KANWIL KUMHAM JABAR PERJUANGKAN NILAI IKPA PADA TARGET NILAI 99,9 DENGAN EVALUASI TRIWULAN I 2021

evaluasi IKPA 2evaluasi IKPA 3

BANDUNG-Kepala Divisi Administrasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Barat Ngadiono Basuki didampingi Kepala Bagian Umum Eva Gantini gelar Evaluasi Capaian Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Triwulan I Tahun Anggaran 2021 pada Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Barat, yang bertempat di ruang Saharjo, Senin (10/05/21).

Tampak hadir Kepala Bidang Pelayanan Hukum Ahmad Kapi Sutisna, Kepala Subbagian Pengelolaan Keuangan Dan Barang Milik Negara Ferry Ferdiansyah, Kepala Subbid Pelayanan Hak Kekayaan Intelektual Dona Prawisuda, Kepala Subbidang Pengkajian, Penelitian dan Pengembangan Hukum Dan HAM, Dani Kusmawan, Kepala Subbidang Penyuluhan, Bantuan Hukum dan Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum Zaki Fauzi Ridwan, sejumlah staf dan bendahara.

Pada awal kesempatan Eva Gantini berkata, "Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Barat merupakan Kanwil yang masuk ke dalam kategori yang bagus, namun Kita tidak boleh terlena, kita harus amati dan evaluasi agar lebih optimal. Sekarang kita bahas, di sebelah mana, apa saja yang menjadi kendala agar kita cari solusinya" katanya seraya membuka rapat.

Kemudian Ngadiono Basuki menegaskan, "Dalam evaluasi IKPA ini, kita harus tertib dalam penggunaan anggaran. Menindaklanjuti kegiatan monitoring dan evaluasi Capaian Kinerja Indikator Pelaksanaan Anggaran oleh Biro Keuangan Sekretariat Jenderal pada hari Kamis lalu tanggal 06 Mei 2021 secara virtual melalui aplikasi Zoom." tegasnya.

Pencapaian IKPA Kantor Wilayah Kemenkumham Jabar berada pada urutan 19 dengan total nilai 96.08. Walaupun dengan pencapaian tersebut, Kanwil Kemenkumham Jabar menargetkan pada total nilai 99,99.

evaluasi IKPA 4

Rapat pun terfokuskan kepada nilai IKPA yang akan di optimalkan yaitu pada Kanwil (DITJEN HAM), Kanwil (BPHN), Kanwil (DITJEN KI), Kanwil (Balitbang HAM).

Ferry pun menjelaskan, "Kita sama-sama rancang rencana penyerapan yang sesuai target dengan kolaborasi, koordinasi dengan pelaksana kegiatan. Langkah awal yang terpenting dalam menyusun target disbursment plan secara realistis. Ketika menyusun kegiatan, jangan memakai strategi yang sama, kita pakai strategi baru yang lebih fleksibel, efektif dan efisien. Agar nanti sisanya kita bisa pertanggungjawabkan secara akuntabel. Dalam hal pagu minus kita bedah kembali sumber masalahnya dimana dan kita bahas solusi yang tepat." Jelasnya.

(Red/foto : Hot)


Cetak   E-mail