BANDUNG - Kepala Kantor Wilayah Imam Suyudi didampingi Pembimbing Kemasyarakatan Utama Dewa Putu Gede, Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Struktural dan Tim Kerja WBK/WBBM Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat mengikuti Apel Pagi dan Pengarahan Menkumham R.I Yasonna H. Laoly kepada Jajaran dan seluruh Satuan Kerja di Indonesia dengan memberikan Penguatan Aparatur Sipil Negara Kemenkumham Era New Normal dan Pembangunan Zona Integritas bagi 520 Satuan Kerja Menuju WBK/WBBM Tahun 2020 dilaksanakan secara langsung dan direlay melalui Aplikasi Zoom dari Lapangan Upacara Kemenkumham R.I, Rasuna Said, Jakarta Selatan (Senin, 03/08/2020).
Sekretaris Jenderal Kemenkumham, Bambang Rantam Sariwanto menjelaskan bahwa tujuan apel pagi ini untuk memberikan pembekalan dan penguatan kembali tentang peran dan tugas Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas dalam mengimplementasikan pelaksanaan pembangunan Zona Integritas di Era New Normal. “Pelaksanaan evaluasi akhir yang akan dilakukan oleh Tim Penilai Nasional harus dipersiapkan dengan baik, sehingga hasil yang akan dicapai berdampak pada meningkatnya Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum dan HAM dan juga akan meningkatkan kinerja Kementerian secara keseluruhan,” kata Bambang.
Sebagaimana diketahui Tahun 2019, Kementerian Hukum dan HAM dari 139 Satuan Kerja yang diusulkan, berhasil mendapatkan 43 Satuan Kerja Pembangunan Zona Integritas, dengan 39 Satuan Kerja berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan 4 Satuan Kerja berpredikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Pada Tahun 2020 Kemenkumham akan mengusulkan 520 Satuan Kerja kepada Kementerian PAN dan RB selaku Tim Penilai Nasional (TPN). Oleh karena itu perlu dilakukan penguatan untuk memastikan sebanyak-banyaknya satuan kerja yang diusulkan berhasil mendapatkan predikat WBK maupun WBBM.
Plt. Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kementerian PAN R/B Jufri Rahman menyampaikan “Ini adalah suatu keseriusan dari Kementerian Hukum dan HAM dalam menjunjung Tinggi Reformasi Birokrasi terutama dalam memberikan Pelayanan terbaik kepada masyarakat dibuktikan dengan banyaknya usulan Satuan Kerja yang diusulkan untuk dilakukan penilaian WBK/WBBM. Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2020 ini mencatatkan rekor sebagai Kementerian yang mengajukan Satuan Kerjanya untuk dilakukan Penilaian WBK/WBBM sebanyak 520 mengalahkan rekor terdahulu yang dipegang oleh Kepolisian Republik Indonesia (POLRI)”. Jufri lebih lanjut meminta izin kepada Kemenkumham agar aplikasi yang digunakan oleh Kemenkumham dapat digunakan sebagai aplikasi untuk dilakukan penilaian kepada Kementerian yang lain. Kata “Maaf” dan “Terimakasih” wajib dilakukan oleh pelaku pelayanan dalam memberikan pelayanan terbaik kepada pemohon.
Di awal tahun 2020 Kemenkumham telah mencanangkan program pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM yang saat ini telah memasuki masa evaluasi yang dilakukan oleh Tim Penilai Internal (TPI). Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H. Laoly memerintahkan agar seluruh Tim Kerja melakukan Monitoring dan Evaluasi secara berkala memantau hasil Survey Indeks Persepsi Korupsi (IPK), Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan hasilnya harus menunjukkan Tren Positif, sehingga pada saat penilaian akhir oleh Tim Penilaian Nasional (TPN) semua kriteria yang dipersyaratkan dapat dipenuhi.
“Kepada Koordinator WBK/WBBM pada masing-masing Unit Eselon I selaku Pembina saya perintahkan agar senantiasa mengawasi satuan kerja yang menjadi tanggung jawabnya masing-masing dalam pemenuhan Komponen Pengungkit pada Aplikasi Elektronik Reformasi Birokrasi (E-RB) dengan mengacu pada Surat Inspektur Jenderal sehingga dokumen yg disajikan oleh satuan kerja memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam Permen PAN dan RB Nomor 10 tahun 2019,” Kata Yasonna.
Untuk mewujudkan Program Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM di lingkungan Kemenkumham, Yasonna berharap seluruh aparatur Kemenkumham termotivasi dan lebih terpacu untuk terus bekerja lebih keras lagi dan yang paling utama adalah meningkatkan dan menjaga integritasnya. Dengan demikian seluruhnya terbebas dari praktek perbuatan tercela yang dapat mencederai amanah rakyat. Semua ASN Kemenkumham harus bisa memastikan bahwa dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat tidak ada praktek percaloan, harus bebas pungli, petugas responsif, prosedur yang jelas, biaya yang transparan, dan yang tidak kalah pentingnya adalah kepastian waktu penyelesaian.
Yasonna juga memerintahkan kepada seluruh Kepala Kanwil dan Kepala Divisi harus berperan aktif dan saling bersinergi untuk terus meningkatkan pemahaman dan internalisasi Pembangunan Zona Integritas seluruh satuan kerja di wilayahnya, sehingga mencapai target minimal 70% dari satker yang diusulkan bisa meraih predikat WBK/WBBM pada tahun 2020. Kemenkumham telah banyak menuai prestasi juga terobosan pelayanan yang menghadirkan inovasi telah dilakukan. Oleh karena itu sudah saatnya terobosan dan inovasi terbaik yang sudah ada bermanfaat untuk masyarakat, dan bisa dijadikan sebagai best practices standar pelayanan, sehingga dapat dipastikan kemenkumham memiliki stadar pelayan prima.
Menkumham R.I Yasonna. H. Laoly mengakhiri sambutannya menyampaikan Don't say you can't do it but do it with all your heart. “Saya berharap kepada Koordinator WBK/WBBM du Unit Utama untuk mengawasi sampai ke Satuan Kerja sehingga memenuhi kriteria apa yang diharapkan oleh Kemenpan R/B, sehingga memenuhi komponen pengungkitnya. Kita harus bersama mencoba mewujudkan semua target, jaga ketahanan tubuh, rajin berolahraga. Semoga kita semua tetap sehat, jaga keluarga tetap sehat”.
Diakhir acara, Kepala Kantor Wilayah, Imam menyerahkan Paket Penambah Daya Tahan Tubuh secara simbolis bagi seluruh Pegawai Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat.
(red/foto : Adb/Toh/Gies).