BANDUNG- Sehubungan dengan telah selesainya proses tender pengadaan Bahan Makanan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan Tahun Anggaran 2022, Plt. Kepala Divisi Administrasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Barat Eva Gantini didampingi Kepala Subbagian Pengelolaan Keuangan Dan Barang Milik Negara Ferry Ferdiansyah kumpulkan Pokja Pemilihan yang tergabung pada Setwil Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat yang bertempat di Ruang Keuangan, hari ini Jum'at (31/12/21).
Pada awal kesempatan, Eva Gantini selaku Ketua Sekretariat Perwakilan UKPBJ membuka acara dan diskusi pun telah dimulai. Melalui diskusi ini Eva Gantini menjabarkan bahwa dalam menjalankan tugas dan fungsi Kantor Wilayah sebagai pembina melalui UKPBJ sudah sepatutnya memberikan arahan dan bimbingan kepada UPT dalam menindaklanjuti pasca proses tender bama 2022.. Dalam diskusi ini Dedi Marubeni yang mewakili seluruh Pokja Pemilihan seluruh menyampaikan laporan bahwa pokja pemilihan telah menyampaikan Laporan Hasil Pemilihan Penyedia kepada PPK Lapas/Ruran/LPKA, hal ini sangat penting bagi PPK karena laporan tersebut menjadi bahan pertimbangan PPK sebelum menunjuk pemenang tender sebagi penyedia/vendor bama melaui Surat Penunjukan PPenyedia Barang/Jasa (SPPBJ). Selain itu Dedi juga menginformasikan bahwa Setwil UKPBJ telah mengirimkan contoh naskah surat dan Berita Acara terkait dengan persiapan kontrak hal ini untuk memberikan kemudahan bagi para PPK dalam mempersiapkan kontrak bama tahun 2022.
Selanjutnya ketua Setwil UKPBJ meminta pendapat smua peserta yang hadir mengenai rencana prosesi penandatanganan kontrak, hadirin pun sepakat menyerahkan prosesi penandatanganan kontrak kepada masing-masing UPT namun UKPBJ pun dengan intens memberikan konsultasi dan bimbingan dengan membuatkan panduan bagi UPT agar alur prosedur pengadaan barang dan jasa sesuai aturan. Diharapkan seluruh PPK UPT dapat bekerjasama memahami, melaksanakan dan menjalankan jadwal sesuai dengan target yang telah disepakati dan sesuai timeline yang telah dibuat sehingga tanggal 01 Januari 2022 dipastikan merupakan awal kontrak pengadaan bahan makanan Tahun Anggaran 2022 .
Hasil diskusi pun dituangkan ke dalam rumusan surat yang berisi langkah-langkah strategis yang nantinya akan menjadi pedoman bagi seluruh PPK Lapas/Rutan/LPKA.
(Red/foto : Hot)