BANDUNG – Kanwil Kemenkumham Jabar hari ini, Kamis, 02 Mei 2024, melalui Kadivyankum Jabar, Andi Taletting Langi, bersama JF Perancang Kanwil terima Kunjungan Kerja Direktorat Penyusunan Rekomendasi Kebijakan dan Regulasi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila yang langsung dipimpin Direktur, Johan Johor Mulyadi.
Kunjungan Kerja BPIP kali ini berfokus kepada Identifikasi dan Verifikasi terhadap Kebijakan dan Regulasi yang dianggap bertentangan dengan Pancasila dalam hal ini Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 03 Tahun 2006 Tentang Gerakan Pembangunan Masyarakat Berakhlaqul Karimah.
Setelah melaksanakan Audiensi langsung dengan Pemerintah Kabupaten Cianjur, Tim BPIP melaksanakan koordinasi dengan Kanwil Kemenkumham Jabar guna menambah informasi serta masukan substantif terkait Perda Kabupaten Cianjur No 3 Tahun 2006 tersebut.
Disampaikan oleh Kadivyankum Andi, Kemenkumham Jabar khususnya Perancang Kanwil Jabar menyambut sangat baik adanya proses Identifikasi dan Verifikasi terhadap kebijakan yang dianggap bertentangan dengan Pancasila ini.
“Mengingat memang JF Perancang di Kanwil Jabar baru efektif berfungsi di Tahun 2011 maka Perda Cianjur Tahun 2006 tersebut dalam pembuatannya memang belum melibatkan JF Perancang di Kanwil, sehingga adanya proses ini sangat membantu kami dalam membenahi perda-perda yang dirasa belum sesuai dengan ketentuan Undang-Undang maupun Pancasila.” Ungkap Kadivyankum Jabar.
Direktur Penyusunan Rekomendasi Kebijakan dan Regulasi BPIP menyampaikan bahwa Direktorat nya bertugas memberikan rekomendasi kepada presiden mengenai peraturan maupun kebijakan baik di pusat dan di tingkat daerah harus selaras dan sejalan dengan pancasila.
Melalui kegiatan ini juga disepakati bahwa kedepan Kanwil Kemenkumham akan berkolaborasi bersama BPIP untuk mengisi pendalaman materi bagi JF Perancang Peraturan Perundnag-Undangan terkait dengan 25 indikator Pancasila.
(red/foto: Toh)