BANDUNG- Sebagai bukti komitmen menjadi katalisator pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik di wilayah Provinsi Jawa Barat, Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat kembali menyelenggarakan kegiatan penting yang berorientasi kepada perwujudan Good Governance yaitu Penganugrahan Treasury Award kepada Satuan Kerja, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa terbaik di Jawa Barat.
Kegiatan yang dibuka oleh Plh. Gubernur Jawa Barat, Iwa Karniwa dan Sekretaris Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan,Heryana ini dilaksanakan sore ini Jumat, (18/05/18) bertempat di Aula “Ir. Soekarno” Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat, Jalan Diponegoro No. 59 Bandung. Hadir para perwakilan Bupati/Walikota, Kapolda Jawa Barat, Irjen Pol Agung Budi Maryoto, para Pimpinan Satker, Para Kepala Desa dan Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) se-Jawa Barat.
Turut hadir Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Barat yang diwakili Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Heriyanto, untuk menerima penghargaan terbaik ke-III untuk katagori Satker dengan kualitas laporan keuangan tingkat UAPPA-W Audited Tahun 2017 serta Lapas kelas II. B Garut sebagai peringkat terbaik ke II untuk kategori penyerapan anggaran pagu sedang TA 2017, yang diserahkan oleh Kepala Kanwil DJPB Provinsi Jawa Barat, Yuniar Anwar Rasyid.
Tujuan Penganugrahan Treasury Award ini adalah dalam rangka mendorong percepatan perwujudan Good Governance pada lembaga pelayanan publik penerima dana APBN di Jawa Barat serta sebagai kegiatan Apresiasi kepada Satuan Kerja, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa sebagai penerima dan pengguna dana APBN serta Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) yang telah berkomitmen memberikan pelayanan terbaik kepada pemangku kepentingan di Jawa Barat.
Dalam kesempatan tersebut, Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat, Yuniar Yanuar Rasyid menyampaikan bahwa di sisi belanja negara pada alokasi APBN tahun 2018, terdapat kebijakan pengalihan dari semula belanja konsumtif menjadi belanja produktif dalam rangka akselerasi pertumbuhan ekonomi serta percepatan realisasi belanja negara. Alokasi belanja pemerintah pusat untuk Provinsi Jawa Barat adalah sebesar Rp.51,9 triliun dengan realisasi APBN sampai dengan bulan Mei 2018 sebesar Rp.12,6 triliun (24.34%). Sementara besaran penerimaan negara dari pajak dan non pajak sampai dengan saat ini telah tercapai sebesar Rp.30,99 triliun. Hal ini merupakan prestasi yang baik yang patut disyukuri.
Dalam kegiatan ini, guna mendorong peningkatan kinerja Satuan Kerja lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat, kepada yang terbaik diberikan penghargaan dalam bentuk Treasury Award. Penilaian kinerja pelaksanaan anggaran dilakukan dengan melakukan pengukuran 12 kinerja yang dikembangkan untuk mengubah paradigma bahwa tingkat penyerapan merupakan satu-satunya indikator penentu keberhasilan pelaksanaan anggaran. Dengan penyelenggaraan kegiatan “Penganugrahan Treasury Award kepada Satuan Kerja, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa serta Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) terbaik di Jawa Barat” ini, Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat meneguhkan tekad untuk mengambil peran penting dalam mendorong penciptaan tata kelola pemerintahan yang baik serta mendorong pencapaian manfaat sebesar-besarnya dana APBN bagi masyarakat, khususnya di wilayah Provinsi Jawa Barat dalam rangka bersama-sama seluruh komponen bangsa yang lain membangun negeri Indonesia tercinta. (red/foto: Humas Jabar).