BANDUNG- Selasa,(15/01/19), Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat, Ibnu Chuldun yang didampingi oleh Kepala Divisi Administrasi, Ceno Hersusetiokartiko, Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Heriyanto, Kepala Divisi Pemasyarakatan, Abdul Aris, Kepala Divisi Keimigrasian, Ari Budijanto R, Kepala UPT UPT Bandung Rays dan Kepala UPT Koordinator Wilayah memenuhi undangan Kepala BNNP Prov. Jawa Barat Brigjenpol Sufyan Syarif dalam acara Penandatanganan MoU Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika Prekursor Narkotika bertempat di Grand Pacific Hotel Bandung.
Sufyan Syarif dalam sambutannya menyampaikan bahwa MoU ini adalah yang pertama di Indonesia dan menjadi Program percontohan bagi seluruh BNNP di Indonesia. Dimana dalam MoU ini ada 3 Hal utama yang ditekankan yaitu Pencegahan, Pemberantasan, dan Rehabilitasi. Terakhir Sufyan menyampaikan ucapan terima kasih kepada Kakanwil Kepentingan Jabar yang siap melaksanakan MoU tersebut. Dan kepada para Kepala BNN Kota/Kabupaten yang hadir segera melakukan koordinasi dengan Kalapas, Karutan setempat untuk diadakan tindak lanjut.
Dalam kesempatannnya Ibnu menyampaikan, Kami sangat berbangga mendapat undangan dari Kepala BNNP Jabar, dimana dalam pertemuan kami sebelumnya, telah kami sampaikan kepada Brigjenpol Sufyan, bahwa sudah tidak ada lagi waktu untuk melakukan koordinasi, komunikasi, tidak perlu ijin Kakanwil ataupun Kadivpas, langsung datang dan berhubungan dengan Ka.UPT Lapas/Rutan untuk melakukan tugas dan fungsi BNNK.
Pada kesempatan ini pula Ibnu memperkenalkan Pimpinan Tinggi Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat serta para Kepala UPT Lapas/Rutan yang hadir. Dan menindaklanjuti penyampaian dari Kepala BNNP Jabar, maka Kalapas karutan, kami perintahkan untuk segera ketemu Kepala BNN Kota/Kabupaten ngopi bareng canda Ibnu.
Penandatanganan MoU Hal ini menindaklanjuti amanat Menkumham bagaimana Kanwil Jabar menunjukkan kinerjanya. Sebagaimana amanat nawacita Presiden, Negara hadir di tengah-tengah masyarakat. Sebagai bagian dari Program Pencegahan Menkumham memiliki program BERSINAR, Bersih dari Narkoba dan Jawa Barat ditunjuk menjadi pilot project. Dan di Lapas Banceuy kami siapkan 1 Blok untuk BNNP menjalankan Program Rehabilitasi. Bahkan kami juga menyiapkan 1 blok untuk maksimal high risk bagi narapidana yang tidak menaati ketentuan yang berlaku, dan bagi narapidana yang membiarkan narapidana yang melakukan pelanggaran tata tertib tersebut. Atau berdasarkan hasil assesment diketahui narapidana tersebut masuk dalam cluster maksimal, medium atau minimum high risk. Hal ini kita lakukan untuk mendukung program revitalisasi Dirjenpas.
Bahkan salah satu program out of the box Dirjenpas sebagaimana mengikuti Standar Minimum Rules PBB adalah menyiapkan 1 kamar untuk 2 orang yang high risk, dan hanya mendapat waktu 2 jam untuk berangin angin, itupun dengan pengawalan dan dirantai, hal ini diciptakan untuk mewujudkan program pemberantasan agar narapidana benar benar jera. Dan karena semua narapidana dibawah kendali Kalapas dan Karutan, oleh karena itu diperlukan kolaborasi ini. Dan saya berpesan kepada Ka.UPT dan Ka.BNN Kota/Kabupaten agar menumbuhkan trust, rasa saling percaya, bahwa masing-masing memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan tugasnya. (red/foto: 56W/Azis/Robert)