan Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Bogor guna melaksanakan Rapat Koordinasi Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA) Wilayah Bogor. Pelaksanaan Rapat Koordinasi Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA) Wilayah Bogor dilaksanakan di Novotel Bogor Golf Resort & Convention Center dan dihadiri seluruh Tim Pengawasan Orang Asing Kota/Kabupaten Bogor yang terdiri dari berbagai instansi terkait.
Dalam sambutannya Sudjonggo menyampaikan Apresiasi akan keberadaan TIMPORA yang sudah berjalan sangat baik selama ini, sebagai wujud sinergitas antar Instansi Pemerintahan dalam pemecahan permasalahan pengawasan yang terjadi di lapangan. “Saya harap kedepan Tim PORA akan terus bekerja secara profesional dengan pola kerja yang kolaboratif dan partisipatif untuk mewujudkan akuntabilitas pemerintah di mata masyarakat”.
(red/foto : Adb).