_large.jpg)
Bandung – Rabu, (27/03/2024) Dalam upaya terus menerus untuk meningkatkan kualitas reformasi birokrasi, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Jawa Barat telah melaksanakan audiensi penting dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi. Pertemuan ini berfokus pada evaluasi dan peningkatan Indeks Reformasi Hukum, yang merupakan bagian integral dari upaya harmonisasi regulasi di tingkat daerah.
Dalam Audiensi ini dihadiri juga oleh Kepala Bidang Hukum, Lina Kurniasari, Kepala Subbidang Pembentukan Produk Hukum Daerah, Suhartini, Kabag Hukum Pemda Kab.Bekasi, Supriyadi.
Dalam audiensi tersebut, dibahas empat variabel utama yang menjadi indikator penilaian Indeks Reformasi Birokrasi. Pertama, tingkat koordinasi Kemenkumham dalam harmonisasi regulasi, yang mencakup pengajuan permohonan pengharmonisasian dan kehadiran pemimpin tinggi pemrakarsa di rapat pengharmonisasian. Kedua, kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai perancang peraturan perundang-undangan daerah yang berkualitas, yang diukur melalui kebijakan pembinaan dan pengembangan kompetensi serta tingkat keikutsertaan mereka dalam berbagai program pengembangan, Ketiga, kualitas reregulasi atau deregulasi peraturan perundang-undangan berdasarkan hasil review, yang meliputi kebijakan monitoring dan evaluasi hukum, proporsi jumlah produk hukum yang dievaluasi, tindak lanjut hasil evaluasi, dan tingkat keterlibatan analis hukum. Keempat, penataan database peraturan perundang-undangan, yang diindikasikan oleh terbangunnya jaringan dokumentasi dan informasi hukum yang terintegrasi dengan portal nasional.
Kegiatan ini menandai komitmen bersama antara Kemenkumham Jabar dan Pemda Kab. Bekasi dalam mewujudkan sistem hukum yang lebih efisien dan responsif. Audiensi ini diharapkan menjadi langkah awal dari serangkaian inisiatif yang akan terus memperkuat pondasi hukum di Jawa Barat.
(Red/doc) : Iqbal